Ghozan Yuk Sinau….

Oleh Eddy OS Hiariej
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0801/14/opini/4153552.htm
=====================
14 Januari 2008

Pasca-Perang Dunia II, Gustaf Radbruch mengenalkan Radbruch Formula.

Inti formula itu mengatakan, hukum positif dianggap lawan keadilan dan
tidak dapat diterapkan. Jika ada ketidakkonsistenan antara
undang-undang dan keadilan, yang lebih didahulukan adalah keadilan.

Masih menurut Radbruch, hukum yang baik tidak hanya menjamin kepastian
hukum semata, tetapi juga harus menjamin keadilan dan kemanfaatan.
Padahal, acap kali antara kepastian hukum dengan keadilan dan
kemanfaatan saling bertolak belakang.

Manusiawi

Terkait kasus Soeharto yang kembali mengemuka akhir-akhir ini, adalah
suatu masalah yang pelik. Dengan alasan kepastian hukum, kasus
Soeharto harus diproses hingga menjadi jelas, benarkah Soeharto
melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan terhadapnya.

Meneruskan pengadilan atas Soeharto bukanlah balas dendam politik,
tetapi untuk kepentingan yang bersangkutan sendiri. Sebab kita tentu
tidak ingin sejarah pahit yang pernah menimpa mantan Presiden Soekarno
kembali berulang.

Sampai akhir hayatnya, Soekarno tetap berstatus sebagai tahanan
politik terkait isu keterlibatannya dalam Gerakan 30 September 1965
dan masih tetap merupakan pertanyaan publik hingga kini. Rezim Orde
Baru yang saat itu berkuasa tidak mau mengadili Soekarno dengan alasan
mikul dhuwur mendhem jero.

Namun, dengan kondisi Soeharto yang demikian, tidaklah mungkin ia
dapat didudukkan di kursi pesakitan sebagai terdakwa. Sebab,
bagaimanapun kejamnya hukum pidana, ia masih bersifat manusiawi.
Selain itu, dalam standar universal peradilan pidana yang menjunjung
tinggi hak asasi manusia, seseorang yang sedang sakit berat tidak
mungkin dihadapkan di persidangan.

Atas rencana deponir kasus Soeharto sebagaimana diusulkan sebagian
orang, sulit menemukan alasan tepat untuk mengesampingkan penuntutan
terhadap Soeharto. Secara garis besar deponir hanya dapat dilakukan
dengan tiga kemungkinan. Apakah dengan menghentikan penuntutan,
menutup perkara demi kepentingan hukum, atau dengan menggunakan asas
oportunitas.

Pertama, penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan jika perkara itu
kurang bukti atau bukan perkara pidana. Dalam kasus Soeharto, perkara
telah dilimpahkan ke pengadilan. Artinya dari sudut pandang jaksa
penuntut umum, perkara memiliki bukti memadai untuk membuktikan
dakwaan terhadap Soeharto.

Kedua, menutup perkara demi hukum hanya jika terjadi nebis in idem,
perkara itu kedaluwarsa atau terdakwa meninggal dunia. Semua kondisi
pada kemungkinan kedua ini tidak ada satu pun yang dapat diterapkan
untuk kasus Soeharto.

Kemungkinan ketiga adalah menggunakan asas oportunitas, yaitu
mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam konteks hukum
acara pidana, asas oportunitas ini merupakan pengecualian dari asas
legalitas yang berarti, tiap perbuatan pidana harus dituntut (nullum
crimen sine poena legali).

Jika kasus Soeharto dideponir dengan menggunakan kemungkinan ketiga,
orang akan mempertanyakan kepentingan umum apakah yang akan dirugikan
jika penuntutan atas Soeharto dilanjutkan. Sebaliknya, jika kasus
Soeharto dideponir, tidak hanya masalah kepastian hukum yang
diombang-ambingkan, tetapi keadilan masyarakat dikorbankan dan
kesungguhan pemerintah memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme
seperti tertuang dalam Tap MPR XI/MPR/1998 patut dipertanyakan.

Solusi

Selanjutnya solusi nyata atas penyelesaian kasus Soeharto dapat
ditempuh secara perdata maupun pidana. Dalam konteks penyelesaian
perdata, langkah Kejaksaan Agung melakukan gugatan perdata terhadap
Soeharto adalah tepat meski ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan gugatan perdata hanya
dapat dilakukan jika tersangka atau terdakwa telah meninggal dunia. Di
sini, kejaksaan menginterpretasikan secara ekstensif, sakit permanen
Soeharto sebagai “telah meninggal dunia”.

Sedangkan dalam penyelesaian pidana, satu-satunya jalan untuk
mengadili Soeharto adalah secara in absentia dengan lebih dulu meminta
fatwa Mahkamah Agung. Kedua proses itu dapat dilaksanakan secara simultan.

Eddy OS Hiariej Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM

Berikut sedikit diskusi yang terjadi di FPK :

—– Original Message —–
From: “Bambang Soetedjo”
To:
Sent: Monday, January 14, 2008 7:55 PM
Subject: RE: [Forum Pembaca KOMPAS] Menyoal Kasus Soeharto

> Rekan Eric. Anda usianya berapa ya kalau boleh tanya. Barangkali anda lahir antara tahun 1960-1965 jadi bisa ngoceh sesuka hati. Setahu saya dizaman Bung Karno kita semua masih sangat disiplin dan menjaga keindahan serta kekayaan tanah air dengan kemampuan yang ada dan kebanyakan sangat menyadari bahwa kita harus gotong royong dalam segala hal. Setahu saya sejak Bung Karno menduduki kursi Nr.1 dan setelah disingkirkan, beliau nggak punya harta berlebihan. Coba tanyakan kepada putra putri Bung Karno dan sejak orba mereka tidak bisa bebas bergerak. Saya berusaha netral tapi lihat kenyataan saja bung.
>
> Salam
> BS
>
> Eric Soesilo wrote:
> Apa ada presiden republik ini, dr jaman soekarno sampai sby yang tidak korup / kolusi / nepotisme sama sekali ? Daripada ngejar2 yang sudah ndak ketauan ke mana larinya bukti2, kan lebih enak mengawasi yang masih menjabat kan.
>
> Best Regards,
>
> Eric Soesilo
> ericsoesilo@yahoo.com
> 0815-13-899-899

—– Original Message —–
From: “Suhaimi”
To:
Sent: Tuesday, January 15, 2008 8:04 AM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] RE: Menyoal Kasus Soeharto

> Betul apa kata Pak’e Manneke Mas.Eric Soesilo,
>
> Tuhan (Allah Swt) yang maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha bijaksana lagi maha pengampun saja tidak sesederhana apa yang dianjur-anjurkan oleh para antek-antek simbah itu loh…dalam memberikan ampunan pada hamba-hambanya yang bersalah.
>
> Pagi ini saya lihat siaran TV, Pak’de Amien Rais ikut bersuara senada dengan anjuran para antek-antek simbah dengan membawa-bawa aspek agama, saya hanya beristigfar, Masyaallah….
> Saya tidak habis pikir apakah Pak’de Amien Rais sebagai tokoh agama lupa memahami prsocess flow dari turunnya ampunan Allah ?
>
> Sepanjang yang saya tahu Allah saja baru akan menurunkan ampunannya dari langit apabila telah terpenuhinya 3 tahan (process flow) yaitu :
> 1. Yang bersalah itu secara sungguh-sungguh alias ihklas mengakui seluruh kesalahannya.
> 2. Memohon Maap serta Ampun atas segala kesalahnnya itu.
> 3. Berjanji secara sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kesalahan itu dimasa yang akan datang.
>
> Tolong dooong Pak’de Amien Rais anda selami juga perasaan kami-kami ini yang menjadi korban Soeharto.
> Saya akan menerima kehadiran anda digubuk saya (bila anda berkenan) guna menceritakan betapa Pahit, getir, nelongso, perih nya kami….bagai Anjing Budug dinegeri sendiri, agar anda juga berimbang.
>
> Salam,
> Suhaimi
>
>
> —– Original Message —–
> From: manneke budiman
> To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
> Sent: Monday, January 14, 2008 11:12 PM
> Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] RE: Menyoal Kasus Soeharto
>
>
> Untunglah hukum di seluruh dunia tidak memakai logika di bawah ini sebagai dasarnya. Enak saja bagi orang yang berbuat kejahatan selama dirinya berkuasa hingga tak tersentuh hukum, lalu setelah masa kekuasaannya usai, orang disuruh melupakannya.
>
> Tidak boleh ada kejahatan yang lolos dari jerat hukum, di masa lalu ataupun di masa kini.
>
> manneke

Original Message —–
From: “Eric Soesilo”
To:
Sent: Tuesday, January 15, 2008 8:26 AM
Subject: RE: [Forum Pembaca KOMPAS] RE: Menyoal Kasus Soeharto

> Saya tidak bilang untuk melupakan kesalahan / pelanggaran yang dilakukan pak harto menurut hukum indonesia, bukankah kita sendiri yang gagal mengadili beliau ketika beliau masih bugar ? Trus kenapa ketika beliau sakit2an, kita masih ngotot untuk mengadili beliau, apa kita juga mau melanggar hukum karena itu ? Kita harus akui kita gagal dalam mengadili soeharto. Orang boleh kenceng ngeritik soeharto di luaran, tapi seinget saya, kalo sudah berhadap2an face to face dengan pak harto, ngomong jadi kalem, termasuk pak amien rais.
>
> Apa kita mau mengadili seseorang nunggu sakit2an dulu ? Kalo pejabat2 yang masih menjabat dan menyeleweng, tidak diawasi dan segera diproses ya ending ceritanya mirip2 kasus soeharto lah. Selamatkan apa yang masih bisa diselamatkan lebih penting drpd ngotot mengadili soeharto dlm kondisi sekarang ini, bisa2 kita kehilangan semuanya. Contoh kasus2 penebangan liar, masa menterinya ribut sama polisi soal penebangan liar, apa nunggu hutan dah bener2 gundul total trus baru bekerja sama mencari yang melanggar hukum ?
>
> Menurut saya, dengan sikon seperti sekarang ini, lebih realistis untuk mengadili anak2 soeharto & kroni2nya yang masih sehat bugar drpd soeharto yang tinggal menghitung hari. Apa jangan2 kita memang tidak mampu untuk berbuat itu ? Mengadili seseorang itu bukan cuma butuh niat dan praduga2, bukti2nya mesti ada dan jelas. Siapapun yang berada dalam posisi spt soeharto, saya yakin akan melakukan hal serupa, setelah melakukan pelanggaran, akan bersembunyi pada celah2 yang ada pada hukum, nah tugas kita lah membenahi celah2 itu, agar tidak dimanfaatkan oleh pihak2 yang tidak bertanggung jawab.
>
>
>
> Best Regards,
>
> Eric Soesilo
> ericsoesilo@yahoo.com
> 0815-13-899-899

—– Original Message —–
From: “Godlip Pasaribu”
To:
Sent: Tuesday, January 15, 2008 9:35 AM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] RE: Menyoal Kasus Soeharto

> Susah memberi komentar terhadap Soeharto terutama bagi
> orang yang tidak terkena langsung akibat dari
> tindakannya. Di satu pihak orang mengatakan Soeharto
> sangat besar jasanya bagi NKRI, hal ini pastilah
> dikatakan oleh orang-orang yang beruntung di zaman
> kekuasaannya seperti Jenderal2 yang pangkatnya
> dinaikkan, Pengusaha2 dan kroni-kroninya yang sukses
> dalam berbisnis, orang-orang yang menerima beasiswa
> dari Yayasan2 miliknya, dll. Akan tetapi di lain pihak
> banyak yang menjadi korban kesewenangwenangannya. Ada
> pepatah yang mengatakan “Karena nila setitik, maka
> rusak susu sebelanga”. Artinya bagi saya, betapa pun
> bagi orang lain jasanya Soeharto besar, tetapi karena
> perbuatan2nya yang tercela maka kepahlawanannya jadi
> gugur. Apalagi kesalahannya itu bukan lagi nila
> setitik. Salam.
> — manneke budiman wrote:
>
>> Untunglah hukum di seluruh dunia tidak memakai
>> logika di bawah ini sebagai dasarnya. Enak saja bagi
>> orang yang berbuat kejahatan selama dirinya berkuasa
>> hingga tak tersentuh hukum, lalu setelah masa
>> kekuasaannya usai, orang disuruh melupakannya.
>>
>> Tidak boleh ada kejahatan yang lolos dari jerat
>> hukum, di masa lalu ataupun di masa kini.
>>
>> manneke

