Ghozan Yuk Sinau….

Assalamualaikum

Begitu hebatnya nama eyang yang satu ini, hingga sampai detik ini meskipun sudah tidak lagi menjadi penguasa di republik mimpi ini namun namanya masih saja membumi seantero jagad.

Berita terbaru dari daftar 10 orang terkorup di dunia versi StAR PBB, eyang Soeharto menduduki no wahid.

ccccc…luar binasa sekali.

Berbagai macam media cetak dan eletronik tak mau ketinggalan momen ini persis ketika jatuhnya sang rezim eyang.

Saya yang cuma rakyat jelata binggung mbacanya….bagaimana cara menghitungnya uang sampai Rp135 T ~ Rp 315 T.

Bahkan Bung Zambazy menggambarkannya menjadi negeri cendol.

Apakah ini sekadar harta karun atau harta “kirun”?

Yang jelas kredibilitas SBY/JK sekarang sedang di pertaruhkan.

2009 sudah didepan mata……kalau memang rakyat mau memilih lagi…monggo…nanti malam sampeyan kan berangkat…besok pagi ketemu Kang Zoellick….mudah-mudahan bukan cuma saya hello.

Harapan rakyat jelata…bukan cuma kasus eyang saja…tapi kasus yang lain masih menunggu anda….tolong selesaikan sisa waktu ini sebaik-baiknya……VLCC, BLI….dll….pun jangan kayak nurdin halid cuma 2tahun thok….mbok di hukum seberat-beratnya biar ada efek jera……lah wong cuma maling ayam digebukin..maling motor dibakar…lah ini maling negara je……hmmmm

Astaghfirullah.

Mudah-muadahan akan ada secerca harapan buat republik ini agar anak cucu bahkan yang bayi-bayi yang masih dalam kandungan bisa lahir dengan tersenyum tanpa harus menaggis menanggung beban pemerintah.

Wassalamualaikum.

Berikut 2 opini yang menarik menurut saya :

Bulan dan Cendol

BUDIARTO SHAMBAZY

Presiden Bank Dunia Robert Zoellick adalah seorang tokoh yang menyiapkan Project for the New American Century, kelompok penganjur serbuan ke Irak. Ia adalah seorang neokonservatif, seperti orang yang digantikannya, Paul Wolfowitz.

Pada era Presiden George WH Bush, Zoellick menjadi Wakil Menlu Urusan Ekonomi dan Pertanian. Di era Presiden George W Bush, ia adalah Wakil Perdagangan Amerika Serikat, lalu Presiden Bank Dunia.

Zoellick “pembuat berita” setelah meluncurkan StAR (Prakarsa Pemulihan Aset Curian). Saya malu jadi orang Indonesia karena Pak Harto pencuri aset terbesar versi StAR.

Saya malu Bung Karno diperlakukan bak narapidana. Saya malu Pak Habibie lebih suka tinggal di luar negeri.

Saya malu Gus Dur diturunkan dari jabatannya. Dan, saya malu Pak Presiden mau menemui Zoellick di New York—ia “kecil” untuk berhadapan dengan Presiden kita.

Menurut saya, StAR tak lebih dari “isu hiasan” untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan di Irak. Presiden Bush perlu berbagai prakarsa baru untuk menegaskan hegemoni AS sebagai adidaya.

China calon adidaya baru, Rusia sedang mengembangkan sayap. Itu sebabnya Bush menggelar tameng misil di Eropa Timur, mengembangkan “Star Wars” lagi, dan “cari muka” dari Dunia Ketiga lewat StAR.

Wolfowitz sering berbicara tentang tekad memberantas korupsi di Dunia Ketiga. Ironisnya ia mundur karena terlibat korupsi gara-gara hubungan asmara dengan Shaha Riza.

Menurut StAR, Pak Harto mencuri 15 miliar-35 miliar dollar AS atau Rp 135 triliun-Rp 315 triliun. Jumlah itu fantastis karena jauh di atas urutan kedua, Presiden Filipina Ferdinand Marcos yang berjumlah Rp 45 triliun-Rp 90 triliun.

Kalau mau realistis, negeri ini sudah 10 tahun berkutat dengan korupsi Pak Harto. Prosesnya mirip dengan lelucon tanpa akhir, termasuk diumbarnya detail kesehatan Pak Harto walau rahasia pasien mesti dijamin.

StAR mengungkap “10 pencuri aset terbesar”. Selain Pak Harto dan Marcos di urutan 3-5 ada Presiden Zaire Mobutu Sese Seko, Presiden Nigeria Sani Abacha, dan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic.

Lalu urutan 6-10 Presiden Haiti Jean-Claude Duvalier, Presiden Peru Alberto Fujimori, PM Ukraina Pavlo Lazarenko, Presiden Nikaragua Arnold Aleman, dan Presiden Filipina Joseph Estrada.

Selain “10 pencuri aset terbesar” itu, Konvensi PBB Membasmi Korupsi (UN Convention Against Corruption/UNCAC) menyebut pencuri aset lain, yakni mantan Presiden Cile Augusto Pinochet yang menyimpan 10 ton emas di Hongkong. Aneh, Zoellick tak menyebut Reza Pahlevi, Syah Iran, sebagai pencuri aset.