—– Original Message —–
From: “Suhaimi”
To:
Cc: ; “Haniwar Syarif” ; “anton_djakarta” ; “Mariana Amiruddin” ;
Sent: Tuesday, January 15, 2008 4:01 PM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] RE: Menyoal Kasus Soeharto

> Pak.Martin,
>
> Sayangnya ya Pak.Martin….Bangsa ini mayoritas Muslim tapi perilakunya bahkan perilaku para pemuka agamanya sekalipun tidaklah seindah dan
> semulia gambaran anda tadi, ini fakta lo Pak.
> Sekali lagi fakta membuktikan (mereka) itu hanya sebatas menganjurkan
> orang lain doang….itu sebabnya bangsa ini nyungsep tanpa ada yang merasa bertanggungjawab, e….malah rakyat disuruh-suruh ngelupain kesalahan masa lalu mereka dengan embel-embel agama dan tauladan Nabi.
>
> Saya ? saya lahir 12 Juni 1966 di salah satu polosok desa di kabupaten
> Muba Sumsel, Kekek saya seorang guru ngaji Nadhiyin tapi bukan pengurus atawa anggota NU. Bapak dan Ibu saya adalah petani penyadap karet sebagai mata pencaharian utama masyarakat sana. Kakek dan Ayah saya adalah terkena stigmanisasi PKI gol C yang menyebabkan saya dan kedelapan saudara saya terkena stigmanisasi berikutnya sebaga tidak bersih lingkungan. Anda tahu apa konsekuensinya Bung Martin ?
> 1. Saya dan kedelapan saudara saya tidak memiliki hak menjadi ABRI (TNI & POLRI), tidak berhak menjadi PNS, tidak berhak menjadi anggota Parpol dan Ormas yang diakui oleh Orba.
> 2. Nyaris tidak berhak menjadi Mahasiswa/si diseluruh PTN, sementara PTS anda tahu kemampuan kami bukan ? Kerja di lingkungan Swasta pun selalu diintimidasi dan lecehkan, kecuali pada perusahaan-perusaan asing.
> 3. Dalam hal wirausaha sangat sulit mendapatkan modal usaha, lah wong
> harta kami yang sebelum peristiwa g30s pada dibekukan kok.
>
> Jadi Bung Martin, saya dan saya yakini puluhan juta Suhaimi-Suhaimi yang lain diseluruh tanah air tercinta ini masih bisa exist hingga kini semata-mata hanya karena kebesaran Tuhan serta senantiasa tawakal dalam artian riil Bung ! bukanlah teoritis sebagai mana anda gambarkan diatas tadi.
>
> Maap saya tidak bisa basa-basi, sepertinya dalam hal ini anda sedang mengajar bebek berenang…he he he
>
> Salam,
> Suhaimi

—– Original Message —–
From: “Aquino Hayunta”
To:
Sent: Tuesday, January 15, 2008 10:44 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Eric, salam kenal.
>
> Usia anda tentu ada hubungannya dengan opini anda. Katakanlah usia anda
> sekarang 29 tahun, tentu dulu 10-20 tahun yang lalu ketika Suharto masih
> memerintah anda belum terlalu menaruh perhatian dengan gaya pemerintahan
> Suharto. Kebetulan teman-teman di sini yang komentar soal Suharto ketika itu
> sudah cukup kritis/cukup punya kedewasaan berpikir sehingga mengerti kenapa
> seruan untuk mengampuni Suharto adalah seruan yang aneh.
>
> Tentu ini bukan berarti yang muda tidak boleh bicara, (saya juga masih muda,
> nggak beda jauh dengan anda), bukan pula berarti kedewasaan berpikir
> tergantung pada usia, namun lebih pada pengalaman “merasakan”. Merasakan
> inilah yang berbeda dengan kalau kita memperoleh pengetahuan dari membaca
> atau dengar-dengar cerita orang. Selain itu kekritisan berpikirpun
> kadang-kadang tergantung pada kepekaan sosial seseorang.
>
>
>
> Selain itu beberapa teman di sini tetap merasa perlu untuk melihat kembali
> persoalan hukum Pak Harto bukan karena alasan balas dendam, namun karena
> dalam sejarah umat manusia sering kejadian yang sama berulang kembali.
> Penindasan hak asasi, otoritarianisme, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan
> atau penjajahan terjadi berulang-ulang. Ini karena umat manusia tidak mau
> belajar dari sejarah. Hanya dengan belajar dari sejarah, membongkar dan
> menganalisa habis kenapa kekerasan terjadi maka kita bisa menghindarkan diri
> dari sejarah yang berulang. Teman-teman yang komentar soal Suharto di sini
> tidak ingin sejarah kekerasan terjadi di Indonesia, karena itu kita harus
> pelajari, kenapa sih dulu bisa terjadi. Bukan karena kita benci pada Suharto
> seorang, namun karena kita semua benci pada kekerasan. Kebetulan juga
> orang-orang yang membantu Suharto masih memegang posisi penting dinegara
> ini, mereka sebagian masih sehat dan masih bisa dimintai pertanggungjawaban
> kalau seandainya mereka memang salah.
>
>
>
> Sadarkah anda bahwa ide untuk mengampuni Suharto bisa saja datang dari
> kroni-kroninya yang sebetulnya juga takut kena diadili? Jadi tidak betul
> bahwa memperkarakan Suharto berarti melihat ke belakang. Justru kita sedang
> meletakkan fondasi untuk jalan ke depan. Hari esok hanya bisa dihadapi kalau
> kita sudah belajar dari masa lalu.
>
>
>
> Salam,
>
> aquino

Original Message —–
From: “manneke budiman”
To:
Sent: Wednesday, January 16, 2008 12:30 AM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] RE: Menyoal Kasus Soeharto

> Anda tahu berapa besar dana yang dihimpun Yayasan Supersemar, Bung Didik? Dan berapa yang disalurkan buat beasiswa, lalu berapa yang raib masuk ke kantung-kantung pribadi keluarga Cendana? Kalau Anda buka kembali arsip-arsip kasus Yayasan Supersemar dari 1 - 2 tahun lalu, akan terlihat bahwa Anda semestinya BERHAK menerima jauh lebih banyak daripada yang Anda terima waktu kuliah dulu sebagai pengakuan atas prestasi dan kerja keras Anda sebagai siswa.
>
> Kalau Anda mestinya bisa menerima 100 ribu sebulan tapi kenyataannya cuma terima 30 ribu sebulan, apa Anda tidak merasa ketipu? Atau sudah cukup seneng dapat 30ribu lalu sedia tutup mata akan selebihnya yang tak jelas peruntukannya itu?
>
> Tinggal pilih: mau jadi korban atau kroni.
>
> Kalo menurut saya, Bung Didik 200 juta lebih orang Indonesia ini adalah korban. Jika selama 32 tahun pemerintahan bersih dan jujur, tak ada korupsi dan kekerasan yang disponsori negara serta pengekangan di sana-sini, mungkin sekarang ini Indonesia sudah jadi bangsa yang makmur dan besar serta disegani di seluruh dunia. 32 tahun masa Orba itu adalah periode pembusukan, pembodohan, dan perusakan rasa kebangsaan. Hasilnya? Ya situasi kita sekarang ini. Masih sulitkah untuk mengerti atau merasakan hal ini?
>
> manneke
>
> Didik Muharam wrote:
> Dear,
>
> Saya termasuk salah satu orang yg bingung juga masalah suharto ini.
>
> Kalo dibilang penerima beasiswa, saya ngerasain juga tuh. Rutin 3 thn
> kuliah dapet terus.
>
> Tapi saya gak gampang dapetnya. IP saya mesti stabil terus. Jadi mesti
> usaha juga.
>
> Sebenernya bingung juga yg disebut pak harto jelek itu seperti apa.
>
> Contoh pak manneke mungkin, pernah jadi korban betulan ya?
>
> Jadi mau tau sebenernya yg dibilang korban seperti apa seh.
>
> Soalnya kayanya keadaan dulu oke2 (malah baik kalo menurut saya) aja.
>
> Thanks.
>
> Salam Awam.
>
> Didik Muharam

—– Original Message —–
From: “Bambang Riyanto”
To:
Sent: Wednesday, January 16, 2008 9:37 AM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] RE: Menyoal Kasus Soeharto

> Setuju Pak Manneke.
> Kegagalan pemerintah dalam mengadili Suharto jangan lantas diambil kesimpulan bahwa Suharto bersih dari korupsi, atau bahwa rakyat Indonesia gagal. 32 thn memerintah, jelas Suharto punya akar yang kuat di segala aspek. Mau hukum, ekonomi, militer, politik, semua ada jejak Suharto yang kuat. Banyak yang merasa berhutang budi. Sebetulnya lebih banyak yang sakit hati, tapi yang kebanyakan itu tidak punya power di level atas. Pengambil keputusan yang sekarang ada (karena juga kebanyakan orang Orba), pasti ada rekam jejak peran Suharto disana.
>
> Argumen Amin Rais yang semalam disampaikan di Metro Dialogue mengacu pada teladan di agama dan kemanusiaan Suharto. Dia mengambil contoh bagaimana Nabi Muhamad memaafkan (kalau mau diperluas di Injil juga disebutkan untuk mengampuni tujuhpuluh kali tujuh kali ??….lupa). Kalau Nabi saja bisa memaafkan, kenapa kita sebagai bangsa tidak bisa. Menurut saya kok Amin Rais terlalu menyederhanakan masalah. Dia tidak melihat berapa banyak rakyat yang menderita dan sakit hati, baik langsung (misalnya korban HAM) maupun tidak langsung (kemiskinan krn korupsi). Tanyakan kepada mereka, apakah bisa dengan mudah memaafkan setelah keluarganya dibantai, padahal tidak sekalipun ada penyesalan dari Suharto?
>
> Yusril sebagai salah satu nara sumber juga menegaskan hal yang sama dari sudut hukum. Apalagi Suharto pernah minta maaf saat mundur sebagai presiden. Padahal, permintaan maaf Suharto sangatlah umum. Dia hanya bilang (agak lupa), “minta maaf atas kekurangan selama memerintah…”. Kekurangan apa? Yang manusiawi? Karena galak? Karena pelupa?
> Apakah itu dianggap cukup mewakili permintaan maaf Suharto pada orang2 yang menjadi korbannya?
>
> Saya sendiri heran, kok yang diundang oleh Metro TV sevisi? Yang kelihatan menentang justru Meutia Hafid, yang mencoba melihat dari sisi berseberangan. Coba yang diundang Bung Fadjroel, pasti rame…..atau Bung Anton….
>
> Salam,

—– Original Message —–
From: “si_andi”
To:
Sent: Wednesday, January 16, 2008 10:24 AM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Itu susahnya berandai-andai, Pak Manneke.
>
> Seandainya tahun 1967 itu yang akhirnya menjadi presiden bukan
> Suharto akan jadi apa Indonesia saat ini?
>
> Mungkin saja kita punya presiden yang melanjutkan “kebijakan”
> ekonomi Sukarno yang membawa ke jurang inflasi 600%, mungkin
> Indonesia menjadi negara komunis terbesar kedua setelah Cina,
> mungkin kita sekarang tengah berperang dengan Malaysia dan
> Singapura, mungkin ekses zaman kabinet seratus menteri tetap
> berlangsung.
>
> Kalau Anda ingat-ingat, tahun 1962 Myanmar mengalami kudeta militer
> dan berlanjut dengan pemerintahan diktator militer selama 45 tahun.
> Bandingkanlah Indonesia dengan Myanmar sekarang. Boleh juga kan
> mengandaikan nasib Indonesia seperti Myanmar kalau yang jadi
> presiden bukan Suharto?
>
> Tapi faktanya ketika Suharto menjadi presiden, Indonesia bangkit
> dari keterpurukan ekonomi, berhenti dari politik konfrontasi, dan
> menikmati “stabilitas” selama 30 tahun. Atau setidaknya begitulah
> kalau dilihat dari dari satu sudut pandang. Kalau dari sudut pandang
> lain, ya seperti yang sudah Anda katakan: pembodohan, pembusukan,
> dan lain-lain.
>
> Saya setuju dengan pernyataan Goenawan Mohamad baru-baru ini. Yang
> memaafkan silakan memaafkan, yang tidak juga tidak apa-apa. Yang
> penting perdebatan tentang baik buruknya warisan Orde Baru jangan
> berhenti, karena di situ sumber pembelajaran kita sebagai Bangsa
> Indonesia.
>
> Andi

—– Original Message —–
From: “bungaran”
To:
Sent: Wednesday, January 16, 2008 10:46 AM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Pak Andi jangan berandai-andai untuk membuat pembenaran.
> Seandainya tahun 1967 yang menjadi Presiden Jenderal Nasution ?
> Seandainya tahun 1967 yang menjadi Presiden Mohamad Hatta ?
> Seandainya tahun 1967 yang menjadi Presiden Adam Malik ?
> Seandainya tahun 1967 yang menjadi Presiden Sri Sultan HB IX ?
> Seandainya tahun 1967 yang menjadi presiden BUKAN SOEHARTO ?
> Bagaimana keadaan Indonesia saat ini ?
>
> Jika Jend A.Yani tidak dibunuh kemungkinan beliau akan menjadi
> Presiden. Sukarno sdh mempersiapkan A Yani.
>
> Jika tahun 1967 yang menjadi presiden bukan Suharto kemungkinan
> Indonesia tidak menjadi negara miskin seperti saat ini.

Original Message —–
From: “bodo_kerlchen”
To:
Sent: Wednesday, January 16, 2008 1:36 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Rekan-rekan FPK, terutama Bung Maneke,
> Didalam suatu republik yang demokratis, mekanisme “pembentukan
> pemegang kewenangan” yang notabene pun akan menghasilkan “warna”
> kebijakan yang spesifik, berawal dari SELURUH warga negaranya
> (melalui hak suara dengan periode 5 tahunan). Suka tak suka, mau tak
> mau, ya begitu adanya!! BAHWA pelaksanaan mekanisme dimaksud “rawan”
> manipulasi, itu amat sangat TERGANTUNG pada TINGKAT MUTU KEMAMPUAN
> warganya. Tambah TINGGI tingkat KECERDASAN serta KEPERDULIAN warga,
> tambah RENDAH pula kerawanan manipulasi. Hanya bila anda dapat
> mengerti konteks itu, baru anda akan mengerti maksud
> pengertian “kita” dalam tulisan saya. Dalam hal ini saya sama sekali
> TIDAK perduli, anda ingin memposisikan diri anda dimana, tapi yang
> jelas kalimat anda: “Kini, tampaknya bermunculan lagi orang-orang
> yang mau pakai logika yang sama untuk membag-bagi dosa Suharto ke
> seluruh bangsa” memperlihatkan bahwa anda belum paham konteks
> pembicaraan!! Tapi saya maklum, tulisan yang penuh emosi, esensi nya
> tentu MENGARAH keseluruh penjuru angin??!!
> Mohon diingat .. 32 tahun itu adalah 6 Periode, berarti minimal LIMA
> kali mayoritas warga secara LEGITIM mendukung rezim yang itu-itu
> juga. Saya pribadi melihat ini sebagai keberhasilan MANIPULASI
> mekanisme, yang HANYA dimungkinkan atas DUKUNGAN lingkungan seperti
> saya jelaskan diatas .. plus tentu .. batas kesabaran warga yang
> sangat tinggi. Mohon dimengerti, saya tidak membicarakan
> mengenai “kesalahan kolektif” tapi implizit saya telah uraikan,
> bahwa PIHAK yang telah berhasil memanipulir mekanisme dengan
> sempurna itu, JUGA telah mampu MENGKONDISIKAN lingkungan SESUAI
> dengan KEBUTUHAN mereka!!! Bung Maneke yang setahu saya berkecimpung
> di bidang pendidikan, pantasnya mengetahui betul perubahan MUTU
> pendidikan (mulai SD hingga PT) kita selama 32 tahun dimaksud??!!
> Bukankah tendensi tersebut proportional dengan “tingkat mutu
> kemampuan” (non financial) secara keseluruhan?? Untungnya
> kesempurnaan dalam kedzaliman memang tidak ada, akhirnya “kita”
> telah berhasil MENGAWALI pendobrakan rezim tersebut ditahun 1998
> dengan dorongan serta mobilisasi yang sama sekali diluar perhitungan
> rezim saat itu. Namun harus diakui pula bahwa phase berikutnya yang
> kita namakan “reformasi” itu terindikasi “semu”, terlebih sekarang
> ini menjelang ajalnya si “BIANG”, indikasinya JAUH lebih mencolok
> mata, sampe-sampe pemegang wewenang zona atas pun ngga malu-malu nya
> bersikap belingsatan seperti sedang berdiri diatas bara api.
> Prinsipnya sebagian besar tulisan bung Maneke ini searah dengan
> jalan pikiran saya, dan sejauh saya tidak salah mengerti, juga
> pikirannya bung Eric. Hanya message nya adalah, “entry point” nya
> yang harus dirubah, yaitu DIPERLEBAR atau DIPERBANYAK (kalo bisa sih
> pake cara Rep. China). Beberapa contoh dari saya, Pertama: definisi
> persyaratan “in absentia” disesuaikan, jangan yang katanya hingga
> kini hanya untuk tersangka yang BURON, sekalian definisi “kerusakan
> otak permanent”. Sebab pada jadul ngga banyak alasan sakit mempan
> melumpuhkan proses peradilan (terlepas dari kenyataan proses
> peradilan kita kerap lumpuh dengan sendirinya). Contoh terakhir,
> saya lihat betapa masih gagahnya Rusdihardjo datang beberapa hari
> lalu ke kejaksaan(?) duduk di ruang tunggu pake angkat kaki dan
> nyengir lebar, tapi begitu mau ditahan, lihat gambar nya yang tiba-
> tiba kaya mayat idup hari ini di Kompas. Dan .. cara itu dewasa ini
> sudah dianggap “ampuh” bagi kalangan-kalangan kaya gituan!! Kedua:
> Paksakan pembuktian terbalik pada kroni-kroni nya. Mulai dari ring
> yang terkecil (keluarga, incl. Probo) wajibkan pembuktian bahwa
> kekayaannya adalah hasil keringatnya. Ketiga: tersangka kasus HAM
> dari Militer & Pol dapat ditangani oleh pengadilan sipil. Daaan lain-
> lain .. dan lain-lain .. So .. selebihnya terserah anda ingin
> menilai kaya apa, yang jelas saya tau betul prinsip pemikiran saya
> sendiri, jadi saya tidak perlu impuls dari luar, kapan saya harus
> merenung dan kapan tidak, untuk mengetahui siapa yang bodoh dan
> siapa yang tidak.
> Salam,
> Bodo

—– Original Message —–
From: “anton_djakarta”
To:
Sent: Wednesday, January 16, 2008 5:01 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Kalau mau diitung opportunity costnya. Mungkin satu keluarga dari
> Didik ini bisa sekolah gratis nggak usah nunggu beasiswa SUPERSEMAR.
> Coba berapa hasil tambang dan berapa utang negara yang dikorup.
> Kalau dihitung akumulasi modal sih kita ini sekolah mustinya sudah
> diselenggarakan negara dengan gratis sampai S1 dan bisa nyekolahkan
> banyak anak muda S2 dan S3 Gratis ke luar negeri tanpa perlu ngemis
> ke Fullbright atau Rockefeller atau lembaga asing lainnya. Selain
> itu ada tunjangan sosial lewat sistem pajak yang benar.
>
> Hanya saja, kita udah merasa bersukur dibohongi Harto dan begundal-
> begundalnya, uang curian yang disedekahkan nggak sampai 1% aja
> dianggapnya berkah dan kebaikan dia, bukan hasil kepemimpinannya
> yang dinilai.
>
> ANTON

—– Original Message —–
From: “anton_djakarta”
To:
Sent: Wednesday, January 16, 2008 5:36 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> ha…ha…ha, seperti Myanmar, Anda terlalu meremehkan kapasitas
> kepemimpinan orang-orang Indonesia di era Sukarno yang banyak
> dibunuhi atau dipenjara pada era Orde Baru.
>
> Ingat waktu itu masih ada orang sekaliber Soedjatmoko, Duet Yani-
> Nasution juga memiliki jaringan luas Internasional, pemikiran
> liberal kelompok PSI dengan akar Mitro juga ada, jaringan Nasionalis
> Sukarno sedemikian kuatnya, Kepemimpinan politik PKI juga nggak bego
> bego amat, bahkan terdiri dari orang cerdas yang sangat diragukan
> akan melakukan pembantaian keji seperti halnya antek Orde Baru, lalu
> dikalangan agama NU masih banyak kyai-kyai kharismatis. Simpul-
> simpul politik pada waktu itu secara pemikiran dan pandangan
> ideologis sudah dikatakan cukup mapan. Jadi dengan mengutarakan
> pikiran seperti ini anda sama saja berkata dengan sukses ” Yah, Orde
> Baru telah mencuci otak saya”
>
> Salah satu keberhasilan cuci otak Orde Baru adalah Seakan-akan kalo
> nggak ada orang yang namanya Harto itu take over kekuasaan Presiden
> Sukarno maka Indonesia akan dibawa ke tahun nol oleh PKI.Padahal
> sejarah sendiri sudah membuktikan, Vietnam dan Cina bagaimana
> majunya. Myanmar sendiri tenggelam ke tahun-tahun tidak berbudaya
> justru akibat dari konflik pengaruh Amerika di Vietnam.
>
> Oke, katakanlah PKI menang pada Pemuilu 1975 tapi apa kemudian
> kemenangan itu mutlak, yang justru ada kemudian adalah kompromi-
> kompromi kekuatan bukan perilaku saling bantai yang keji seperti
> yang dilakukan PKI dengan alasan mengeliminir PKI padahal yang
> dilakukan adalah mengamputasi kekuatan Sukarno dan menyebarkan
> politik teror.
>
> Faktanya, adalah modernisasi Indonesia, adalah modernisasi semu yang
> tidak berhasil mensejahterakan rakyatnya. Modernisasi Indonesia
> hanya terjadi di kalangan elite yang diberi kesempatan dengan cara
> korup mendapatkan akses modal, sementara mayoritas rakyat lainnya
> tertindas hidup dan terampas harkat martabat. Jadi adalah tolol
> menganggap Suharto membawa Indonesia ke alam modernitas, karena yang
> dibawa Suharto ke alam modernitas adalah modal kekayaan alam
> Indonesia bukan manusia Indonesia. Sampai sekarang manusia-manusia
> kita tidak bermental mandiri, bahkan menganggap kekuatan asing
> adalah segala-galanya, bukankah itu kegagalan Harto, yang sangat
> menyedihkan dalam membentuk “MANUSIA INDONESIA”?
>
> ANTON