Mereka memiliki persamaan, yakni dituding sebagai pencuri setelah tak berkuasa lagi. Sewaktu berkuasa mereka didukung negara-negara maju di Barat dan juga oleh Bank Dunia serta IMF.

Mereka didukung karena sebagian besar jenderal yang antikomunis. Mereka dibanjiri dana “bantuan ekonomi” yang dirancang Barat yang tidak gratis, yang bernama utang luar negeri.

Utang luar negeri disalurkan dengan berbagai syarat ketat, termasuk melibatkan berbagai multinational corporation (MNC) Barat mengerjakan proyek pembangunan yang tak perlu dan boros. Rezim Dunia Ketiga kebagian “kue pembangunan” yang menciptakan kleptokrasi yang tamak.

“Prestasi” rezim dipuja-puji, utang ditambah tiap tahun, dan rakyat makin miskin. Tatkala sang rezim tak mampu lagi membayar utang, ia melégo sumber-sumber daya alam negaranya.

Ketika rezim kehilangan legitimasi karena penguasa jadi diktator, Barat mulai meneriakkan demokrasi dan jadi pahlawan pembela rakyat. Barat menyuplai senjata dan dana kepada gerilyawan/LSM untuk menjatuhkan sang penguasa.

Okelah StAR atau UNCAC penting dimaknai, tetapi lebih penting lagi memerangi korupsi di dalam negeri. Korupsi di sini semakin, maaf, tidak beradab dan pemberantasannya “tebang pilih”.

Dalam laporannya tahun ini, UNCAC menyebut korupsi di Aceh. “Setelah tsunami 2004 ada janji bantuan 7 miliar dollar AS, tetapi penyaluran dana itu lambat karena korupsi,” kata laporan itu.

“Di Aceh diperkirakan 30-40 persen bantuan telah dicuri. Seperempat dari 50.000 rumah yang dibangun untuk korban sudah roboh dan harus dibangun kembali karena 70 persen bahan kayunya tak memenuhi syarat dan tak akan bisa bertahan dalam 12 bulan,” lanjut laporan itu.

Korupsi Orde Baru tak dilakukan Pak Harto saja, tetapi juga melibatkan mereka yang kini berada di berbagai lapisan kekuasaan. Misalnya, ada dimensi baru penyidikan korupsi Asabri dan lihat saja perlakuan DPR, Golkar, PSSI, dan aparat terhadap Nurdin Halid.

Rakyat sebenarnya berharap kecipratan dana minimal Rp 135 triliun yang konon dicuri Pak Harto. Masih segar dalam ingatan rekening Tommy Soeharto singgah ke rekening Dephuk dan HAM dan penyelesaiannya tak jelas sampai kini.

Jika pecahan Rp 100.000 disambung-sambung, Rp 135 triliun itu panjangnya 2.025 juta kilometer. Kalau uang itu dibawa dari Bumi ke Bulan untuk dipajang menghiasi langit, diperlukan lima kali peluncuran roket Rusia, Soyuz, dari Pulau Biak.

Andaikan dibelikan cendol untuk buka puasa bareng, Rp 135 triliun tersebut niscaya dapat dinikmati setiap warga negeri ini tanpa kecuali. Dan, setiap orang masih bisa tambah semangkuk lagi!

Kalau Anda enggak percaya, hitung saja sendiri.

sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0709/22/utama/3861228.htm

Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, patut
diacungi jempol karena ia meluncurkan program global Stolen Asset
Recovery Initiative di Markas Besar PBB, New York (Senin, 17/9).
Korupsi di mana pun di dunia, termasuk di Indonesia, adalah kejahatan
terhadap umat manusia (crimes against humanity), bukan sekadar
kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Dan yang terpenting,
korupsi di suatu negara kini bukan lagi masalah negara itu sendiri,
tetapi sudah menjadi kepedulian semua bangsa dan negara di dunia.

“From now on it should be harder for kleptocrats to steal the public’s
money, and easier for the public to get its money back,” kata Antonio
Maria Costa, Direktur Eksekutif UN Office on Drugs and Crime (UNODC),
badan PBB yang bertanggung jawab atas program Stolen Asset Recovery
(StaR) Initiative ini.

Alhasil, Soeharto dan keluarganya kini tak boleh buru-buru senang
dengan putusan Mahkamah Agung yang mengganjarnya ganti rugi Rp 1
triliun atas kemenangannya terhadap majalah Time yang membeberkan
kekayaan keluarga Cendana ini mencapai miliaran dollar AS, yang diduga
hasil KKN selama berkuasa. Menurut versi StAR PBB, Soeharto menduduki
peringkat pertama koruptor dunia, “menggelapkan” 15 miliar-35 miliar
dollar AS.