—– Original Message —–
From: “anton_djakarta”
To:
Sent: Wednesday, January 16, 2008 5:55 PM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] RE: Menyoal Kasus Soeharto

> Yah, sekarang hancur karena selama 32 tahun uang negara di malingi
> Orde Baru, mas….ketahuan keroposnya dari tahun 1997. Mangkanya
> spekulan uang berani ambil posisi karena tahu posisi keropos
> keuangan Indonesia.
>
> Dan pembinaan olahraga yang ancur lebih karena mentalitas Orde Baru
> yang masih kuat daya pengaruhnya.
>
>
> Ngomong-Ngomong Jalan Pikiran anda menurut saya sama busuknya dengan
> Mentalitas Orde Baru rupanya, coba para miliser perhatikan ucapan
> orang ini :
> Kalo (katanya) dulu korupsi tapi hasilnya keliatan. Tapi sekarang
> korupsi, gak ada hasilnya.
>
> Dulu korupsi tapi ada jalan tol, korupsi tapi harga murah, korupsi
> tapi
> lingkungan aman.
>
> Sekarang…. Korupsi tapi????
>
> Kayanya semua itu bukan keenakan semu.
>
> Jadi bagi orang macam Didik ini, Korupsi adalah sebuah legalitas,
> ckckckck….untuk membentuk Good Governance setetes dana korup
> adalah haram ! itu logika besi pemerintahan yang benar, jadi inilah
> mentalitas Orde Baru yang dibangun oleh Suharto sebuah realitas
> masyarakat, dimana realitas masyarakat itu membangun kesadaran
> manusia. Dan realitas korupsi bagi manusia Orde Baru adalah sebuah
> keniscayaan dimana kebenarannya adalah legal!
>
> “Hati-hati bekerjasama/memperkerjakan dengan orang ini, yang
> melegalkan korupsi (dengan pembenaran ‘asal ada hasilnya’)
>
> ANTON

—– Original Message —–
From: “si_andi”
To:
Sent: Wednesday, January 16, 2008 6:55 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Saya cuma berusaha bilang tidak ada dasarnya juga berpendapat bahwa
> Indonesia akan lebih baik tanpa Suharto. Mungkin PKI menang, terus
> apa lanjutannya? Kemakmuran? Entahlah. Balik ke tahun nol? Entah
> juga. Mungkin Yani-Nasution-Sujatmoko mewarisi Sukarno, terus kenapa?
> Indonesia yang anda bayangkan itu ya cuma, itu: bayang-bayang. Itu
> yang tidak ada gunanya. Tidak bikin bangsa ini maju.
>
> Terima sajalah warisan Suharto. Ambil yang baik buang yang buruk.
> Dari tahun 1967 sampai tahun 1997 silakan bandingkan tingkat harapan
> hidup, pendapatan, tingkat buta huruf, jumlah pengangguran, produksi
> pangan, dll. Semua itu nyata, Mas. Tidak ada yang semu. Sama nyatanya
> dengan ratusan ribu korban pembantaian PKI, koran-koran yang
> dibreidel, orang-orang yang ditembaki ABRI dalam 30 tahun yang sama.
> Kecuali kalau Mas Anton juga sudah dicuci otaknya, cuma bisa
> memandang Suharto dari satu sudut saja.
>
> Andi

—– Original Message —–
From: “si_andi”
To:
Sent: Wednesday, January 16, 2008 7:11 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Ini jadi balik lagi ke diskusi kita yang duluuu Pak Haniwar.
>
> Tahun 60-an saya belum lahir, Pak. Tapi sebagai orang yang mengalami
> perihnya inflasi 75% tahun 1998, masa sih inflasi 600% rasanya tidak
> lebih sakit?m
>
> Apakah selama pemerintahan Suharto kita mengalami “kehancuran total”?
> Dibandingkan dengan apa, Pak? Dibandingkan era Sukarno? Gampang kan
> mencari data-data indeks pembangunan manusia 1965 dibandingkan 1995?
> Mungkin moral kita rusak akibat korupnya pemerintahan Orba, saudara-
> saudara kita dipenjara dan dibunuhi. Tapi kita tidak bisa berkelit
> kalau rakyat Indonesia juga menjadi lebih kaya, lebih sehat, lebih
> terdidik selama waktu yang sama.
>
> Kemudian soal apa yang terjadi setelah Sukarno kalau tidak ada
> Suharto. Saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi, Pak. Kata
> Einstein, hanya orang gila yang melakukan hal yang sama lantas
> berharap memperoleh hasil yang berbeda. Kalau pengelolaan ekonomi ala
> Sukarno terbukti tidak berhasil mensejahterakan rakyat, apakah kalau
> cara yang sama diteruskan lantas kita berharap jadi sejahtera?
>
> Saya tidak tahu jawabannya, Pak Haniwar. Tapi Einstein yang kira-kira
> 100 kali lebih pinter dari saya bilang tidak.
>
> Andi

—– Original Message —–
From: “si_andi”
To:
Sent: Wednesday, January 16, 2008 8:19 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Justru karena gagalnya “kita” membawa Suharto ke pengadilan (dan
> gagalnya ini sudah terminal, karena beliau sekarang sudah sakratul
> maut) yang menimbulkan wacana maaf memaafkan itu. Kita (akan)
> ditinggal Suharto tanpa kejelasan hitam putihnya warisannya.
>
> Kalau warisan Suharto bagi negeri ini semata-mata hitam kelam, tentu
> mudah bagi kita untuk tidak memaafkan; sebagaimana kita memasukkan
> Westerling kedalam kotak “penjahat” dalam sejarah Indonesia. Tapi
> Suharto ternyata tidak begitu(kalau tidak kita tidak akan berdebat
> panjang, kan?)
>
> Yang ingin menempatkannya dalam kotak “pahlawan” pagi-pagi sudah
> bicara soal memaafkan semua pembunuhan, pemberangusan, dan pembodohan
> yang terjadi selama 32 tahun. Sebaliknya yang ingin menempatkannya
> dalam kotak “penjahat” bicara seakan-akan 32 tahun pemerintahannya
> bangsa ini tidak mengalami kemajuan sedikitpun.
>
> Buat saya dua-duanya adalah dua titik ekstrem dan kebenaran biasanya
> adanya di suatu tempat di antara keduanya.
>
> Andi

—– Original Message —–
From: “manneke budiman”
To:
Sent: Wednesday, January 16, 2008 11:19 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Bung Andi,
>
> Kalo kita bicara soal penegakan hukum, kita tak bicara soal jasa. Hukum itu menindak pelanggaran dan kejahatan. Kalo kita mau menganugerahi seseorang gelar pahlawan nasional, nah itu baru ngomong jasa. Seberapapun besar jasa seseorang, jika ia melakukan pelannggaran di mata hukum, maka proses huum harus berjalan dan pelanggaran itu harus ditindak. Lagi-lagi, ini soal yang sangat simpel. Tak perlu dicampur-adukkan sampai urusan jadi rumit dan tak jelas.
>
> Suharto tak bisa dibandingkan dengan Westerling, tapi juga tak bisa dibandingkan dengan Mandela. Westerling bersalah di depan hukum, ya semestinya dijatuhi hukuman. Demikian pula Suharto, meski Suharto lebih “berjasa” daripada Westerling untuk Indonesia.
>
> Bisa saja jasa dijadikan pertimbangan untuk pemotongan hukuman, tapi tidak dijadikan alasan untuk melepaskan orang dari tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Hakim biasanya kalau memutus perkara juga akan mempertimbangkan faktor-faktor positif kok. Makanya, siapapun yang percaya supremasi hukum, seharusnya memperjuangkan agar hukum ditegakkan sehingga ada kemungkinan keadilan. Kalau mau bicara maaf-maafan, mestinya yang paling berhak memutuskan adalah orang-orang yang jadi korban kejahatan Orde Baru, bukan yang paling banyak memperoleh cipratan uang haramnya.
>
> Jadi, gak perlulah ada titik ekstrem-ekstreman di sini. Kita tak sedang menghadapi situasi ekstrem kok. Urusan gamblang kok dibikin abu-abu?
>
> manneke

—– Original Message —–
From: “manneke budiman”
To:
Sent: Wednesday, January 16, 2008 11:51 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Bung Bodo,
>
> Anda bilang “selama 6 periode rakyat MELEGITIMASI kekuasaan Orba”? Anda ini ngimpi atau hidup di negeri antah berantah? Mau bodoh ata apapun istilahnya untuk statement Anda ini, saya jelaskan ya beberapa hal yang memperlihatkan betapa konyolnya bunyi statement di atas itu:
>
> Pertama, rakyat milih presiden langsung itu baru pada Pemilu 2004. Orba memperbolehkan pemilu langsung seperti itu nggak, ya bisa membuat seluruh warga menentukan siapa presiden yang mau dipilihnya? Ke mane aje, Bung?
>
> Kedua, banyak tekanan, intimidasi, ancaman, dan bahkan konsekuensi konkret bagi orang atau kelompok yang tidak mau memberikan dukungan kepada Golkar, sebagai partai pendukung Orba dan Suharto. Dalam hubungan kuasa yang sama sekali timpang antara penguasa dan rakyat, bagaimana mungkin Anda bisa bilang rakyat “melegitimasi” Orba? Jangan-jangan Anda tak ngerti istilah ‘legitimasi” itu artinya apa? Konsen yang diberikan dalam keadaan tertekan dan tidak dengan pilihan sadar tidak dapat dijadikan pijakan legitimasi. Saya aja yang emosi masih bisa ngerti soal amblang begini, Anda yang terkesan cool dan objektif kok malah mbulet sendiri?
>
> Lucunya, yang lalu disalahkan kemampuan inteligensi rakyat. Ha ha ha ha ha. Inteligensi tak punya kekuatan di hadapan abuse of power yang menghalalkan kekerasan untuk memaksakan pendapat. Kesabaran? Ha ha ha ha ha lagi. Mau lihat apa yang terjadi dengan mereka yang tak “sabar” terhadap kekuasaan korup mavam Orba ini, Bung Bodo? Itu kuburannya masih ada semua kok, meski tak menghitung yang hilang. Dan Anda bicara soal kesabaran di sini? Sekali lagi, Anda hidup di negeri pucuk awan mana sih?
>
> Ngomong-ngomong mutu pendidikan selama Orba, Bung Bodo, mungkin betul hasilnya adalah orang-orang yang tak “secerdas” Anda, tapi rupanya anak-anak itu tak sebodoh yang Anda kira. meski dicekokin kebodohan bertubi-tubi lewat penataran P4 yang omong kosong itu, anak-anak ini juga yang berani buka mulut dan melakukan perlawanan terhadap Orba, baik tahun 1974 maupun 1998. Intinya, mereka tidak termakan manipulasi, seperti tesis Anda itu. Mereka mampu keluar dari cekaman ketakutan dan teror yang diciptakan penguasa dan memutuskan untuk melawan.
>
> Yang justru saya pertanyakan adalah orang-orang seperti Anda yang punya kesempatan mengenyam pendidikan istimewa sampai ke negeri lain segala, kok justru kaya gini ya jalan pikirannya? Siapa sih jadi sebetulnya yang termakan manipulasi Orba (atau dalam istilah Bung Anton, kena “cuci otak”)?
>
> manneke

—– Original Message —–
From: “manneke budiman”
To:
Sent: Thursday, January 17, 2008 12:07 AM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Lho, bukannya selama Orba berkuasa kita sudah menjadi kaya Myanmar, Bung Andi. Kok buat Anda masih jadi pengandaian sih? Anda kira Myanmar itu belajar dari mana dan berguru ke siapa?
>
> Myanmar punya Aung San Suu Kyi, Indonesia punya Pramoedya Ananta Toer, A.H. Nasution, para penandatangan Petisi 50, dan ribuan lagi yang lainnya yang KTP-nya bertanda ET. Myanmar punya penembakan atas para pendeta Buddha yang demo, Indonesia punya rekor penembakan atas rakyat sendiri di banyak tempat. Myanmar dicatat PBB sebagai negeri yang diperintah rezim pelanggar HAM, Indonesia juga dicatat oleh dunia internasional sebagai negeri yang penguasanya rajin melakukan pelanggaran HAM selama 30 tahun lebih. Rekor korupsi Indonesia malah jauh lenbih tinggi daripada Myanmar.
>
> Ini yang namanya gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak.
>
> manneke

—– Original Message —–
From: “Haniwar Syarif”
To:
Sent: Thursday, January 17, 2008 8:44 AM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> nggak ada yg semu bagaimana sih Mas ??
>
>
> lha utk setiap prasarana yg di bangun di Indonesia … pasti paling sedikit
> lebih mahal sekian puluh persen dr yg di buat di negara lain..
>
>
> Lalu Mas mau bandingkan asset kita tahun 97 ( saat Eyang turun) dgn tahun
> 66 ( saat eyang naik )..
>
>
> pasti negatip Mas..
>
> Hutan hilang.., minyak habis.., hutang banyak…
>
>
> kalao mas orang Ekonomi .. pasti tahu fund flow analysis. yg coba
> bandingkan dua neraca , pembuka dan penutup..
>
>
> Waktu neraca pembuka… asset kita banyak utnag dikit.., waktu akhirnya…
> asset habis.. hutnag banyak… andai ada prasarana .. juga pasti nggak
> bermutu..
>
>
> Salah siapa sih pak.. ketika kita hancur thn 97… , salah saya ya.. buakn
> salah Eyang yg Presiden waktu itu ??
>
>
>
> Ibarat .. saya berhutang banyak ke Bank.. misal 1 milyar.. ya selama grace
> period dan masa awal pengembalian hutang saya juga bisa ajak keluarga saya
> berfoya foya.. begitu habis… dan mau bayar hutang .beneran . tertimpalah
> anak cucuku kemalangan itu…
> Salam
>
> Haniwar

—– Original Message —–
From: “Haniwar Syarif”
To:
Sent: Thursday, January 17, 2008 8:58 AM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> saya ngalami keduanya pak.. dan saya rasa inflasi 75 persn lebih berat tuh..,
>
> kita nggak punya apa apa lagi… harapan nya sulit..
>
> Saat dulu.. Bung Karno kan masih dalam era menghadapi pembentukan
> Indoensia… dgn pemberontakan dan pengem,balian Irian Barat ..
>
> Kesempatan terbuka untuk pemimpin berikutnya selebar lebarnya
>
>
> Rasa percaya diri kita besar..potensi kekayaan alam kita gede.. , . kita di
> hormati oleh bahkan Malaysia.. , rasanya nggak berlebihan kalau sy bilang
> guru yg dikirim ke Malaysia th 70 adalah binaan dimasa BUng Karno…. nggak
> mungkinlah Eyang bina dlm 4 tahun pemerintahannya…
>
> Artinya apa..?? Sukarno lebih mementingkan pembinaan SDM kita..
> sehingga bahkan thn 68 itu Malaysia kirim mahasiswanya ke
> indonesia..sementara sekarang kita yg kirim mahasiswa ke Malaysia..
>
> Mau bilang tu krn jasa Eyang ? dlm 1 tahun Eyang ( yg kuasa thn 67) apa
> bisa membuat kondisi itu..??
>
> Dan dengan SDM yg potensiil , alam yang kaya….. kita cuma perlu
> pemimpin… yg akan menentukan..maju mundurnya Indonesia… pemimpin buruk
> ya jadilah …kita spt sekarang..
>
>
>
> lalu kata Mas Andi sendiri ketertinggalan kita thn itu dgn sekarang kita
> kira sama sama 3 : 1 .. artinya . secara nilai relatifnya sama.. tali
> nilai mutlaknya kan jauh lebih kecil….artinya ketinggalan kita sekarang
> sdh jauh banget..walau perbandingannya masih 3 banding satu..
>
> Lalu saya ingat kata kata Bung Karno..ketika dia dituntut nurunkan harga
> .. dia jawab.. ayo saya angkat jadi menteri penurunan harga yg bisa
> neurunkan harga segra tapi tanpa menjualnya pada nekolim. Kalau itu smeua
> juga bisa…, begitu kira kita kata beliau.
>
>
> Dan saya pikir jalan yg semua bisa itulah yg dipakai oleh Eyang….. belum
> lagi korupnya.. ygbikin asset kita habis..
>
>
> Salam
>
> Haniwar

—– Original Message —–
From: “bungaran”
To:
Sent: Thursday, January 17, 2008 9:47 AM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

Pak Andi
Kenaikan inflasi tahun 1965 disebabkan oleh tindakan moneter pada
bulan Agustus 1959, juga diakibatkan oleh tindakan moneter kedua,
yaitu pengeluaran uang rupiah baru pada tanggal 13 Desember 1965
dengan Penpres No. 27 tahun 1965. Bahwa tindakan-tindakan moneter itu
tidak mencapai sasarannya karena meningkatnya pengeluaran pemerintah
untuk merealisasi program, baik di bidang politik maupun ekonomi.

Di sektor swasta, meningkatnya pemberian kredit ini terutama
disebabkan oleh makin meningkatnya inflasi dalam negeri yang
tercermin pada meningkatnya harga barang-barang dan jasa. Akibat
ongkos-ongkos eksploitasi dan investasi perusahaan-perusahaan yang
juga meningkat, maka kebutuhan kredit dari bank-bank secara langsung
juga bertambah. Di sektor luar negeri, tercermin pada menurunnya
kekayaan emas dan devisa pemerintah yang bertalian erat dengan
menurunnya penerimaan ekspor pada tahun-tahun yang bersangkutan.
Untuk mengurangi pengaruh penurunan cadangan devisa, jumlah impor
terpaksa diperkecil. Namun, neraca berjalan masih tetap mengalami
defisit karena pada saat yang bersamaan terjadi penurunan
sokongan/pampasan luar negeri. Hal tersebut diikuti pula dengan
meningkatnya pembayaran angsuran utang-utang luar negeri, sehingga
defisit neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan makin besar.

Inflasi tahun 1966 yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung
tinggi, rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak,
gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa faktor yang
berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Suharto untuk menaikkan
gaji para tentara 500%, menaikkan harga-harga dan penganiayaan
terhadap kaum pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur.
Sebagai akibat dari inflasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang
sehari-hari hanya makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, serta
bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya; pun mereka
menggunakan kain dari karung sebagai pakaian mereka.

Suharto sengaja mebuat kondisi hingga inflasi 650% sehingga faktor
ekonomi ini menjadi salah satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan
keenam jenderal tersebut, yang berakibat adanya backlash terhadap PKI
dan pembantaian orang-orang PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali
serta tempat-tempat lainnya.

Sukarno:
Pemerintahan Soekarno cuma meninggalkan Hutang luar negeri sebesar
US$ 2 miliar di tahun 1966. 1 U$ = Rp 45. jADI HUTANG INDONESIA CUMA
Rp 90 MILIAR JIKA DIAMBIL PATOKAN KURS TAHUN 1971 1U$ =Rp 415 MAKA
Jumlah Utang Indonesia pada jaman Soekarno cuma Rp 830 milliar

Suharto:
1. Menurut Transparency International, Soeharto menggelapkan uang
dengan jumlah terbanyak dibandingkan pemimpin dunia lain dalam
sejarah dengan perkiraan 15�35 miliar dolar A.S. selama 32 tahun masa
pemerintahannya
2.Presiden Soeharto (1967-1998) telah menerapkan pembangunan berbasis
eksploitasi kekayaan alam secara besar-besar. Menjual kekayaan alam.
3.Pemerintahan Soeharto meninggalkan Hutang luar negeri sebesar US$
150 miliar di tahun 1998.
KURS PADA SAAT ITU 1U$= Rp 15000,
JADI 150 Milliar X 15000 = HITUNG SENDIRI
4. Pada jaman Suharto sekitar 3 juta jiwa mati terbunuh dalam
berbagai peristiwa. (diambil dari berbagai sumber)

—– Original Message —–
From: “si_andi”
To:
Sent: Thursday, January 17, 2008 10:04 AM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

Pak Bungaran,

Google is my friend, Pak. Sekali klik saya tahu tulisan ini Anda
copy paste dari situs Bank Indonesia. Cuma sayangnya Anda tidak
jujur dalam mengutip. Bagian-bagian yang menceritakan penyebab
inflasi sengaja Anda tinggal. Dan ngomong-ngomong, Suharto menaikkan
gaji pegawai KARENA adanya inflasi. Bukan sebaliknya. Jangan
dipelintir begitu. Nanti Anda diketawain orang.

Biar jelas, saya kutipkan bagian-bagian yang sengaja Anda tidak
kutip:

“…dalam artikel ini, akan ditelusuri dampak pemberlakuan Penpres
No. 27 tahun 1965 tersebut di tengah situasi keuangan pemerintah
yang mengalami defisit akibat membiayai politik konfrontasi dan
proyek-proyek mercusuar…”

Jadi pemerintah Sukarno suka-suka mencetak uang untuk membiayai
proyek mercusuar. Salahnya dua, Pak. Pertama pemerintah tidak boleh
mencetak uang semaunya. Kedua, APBN tidak boleh digunakan untuk
proyek mercu suar.

Saya lanjutkan bagian yang Anda tidak kutip:

“…besarnya defisit anggaran belanja pemerintah dari tahun 1961
sampai dengan tahun 1965 terus meningkat, masing-masing berturut-
turut adalah sebagai berikut: 29,7% (1961), 38,7% (1962), 50,8%
(1963), 58,4% (1964) dan 63,4% (1965) dari jumlah realisasi
pengeluaran seluruhnya untuk tahun yang bersangkutan. Defisit
tersebut timbul sebagai akibat ketidakseimbangan antara jumlah
pengeluaran dan penerimaan setiap tahunnya yang disebabkan oleh
usaha pemerintah untuk merealisasikan proyek-proyek pemerintah, baik
di bidang politik maupun di bidang ekonomi sepanjang tahun 1961
sampai dengan 1965. Proyek-proyek tersebut adalah proyek
mengembalikan wilajah Irian Barat dan Trikora, proyek konfrontasi
dengan Malaysia, serta proyek-proyek mercusuar lainnya, seperti
Games of the New Emerging Forces (Ganefo), dan Conference of the
Emerging Forces (Conefo)….”

Masih kurang, Pak? Saya kutip lagi

“…penurunan devisa juga disebabkan oleh besarnya penggunaan untuk
mengimpor beras yang dimulai sejak tahun 1957. Jumlah impor beras
dari tahun 1960 hingga tahun 1966 menunjukkan angka yang tinggi,
terutama disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara kenaikan
produksi beras dalam negeri dan bertambahnya permintaan. Hal
tersebut berakibat kacaunya pasar dalam negeri yang menyulut
terjadinya kenaikan harga-harga, bukan saja harga beras namun juga
harga barang lainnya dan akhirnya pemerintah terpaksa membuka
kembali keran impor beras meskipun tidak sebanyak yang direncanakan
semula….”

Masih mau balik ke ekonomi era Sukarno?