Korupsi Soeharto

Indonesia ikut menandatangani UN Convention against Corruption (2003),
tentu terikat menyukseskan program StAR. Kehadiran Adiyatwidi Adiwoso,
Deputi Perwakilan Tetap RI untuk PBB, dan Arif Havas Oegroseno,
Direktur Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri RI,
menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus bergerak
cepat menuntaskan kasus korupsi yang disorot Sekjen PBB Ban Ki- moon
dan UNODC.

SBY harus bergerak cepat? Karena StAR Initiative PBB (Lihat
http://siteresources. worldbank.org/NEWS/Resources/Star- rep-full.pdf)
menegaskan fokus program pada sepuluh nama, high earning political
leaders who have been accused of corruption and stealing from the
people, yaitu (1) Soeharto, Indonesia (1967-1998), 15 miliar- 35
miliar dollar AS; (2) Ferdinand E Marcos, Filipina (1972-1986), 5
miliar-10 miliar dollar AS; (3) Mobutu Sese Seko, Kongo (1965-1997), 2
miliar-5 miliar dollar AS; (4) Sani Abacha, Nigeria (1993-1998), 2
miliar- 5 miliar dollar AS; (5) Slobodan Milosevic, Serbia/Yugoslavia
(1989-2000) 1 miliar dollar AS; (6) Jean- Claude Duvalier, Haiti
(1971-1986), 300 juta-800 juta dollar AS; (7) Alberto Fujimori, Peru
(1990-2000), 600 juta dollar AS; (8) Pavlo Lazarenko, Ukraina
(1996-1997), 114 juta-200 juta dollar AS; (9) Arnoldo Aleman,
Nikaragua (1997-2002), 100 juta dollar AS; dan (10) Joseph Estrada,
Filipina (1998- 2001), 78 juta-80 juta dollar AS. Yang terakhir ini
malah sudah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara Soeharto
masih bisa tertawa gembira ketika diberi tahu ia menang atas Time.

Pengumuman PBB seolah membenarkan laporan Time (Asia) yang menemukan
harta Soeharto Inc senilai 15 miliar-73,4 miliar dollar AS. Keputusan
MA jelas mengancam kebebasan pers nasional dan internasional,
ketakberpihakan hukum, mengabaikan UU Pers, dan menihilkan investigasi
empat bulan Time (Asia) di seluruh dunia melalui cover both sides.

Kebenaran investigasi Time (Asia), selain ditegaskan PBB, juga melalui
tindakan Jaksa Agung Hendarman Supandji menyidangkan Yayasan
Supersemar Soeharto dan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC)
Tommy Soeharto, selain upaya merebut uang Soeharto Inc, senilai 36
juta euro di BNP Paribas, cabang Guernsey, Inggris. Walaupun uang 10
juta dollar AS raib entah ke mana-dipulangkan atas bantuan dua mantan
Menhuk dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dan Hamid Awaludin, tak diusut
sama sekali oleh Hendarman Supandji-tetapi arah investigasi Time
(Asia), tindakan Jaksa Agung, dan ikrar Sekjen PBB Ban Ki-moon sejajar
untuk melawan korupsi di seluruh dunia.

Korupsi itu kejahatan

Mimpikah mengejar harta koruptor kelas dunia? Filipina membuktikan
ketegasannya, perlu 18 tahun memperoleh 624 juta dollar AS hasil
korupsi Marcos yang disimpan di Swiss. Penulis bertemu Ketua
Presidential Commission on Good Government (PCGG) Heydi Yorac
(almarhum) di Manila. Ia mengatakan, “Soalnya bukan berapa lama atau
berapa uang korupsi yang kembali, tetapi Filipina secara moral
menegaskan korupsi itu adalah kejahatan. Korupsi itu salah.”

Karena itu, SBY juga harus membentuk komisi nasional semacam PCGG
untuk menuntaskan masalah Soeharto Inc. Rakyat dan dunia pasti
mendukungnya.

Joseph Estrada, mantan Presiden Filipina (1998-2001)-pencuri kelas
dunia urutan kesepuluh PBB dan hanya mencuri 78 juta-80 juta dollar AS
uang negara-dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada Rabu, 12
September 2007 oleh Sandiganbayan, pengadilan khusus korupsi Filipina,
yang persidangannya enam tahun lebih.

Kenapa korupsi adalah musuh umat manusia? Ban Ki-moon menegaskan,
harta negara yang dikorupsi dapat membiayai program sosial dan
infrastruktur publik. “Every 100 million dollars recovered could fund
full vaccinations for 4 million children, provide water connections
for some 250,000 households, or fund treatment for over 600,000 people
with HIV/AIDS for a full year.” Tentu korupsi Soeharto, jika berhasil
dikembalikan ke kas negara, bisa menyelamatkan 120 juta rakyat miskin
Indonesia, yang hidup dengan 2 dollar AS per hari, 40 juta
pengangguran (tertutup dan terbuka), serta ribuan anak-anak busung
lapar yang terancam maut di Nusa Tenggara Timur dan daerah-daerah lain
hari ini.

M Fadjroel Rachman Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara
Kesejahteraan (Pedoman Indonesia)

sumber: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0709/20/opini/3857295.htm