Atau kalau mau baca yang lengkap Anda klik sendirilah:

http://www.bi.go.id/msmbiweb/sejarah_content3.asp?id=112

Andi

—– Original Message —–
From: “Ignas Iryanto”
To:
Sent: Thursday, January 17, 2008 10:09 AM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Benar bahwa kita memang harus bandingkan secara fair.
> Dalam pikiran saya yang sederhana membandingkan secara fair itu secara praktis juga berarti menggunakan acuan yang sama, baik obyek, baik ruang baik waktu.
>
> Bandingkan kondisi rakyat kita saat Sukarno dengan katakanlah rakyat India saat itu, atau China atau Singapura …silahkan kita pilih. Lalu bandingkan kondisi rakyat kita saat ini dengan negara tersebut.
>
> Bandingkan kondisi ekologis, natural resources kita saat Soekarno dengan Kondisi natural resources Indonesia saat kini. Ambilah ratio ekspolrasi natural resources di negara tadi pada kedua kurun waktu itu dan hal yang sama lakukan buat Indonesia, Artinya seberapa banyak sumber daya alam yang dikeruk selama tiga puluh tahun terakhir dan bagaimana perbandingan dampak pengerukan itu terhadap peningkatan kesejahteraan di kedua negara.
>
> Bandingkan perbedaan gaji tertinggi dan gaji terendah disaman Soekarno dengan gaji tertinggi dan gaji terrendah dimasa kini. Hal yang sama untuk negara acuan tadi.
>
> Dan soal martabat kita (ini sangat kualitatif walupun bia dibantu dengan indikator indikator tertentu). Bandingkan wibawa bangsa dan negara kita masa Sukarno dengan masa kini ???
>
> yang punya data silahkan bermain main dan simpulkan sendiri apa sebenarnya yang terjadi. Masa Soekarno memang kita miskin dan Soekarno tidak seluruhnya benar. Namun jika negara ini terdiri dari spirit bangsa serta fisik bangsa….kerusakan pada spirit dan fisik saat ini luar biasa bung.
>
> Sejarah berjalan selalu ke arah sumbu positif…kita tidak mampu memutar balik jarum sejarah. Namun pengakuan akan kesalahan yang terjadi yang mesti dilakukan baik secara moral maupun secara legal, HARUS DILAKUKAN justru untuk meniti masa depan yang lebih baik. Jika seluruh kesalahan dikubur terus dengan argumen maaf semata, kita tidak perlu membangun suatu negara. Kita cukup berada dalam masyarakat kita masing masing dengan berbagai sistem nilai yang ada yang juga cukup untuk kebutuhan minimal. Maaf. itu terminilogi moral. Kita bicara lebih pada soal publik lebih pada soal negara. ketika Maaf dijadikan acuan legfal hukum, negara itu sudah kehilangan moral negara yang tidak lain adalah moral publik. Maaf adalah sikap privat karena moral lebih banyak bermain diwilayah privat. masing masing kita silahkan memaafkan Suharto entah karena mengikuti jejak nabi Muhamad atau yesus Krsitus atau Budha atau apalah……
>
> Namun, sikap privat itu, maaf kita janganlah dijadikan diktum legal dalam wilayah negara,.
>
>
> Salam Irry.

—– Original Message —–
From: “bungaran”
To:
Sent: Thursday, January 17, 2008 10:39 AM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Pak Andi.
> Inflasi pada jaman Sukarno tidak jelek-jelek amat dalam kondisi
> Indonesia baru mereka. Kita lihat inflasi pada tahun 1961 cuma 27%.
> Apalagi pada saat itu kondisi Indonesia belum stabil.
> Memang saya akui inlasi tahun 1962,1963,1964 mengalami kenaikan
> karena pada saat itu pengeluaran Pemerintah Indonesia semikian besar
> untuk mengembalikan wilajah Irian Barat dan Trikora, proyek
> konfrontasi dengan Malaysia, serta proyek-proyek mercusuar lainnya,
> seperti Games of the New Emerging Forces (Ganefo), dan Conference of
> the Emerging Forces (Conefo).
> Bukankah pada saat itu kita punya kekuatan militer paling ditakuti di
> ASIA(Nomer dua) dan dalam prestasi olahraga kita nomer 2 di Asia.
> Tapi saya tidak tahu persis apa yang terjadi.
>
> Inlasi tahun 1966:
> http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September
>
> Soal persisnya kejadian tahun 1945 hingga 1974 bisa ditanyakan kepada
> mereka yang lebih mengetahui(lebih duluan lahir dari saya). Jadi saya
> cuma bica baca dari sejarah.

—– Original Message —–
From: “si_andi”
To:
Sent: Thursday, January 17, 2008 10:56 AM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Kok enak ya, Pak? Anda yang berargumen orang lain yang disuruh
> mencari data. Tapi saya kasih deh data yang Anda maksud:
>
> GDP Indonesia tahun 1967: USD 57 per tahun
> GDP Indonesia tahun 1997: USD 1073 per tahun. Naik 19 kali lipat.
>
> GDP India tahun 1967: USD 94 per tahun
> GDP India tahun 1997: USD 422 per tahun. Naik 4.5 kali lipat
>
> GDP China tahun 1967: USD 94 per tahun
> GDP China tahun 1997: USD 767 per tahun. Naik 8 kali lipat
>
> GDP Malaysia tahun 1967: USD 350 per tahun
> GDP Malaysia tahun 1997: USD 4670 per tahun. Naik 13.5 kali lipat.
>
> GDP Filipina tahun 1967: USD 221 setahun
> GDP Filipina tahin 1997: USD 1154 setahun. Naik 5.2 kali lipat.
>
> Sekarang bantuin saya nyari data berapa ongkos kekayaan alam dan
> hutang yang diteken mereka untuk mencapai lonjakan kemakmuran
> seperti itu. Baru kita bisa bilang apakah Indonesia memang hancur
> kacau balau selama 32 tahun.
>
> Saya sudah capek dituduh tidak mengakui semua kerusakan zaman
> Suharto. Saya tegaskan lagi. MEMANG terjadi kerusakan moral di zaman
> Suharto. Tapi itu tidak menghapus apa yang dia capai di bidang lain.
> Posting ini saya tujukan cuma buat yang tidak mau mengakui itu.
>
> Soal maaf, saya sudah sepuluh kali bilang kalau saya MEMANG bicara
> soal moral. Bukan soal hukum. Soal hukum saya mendukung 100% Suharto
> mesti diadili. Tapi sekarang sudah telat. Yang bersangkutan sudah
> diambang ajal. Jadi please jangan balik ke situ lagi.
>
> Andi
>
> PS:
>
> Btw, Singapura memang keajaiban. Tapi saya tinggal di Singapura dan
> saya tahu ongkos yang diambil Singapura untuk mencapai kemakmuran
> seperti ini. Pembungkaman politik, pembodohan, penahanan tanpa
> pengadilan dan semua excess orde baru lainnya. Tapi ini untuk saat
> lain saja. Ini data Singapura:
>
> GDP Singapura tahun 1967: USD 624 per tahun
> GDP Singapura tahun 1997: USD 25761 per tahun. Naik 41 kali lipat.

—– Original Message —–
From: “bungaran”
To:
Sent: Thursday, January 17, 2008 11:03 AM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Kalau begitu Pak Andi melupakan apa yang telah dilakukan ORLA:
> 1.Indonesia merdeka
> 2.Pancasila
> 3.Para pahlawan yang mati untuk memperjuangkan kemerdekaan
>
> Ingat hutang Indonesia jaman Soeharto :
> Pemerintahan Soeharto meninggalkan Hutang luar negeri sebesar US$
> 150 miliar di tahun 1998.
> KURS PADA SAAT ITU 1U$= Rp 15000,
> JADI 150 Milliar X 15000 = HITUNG SENDIRI
>
> Soeharto menggelapkan uang dengan jumlah terbanyak dibandingkan
> pemimpin dunia lain dalam sejarah dunia dengan perkiraan 15 miliar
> dolar A.S. selama 32 tahun masa pemerintahannya.
> Kekayaan Suharto 15 miliar x 9000 = HITUNG SENDIRI= Coba jabarkan
> sendiri (jika tidak dikorupsi uang sebesar itu bisa dipergunakan
> untuk mengatasi kemiskinan Indonesia, membangun infrastruktur).Kalau
> Pak Andi mau protes data ini protes saja ke PBB

—– Original Message —–
From: “si_andi”
To:
Sent: Thursday, January 17, 2008 11:28 AM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Setuju, Pak.
>
> Kalau mau efisien, pendapatan negara itu mestinya dari pendapatan
> pajak bisnis.
>
> Sekarang saya mau tanya Pak Haniwar. Bisa tidak bikin pabrik besar
> kalau tidak ada jalan raya? Kalau tidak ada listrik? Kalau tidak ada
> tenaga kerja terdidik? Kalau tidak ada uang untuk beli barang modal?
>
> Darimana uangnya untuk bangun jalan raya, bangun PLTD, bangun
> sekolah? Beli mesin? Dari pajak? Siapa yang mau dipajak?
>
> Tahun 1967 itu Indonesia tidak punya apa-apa, Pak. Mau gali minyak
> saja uang buat beli bornya tidak punya.
>
> Kalau Pak Haniwar anak kecil saja bisa mengelola kekayaan alam untuk
> pembangunan, silakan lihat apa yang terjadi dengan Nigeria, Kamerun,
> Zimbabwe, Bolivia, Rusia (di era Boris Yeltsin).
>
> Andi
>

—– Original Message —–
From: “Wal Suparmo”
To: ;
Sent: Thursday, January 17, 2008 11:42 AM
Subject: RE: [Forum Pembaca KOMPAS] Menyoal Kasus Soeharto

> Salam,
> Bagaimana tidak bisa membuktikan kalau Suharto itu korupsi.Pada waktu berumah di jl.Agus Salim, perabotnya masih kursi2 dari rotan dan sekarang bagaimana. Apa beliau pernah menerima warisan atau menartik lotre?Difikir logis saja, gajinya berapa ? Keluarganya semua apalagi yang di Gunung Kidul nyaris miskin tetapi sekarang dapat mengumpulkan ratusan trilyun rupiah.Bagaimana nalar publik Indonesia , saya tidak mengerti.
> Wasalam,
> Wal suparmo

—– Original Message —–
From: “si_andi”
To:
Sent: Thursday, January 17, 2008 2:16 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Hehehe ya monggo, Pak kalau inflasi 75% rasanya lebih berat dari
> 600%. Kalau Anda gak ngerti lucunya pernyataan seperti itu saya
> angkat tangan.
>
> Kalau soal guru dan SDM saya tidak tahu apakah zaman Sukarno lebih
> baik atau tidak. Ukuran yang Pak Haniwar pakai tidak jelas.
>
> Kalau mau mengukur kualitas SDM pakai sajalah yang biasa dipakai
> untuk Human Development Index:
>
> Yang biasa dipakai orang umpamanya tingkat melek huruf. Zaman
> Sukarno, kira-kira 60% penduduk melek huruf. Tahun 1997, angkanya
> sudah mendekati 90%.
>
> Terus usia harapan hidup. Kalau ada anak yang lahir dalam standar
> kesehatan tahun 1967, usia harapan hidupnya cuma 45 tahun. Tahun
> 1997 angkanya sudah 65 tahun. Sekarang kita sudah mendekati 70 tahun.
>
> Angka kematian bayi: tahun 1967 angkanya 145 per 1000 kelahiran.
> Tahun 1997 angkanya 54 per 1000 kelahiran.
>
> Ini data dari depkes, Pak. Tinggal cari di Google, ketemu.
>
> Kalau Pak Haniwar merasa “anak kecil juga bisa begitu”, silakan cari
> berapa tingkat melek huruf, harapan hidup, dan kematian bayi di
> Nigeria, Kamerun, Myanmar, dan negara-negara miskin yang kaya
> sumberdaya lainnya. Atau saya mau carikan juga? Tidak usahlah. Ketik
> saja HDI 2007 ke Google, nanti datanya nongol sendiri.
>
> Sekarang mana data Pak Haniwar?
>
> Andi

—– Original Message —–
From: “Meirin”
To:
Sent: Thursday, January 17, 2008 4:43 PM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Maaf kalau boleh saya ikut nimbrung.
> Pak Andi nampaknya teori Andi sungguh hanya berdasar dari angka2
> pun copy paste dari Internet.
> Dunia Maya Pak Andi, bisa terjadi apapun.
> Sedangkan di media fisik aja, koran misalnya, ada yg namanya “white lie”
> Pak Andi, teori dari angka. Apakah anda tahu rumusnya?
> 50 tetap 50 walau dari 100/2 ato (32000/800*79/8)-345
>
> apa anda tahu parameter2 dikeluarkan nya angka2 GNP or inflasi bla bla itu?
> apa anda tahu ada yang namanya “manipulasi dengan statistika”?
>
> Pak Andi, saya kerja di migas sekarang.
> produksi satu sumur minyak terkecil 600bbl/day.Indonesia punya jutaan sumur minyak.
> kalikan 600 bbl dengan 90 USD kali jutaan = sekitar 54 bilyun USD/day
> kontrak rata2 80-20 gross. Asumsi biaya produksi 60%, Indonesia masih dapat 80%x60%x54bilyun USD/day=25.92bilyun USDx365 hari
> =9460.8bilyun USD setahun.
> Apa kata laporan APBD kita selama ini, padahal ini hanya harga perkiraan dari sektor minyak.belum sektor2 lainnya.tambang,pajak,dan lainnya.
>
> Anda percaya data2 yg ditulis jaman orde baru sedangkan anda sendiri mengakui ada korupsi di situ, ada kecurangan di situ.
>
> Dengar hati nurani anda Pak Andi,
> bisakah kita lebih maju dari ini dalam 62 tahun?
> mental kita benar2 terpuruk akibat salah didik ORBA, saya akui itu
> saya sedang belajar sejarah lagi sekarang
> adakah pelanggaran HAM yang lebih kejam lagi selain cuci otak (disamping menghakhiri hidup seseorang-red).
>
> Dimana pak Harto selama ini?
> penyakitnya adalah rahasia besar yang amat sangat rahasia, mungkin cuma CIA dan keluarganya yang tahu dan konco2nya di pemerintahan, di majelis (loh kok banyak yah?..cheers)
> ketika dia sekarat,keluarganya berani mempublish dia, karena siapa yg mau ditanya,wong hidup aja susah?
> kemana pemerintah selama ini?
> kemana hukum selama ini?
> Bagaimana kita mau menghukum dia yang belum diproses secara hukum?
> belum ada bukti formal jumlah korupsinya.
> semua teori2 yang begitu nyata,secara keluarganya multimilyuner, tapi tak ada seorangpun yg bisa mendapatkatkan informasi ttg asal2 kekayaan ini.
> pengelolaan harta negara oleh keluarga adalah hal yg wajar di jaman suharto.
> Pak Andi, apa yg sudah dia beri untuk Indonesia?
> memperkaya diri sendiri.
> puskesmas,sekolah,lembaga bantuan adalah sumbangan,zakat,santunan, atau alat cuci uang (ingat hukum islam 2.5% harta anda adalah milik orang kecil?)
>
> Publik, jangan terperdaya oleh berita sekaratnya eyang
> yang dibesarkan2 oleh media
> yah media sampah sekarang cuma butuh penonton
>
> Suharto bukan orang hebat yg bisa menghancurkan Indonesia sendirian.
> banyak orang dibaliknya
> mulailah menyusut
>
> tugas kita di sini untuk mengingatkan pemerintah supaya jangan terjebak euforia massa.
> pemerintahan gak sepenuhnya sampah
> tapi pemerintah memang lemah
> mari kita dukung
>
> salam,
> Meirina

—– Original Message —–
From: “bungaran”
To:
Sent: Thursday, January 17, 2008 5:33 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Silakan Anda Pak Andi hitung.Saya tidak yakin anda ngerti soal GDP
> Pak Andi bilang:
> Service Ratio dan Debt-to-GDP Ratio. Ibaratnya kalau gaji saya Rp 20
> juta sebulan, punya utang Rp 10 juta mungkin tidak berat. Tapi kalau
> gaji saya cuma Rp 5 juta sebulan, punya utang 10 juta ya mampus.
>
> Ingat hutang Indonesia jaman Soeharto :
> Pemerintahan Soeharto meninggalkan Hutang luar negeri sebesar US$
> 150 miliar di tahun 1998.
> KURS PADA SAAT ITU 1U$= Rp 15000,
> JADI 150 Milliar X 15000 = HITUNG SENDIRI=COBA PAK ANDI JAWAB

—– Original Message —–
From: “si_andi”
To:
Sent: Thursday, January 17, 2008 6:09 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto - Data Basi Nan Menyesatkan

> Setidaknya saya bicara pakai data, Pak Haniwar.
>
> Sekarang kalau kita diskusi cuma pakai perasaan, tidak akan ada
> ujungnya. Pak Haniwar merasa zaman Sukarno lebih baik. Saya merasa
> zaman Suharto lebih baik. Terus habis itu apa? Salaman?
>
> Kalau Anda tidak percaya data saya, lawan dengan data juga. Jangan
> kalau datanya tidak cocok dengan pandangan Anda lantas data yang
> disalahkan. Kalau Anda bilang saya menyesatkan jelaskan dimana
> salahnya. Begitu, Pak, kalau diskusi.
>
> Kurs Rp 16,000 itu berapa lama sih pak? 3 bulan? 4 bulan? Nilai
> ekspor dan pendapatan dalam rupiah setelah itu menyesuaikan dalam 1-2
> tahun. Tahun 1998 itu kita tambah miskin sekitar 13%, kalau dihitung
> dari konsumsi masyarakat, ekspor, dan lain-lain. Tidak cuma main
> dikalikan dengan kurs. Tapi kalau saya cerita panjang lebar Anda toh
> tidak percaya sama juga hitung-hitungan ekonomi. Lebih percaya
> perasaan. Tahun 2000 kita sudah balik lagi ke sekitar USD 900-an
> setahun. Lebih miskin dari 1997, tapi masih lebih dari 15 kalinya
> zaman Sukarno kan?
>
> Saya jelasin PPP itu sama Anda (dan pengertiannya jauuuh dari yang
> Anda tulis itu) nanti Anda juga berkelit. Saya bukan ekonom dan bukan
> pakar, Pak. Saya cuma terbiasa kalau mengajukan pendapat mesti
> didukung data, biar tidak debat kusir.
>
> Andi

—– Original Message —–
From: “anton_djakarta”
To:
Sent: Thursday, January 17, 2008 9:35 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Justru Myanmar itu disebut “Indonesia Kecil”, begitu juga dengan
> Chile yang kudeta Pinochet terhadap Allende, dikalangan CIA dikenal
> sebagai “Operation Jakarta”.
>
> Jadi benar sekali pendapat Pak Manneke.
>
> ANTON

—– Original Message —–
From: “anton_djakarta”
To:
Sent: Thursday, January 17, 2008 9:55 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Anda sudah pernah belajar teori keuangan Internasional? atau setidak-
> tidaknya tahu bagaimana sistem keuangan Internasional bekerja?
>
> Inflasi yang dialami pada era Sukarno sebanyak 600% tidak memiliki
> dampak riil yang signifikan di masyarakat karena memang Indonesia
> tidak masuk ke dalam rezim keuangan Internasional dimana struktur
> keuangan kita tidak kalis terhadap gelombang spekulasi pasar uang.
>
> Memang ada sinyalemen ketiadaan barang yang langka akibat macetnya
> sistem distribusi, bukan permainan keuangan modern/liberalisme pasar
> keuangan. Dan bisa dikatakan macetnya ekonomi Sukarno bukan masalah
> keuangan yang esensial, karena jumlah kekayaan Indonesia masih
> sangat luar biasa. Dan bisa dijadikan bargain politik dalam membuka
> iklim investasi yang tidak merugikan.
>
> Tapi beda dengan era Suharto, dampak inflasi bukan semata-mata
> karena masalah inflasi dan ketiadaan barang, tapi juga masalah
> exhausted sumber-sumber daya alam kita, dan penjualan murah SDA
> tanpa menyejahterakan rakyat. Jadi dampaknya bukan hanya linier ke
> dalam penggerusan nilai mata uang, tapi sudah multiplier impact.
>
> ANTON

—– Original Message —–
From: “anton_djakarta”
To:
Sent: Thursday, January 17, 2008 10:33 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> jadi ukuran Puskesmas, Jembatan atau tetek bengek infrastruktur
> lainnya itu adalah hasilnya.
>
> Misalkan dengan membangun Puskesmas, Jembatan, Sekolah plus Korupsi
> ini artinya : Jembatan + Puskesmas + Sekolah = 10 milyar tapi
> paralel korupsinya adalah 1 trilyun ( ini analogi ya bukan data)
> Maka berapa banyak oppprtunity cost yang terbuang?
>
> Plus, kebodohan akibat penindasan Orde Baru, Pembantaian 500.000-3
> juta nyawa sebagai sesembahan kekuasaan Orde Baru dan banyak lagi
> bentuk penindasan. Apakah itu tidak dihitung dalam akuntansi negara?
>
> Orang goblok pun tahu yang sering main di pengadaan barang,
> bagaimana mark up harga terjadi. Ini artinya ekonomi yang
> sesungguhnya diberikan pada rakyat 90% dimakan oleh segelintir elite
> yang menguasai mesin kekuasaan Orde Baru. Dan sisanya 10% diberikan
> pada rakyat. Dan nilai 10% itulah yang anda puja-puja sebagai
> kesuksesan Orde Baru. Belum kerugian immaterial tentang keluarga-
> keluarga yang terpecah akibat kekejian Orde Baru. Jadi buat apa saya
> memuji yang 10% itu Pak Andi?
>
> ANTON

—– Original Message —–
From: “anton_djakarta”
To:
Sent: Thursday, January 17, 2008 10:45 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Untuk itu dengar kata Pak Mahfud MD, bahwa pengadilan Suharto
> sekarang sudah main-main….
>
> Tanpa Pidana kita tidak mungkin bertindak atas kasus hukum Suharto,
> karena masalah perdata, pertama bisa diselesaikan diluar pengadilan
> kedua siapa yang berhak memperdatakan kasus ini. lha wong pemilik
> yayasan saja tidak merasa apa-apa, dan negara tidak berhak
> memperdatakan kasus ini, kalau ada penyelewengan di dalam yayasan
> baru masuk kasus pidana.
>
> Tapi saya rasa kita harus terus mengejar harta kekayaan Suharto juga
> memberlakukan celah pidananya kembali, namun fokusnya adalah
> kebijakan Suharto yang memberikan fasilitas pada kroni dan anak2nya.
> Memang tantangannya adalah pertama, MPR ikut bertanggung jawab
> karena menandatangani berita acara RAPBN yang dilakukan Suharto dan
> kedua, kasus di bawah tahun 1981 kabarnya juga akan ditolak. Tapi
> dengan desakan terus menerus berdasarkan TAP MPR XI/1998 maka kita
> harus mencari terobosan hukum untuk menjerat Keluarga Suharto dan
> Kroni-Kroninya. Masuk ke masalah ini adalah pertempuran politik
> sesungguhnya karena dalam wilayah ini faktor hidup mati Suharto
> sudah tidak diperhitungkan lagi.
>
> ANTON

—– Original Message —–
From: “anton_djakarta”
To:
Sent: Thursday, January 17, 2008 11:11 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Saya setuju dengan anda Ibu meirina, karena kita harus selidiki dulu
> angka yang keluar pada jaman Orde Baru karena saya pastikan angka-
> angka itu tak lepas dari konspirasi Internasional untuk semangkin
> memasukkan Indonesia ke dalam cengkeraman asing, jadi ingatkah anda
> tentang gembar-gembor macan-macan kecil Asia di akhir tahun 80-an?
>
> Lalu mereka memberi utangan dengan landasan proyek-proyek mark up
> dan membuka peluang adanya komisi-komisi gelap untuk membocori dana
> utangan itu. Setelah banyak utang yang jatuh tempo barulah kemudian
> Amerika dan sekutunya seakan-akan membantu Indonesia membentuk
> pemerintahan demokratis. Di sisi Amerika Serikat pemerintahan yang
> bersih dan demokratis diperlukan agar Indonesia bisa segera membayar
> utang-utangnya dan tidak diganggu kaum koruptor. Coba nanti setelah
> Indonesia berhasil membayar utang akan ada sebuah rezim yang
> menggantung lagi ke Amerika.
>
> Nah, kesadaran inilah yang harus dibangun agar kita jangan lagi
> masuk ke dalam perangkap asing. dan itu sudah lama dipikirkan oleh
> Bung Karno agar Indonesia BERDIKARI tidak lagi jadi mainan asing.
> Namun Harto-lah yang kemudian membunuh Sukarno dan pemikirannya
> kemudian menjual Indonesia ke tangan asing.
>
> ANTON

—– Original Message —–
From: “anton_djakarta”
To:
Sent: Thursday, January 17, 2008 11:28 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto - Data Basi Nan Menyesatkan

> Dalam dunia riset dikenal data out to date dan data yang tidak
> signifikan. Faktor-faktor yang membuat data tidak signifikan itu
> banyak salah satunya adalah Gap/Senjang antara data yang dihasilkan
> dengan realitas. Dalam statistika modern Gap ini selalu menjadi
> masalah, untuk itulah ada studi khusus untuk mempersempit ruang gap
> antara hasil perhitungan statistika dengan realitas, misalnya teori
> kecondongan. Dan Bisa digunakan bermacam-macam rasio.
>
> Namun yang paling penting di dalam sebuah data adalah pendapat yang
> berkenaan terhadap realitas dan dirasakan objek data langsung. Anda
> berkata “GDP kita meningkat” Secara data memang dikatakan meningkat
> tapi apakah realitasnya juga meningkat? Karena ukuran nilai nominal
> uang tidak berdiri sendiri, ia sebuah perangkat multiplier yang
> tidak hidup diruang sunyi. Misalnya di jaman Sukarno, apakah ada
> godaan-godaan materialitas selain itu apakah dijaman Sukarno sudah
> ada sebuah perangkap teori informasi asimetris terhadap modal?.
>
> Di jaman Suharto, sebuah nilai nominal uang dihadapkan banyak hal.
> Pertama, pada perbandingan antara materi yang satu dengan materi
> yang lain dimana selubung mistifikasi kapital memegang peranan,
> kedua, adanya paksaan terhadap penggunaan materi dimana kekuatan
> asing/negara maju mengambil peranan dominan dan ketiga tidak adanya
> perangkat mandiri dalam mengatur gelombang moneter. Semuanya
> tergantung pada rezim ekonomi global dimana asing mengambil peranan.
>
> Di jaman Suharto akses modal juga mengenal asimetris informasi ini
> artinya pengakses modal hanyalah segelintir elite yang nyata-nyata
> mendukung kekuasaan. Coba kita ingat sekelompok elite yang berani
> menantang Suharto, atau dianggap menantang Suharto maka serta merta
> mereka mengalami kematian perdata, termasuk kesulitan meminjam uang
> di Bank bukan saja dirinya tapi juga anak-anaknya ini terjadi pada
> anggota Petisi 50. Sementara di lingkaran Suharto modal menjadi
> mainan yang seakan-akan hidup tanpa resiko. Anak-anak Suharto
> meminjam uang di bank tanpa menyertakan resiko dalam projection
> businessnya, sementara kroni-kroni Suharto sudah ngemplang utang
> malah diguyur dana BLBI sementara rakyat yang diharuskan membayar.
> Apakah ini etis dalam sistem ekonomi modern, lalu dimana esensinya
> Suharto membawa Indonesia pada modernisasi bila kaidah-kaidah
> modernisasi itu dilabrak?
>
> Nah, dalam alam pikiran Sukarno inilai keadaan-keadaan untuk tidak
> tergantung pada asing itulah yang coba dikendalikan dan
> memperjuangkan Indonesia tidak terperangkap dalam kendali permainan
> asing. Kita mengenalnya sebagai jargon : Neo Kolonialisme
> Imperialisme alias NEKOLIM.
>
> ANTON
>

—– Original Message —–
From: “Godlip Pasaribu”
To:
Sent: Friday, January 18, 2008 9:17 AM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto - Data Basi Nan Menyesatkan

> Saya yang sempat mengalami zaman Soekarno dan Soeharto
> berpendapat zaman Soeharto jelas lebih baik. Akan
> tetapi kemajuan tersebut sungguh tidak sebanding
> dengan utang yang dibuat Soeharto, kerusakan moral,
> KKN, pelanggaran HAM dan harta yang telah dirampok
> oleh Soeharto dan kroni-kroninya. Gitu aja kok repot.
> Salam.

—– Original Message —–
From: “bungaran”
To:
Sent: Friday, January 18, 2008 11:11 AM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Pak Andi
> Suharto dan Sukarno sama-sama diktator. Yang membedakannya Sukarno
> bukan koruptor tapi Suharto adalah Koruptor ulung?
>
> Tahun 1965 Sukarno meninggalkan hutang U$ 2 milyar dgn kurs 1 U$=Rp.45
>
> Tapi jaman Suharto meninggalkan hutang U$ 150 milyar dgn kurs 1U$=
> Rp.15000. Dan lebih lucu lagi kekayaan alam habis tersedot tapi kita
> punya hutang ratusan trilyun.
>
> Kurs gilaan inilah yang mebuat Suharto jatuh terkapar.

—– Original Message —–
From: “Suhaimi”
To:
Sent: Friday, January 18, 2008 11:30 AM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Ok kalo gitu Bung Eric,
>
> Apakah peristiwa ; Malari, Lapangan Banteng, Tanjung Priok, Lembaran Putih Petisi 50, Talang Sari, Haur Koneng, Sri Bintang Pamungkas de el el menurut anda bukan merupakan bentuk rentetan perlawanan terhadap ORBA sebelum akhirnya menggumpal mencapai puncaknya pada 1998 ?
>
> Salam,
> Suhaimi
>
> —– Original Message —–
> From: Eric Soesilo
> To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
> Sent: Friday, January 18, 2008 10:33 AM
> Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto
>
>
> Kayanya tidak bisa dianalogikan sama seperti jaman belanda deh. Secara pendidikan dan kesejahteraan saja sudah beda. Trus statusnya yang satu jaman penjajahan, yang satu kemerdekaan kan. Yang satu melibatkan pihak luar, yang satu murni internal bangsa indonesia.
>
> Best Regards,
>
> Eric Soesilo

—– Original Message —–
From: “si_andi”
To:
Sent: Friday, January 18, 2008 11:46 AM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Susah, Mas Anton, kalau data Anda khayalan semua. Apa yang mau saya
> bantah?
>
> Sebelum Anda bilang saya antek atau kroni, saya tulis dulu besar-
> besar ya: SUHARTO MEMANG KORUPTOR. SUHARTO PENINDAS DAN PEMBANTAI
> PKI. Jadi itu kita hilangkan dari topik diskusi karena saya tidak
> melupakan atau membenarkan kebusukan Suharto.
>
> Nah sekarang mari kita lihat mengapa dengan korupsi yang miliaran
> dolar Suharto masih bisa membangun Indonesia.
>
> Contoh soal Tommy dan Pertamina. Tommy bilang sama babe, “Beh, saya
> mau dong kebagian jadi tukang angkut minyaknya Pertamina.”. Si babeh
> bilang OK. Terus dibuat katebelece agar semua minyak Pertamina
> sekarang diangkut tankernya Tommy. Kalau ongkos angkut biasanya S$2
> per barel, Tommy mau dua kali lipat. Jadi Pertamina terpaksa bayar
> Tommy S$4.
>
> Tapi Tommy tidak punya uang buat beli tanker. Jadi dia bilang Babe
> lagi, “Beh, mintain kredit dari BNI, dong.”. Demi anak kesayangan si
> Babeh bilang OK. Dibuat lagilah katebelece. Tommy dapat duit USD 200
> juta buat beli tanker. Bunga pinjaman USD 7% setahun. Tommy cuma mau
> 6%. Apa boleh buat, BNI terpaksa nalangin.
>
> Sekarang Tommy punya tanker dan dapat jaminan order dari Pertamina.
>
> Tapi secara ekonomi apa yang terjadi? Bisnis Pertamina tetap
> berjalan. Customer Pertamina tetap dapat minyak. Minyak tetap
> dikirim, tapi untungnya S$2 per barel masuk kantong Tommy. BNI tetap
> punya nasabah, tapi untungnya USD 1% dari 200 juta masuk kantong
> Tommy.
>
> Ekonomi tetap berjalan, tapi pelaku ekonomi mesti merelakan sebagian
> keuntungan masuk kantong Tommy, Sigit dan saudara-saudaranya.
> Separah-parahnya mereka mendistorsi ekonomi seperti dengan BPPC-nya.
>
> Itu korupsi model Suharto. Uangnya dicuri, tapi ekonomi tetap
> berjalan. Yang saya mau kita pelajari adalah pengelolaan ekonominya.
> Bagaimana Suharto tetap bisa menggemukkan sapi perahannya biarpun
> terus diperah? Kalau Suharto mengambrukkan perekonomian Indonesia
> bagaimana mungkin dia bisa korupsi miliaran?
>
> Sekarang kenapa diktator lain cuma bisa korupsi 1-2 miliar dolar?
> Karena korupsinya tanpa pembangunan. Dipinjami Bank Dunia USD 100
> juta dolar untuk bangun jembatan. Setelah itu total USD 100 juta
> ditransfer langsung ke rekening bank rahasia di Swiss tanpa
> sedikitpun jadi jembatan. Sepuluh tahun kemudian, negaranya
> terjerembab, tidak punya infrastruktur apa-apa, tidak bisa melakukan
> aktivitas ekonomi apa-apa. Tidak ada lagi yang bisa dikorupsi.
> Sementara rakyatnya menjerit minta makan. Maka jatuhlah dia, cuma
> bawa duit USD 1 miliar.
>
> Andi

—– Original Message —–
From: “tjuk kasturi sukiadi”
To: ; ; “Yuno Baswir” ; ; “Berpolitikcom”
; “Djarot Saiful” ; “Begundal Salemba” ; “salahuddin wahid” ; “Ahmad Syafii Maarif”
Cc: “samekto hartoyo” ; “HSM Soeatmadji” ; “Trimoelja D Soerjadi”
Sent: Friday, January 18, 2008 1:18 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Saya yakin Bung Erick Susilo is just a professional. Terpelajar, cerdik cendekia dan sekedar bekerja sesuai dengan keahlian profesi belaka. DIA INI TPIKAL GOLONGAN MENEGAH ATAS iNDONESIA YANG MENJADI PRODUK DAN SEKALIGUS KORBAN REZIM ORBA. Tidak peduli dengan apa yang diluar kepentingan diri dan kelompok (tmsk perusahaan dimana dia bekerja dan atau yang dimilikinya). Betul -betul “APOLITIK”. Inilah yang membuat Suharto dapat memerintah sampai 32 tahun. Kondisi middle upper class Indonesia sama sekali berbeda dengan Thailand dan Philipina. Bung Erick Susilo lupa bahwa sedini tahun 1970-an sudah ada pergulatan antara Nasution dengan Suharto yang dimenangkan dengan telak oleh Suharto. Juga ada peristiwa Malari dlm bln Januari 1974.”buku putuh ITB,Petisi 50 dll yang semuanya masih menampilkan Suharto sebagai pemenang. Baru ketika tahun 1998 ketika “legitimasi ORBA” yang didasarkan kepada “keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi” ternyata “serapuh istana pasir ditepi pantai”.
> Maka demo besar-besaran mahasiswa tidak dapat lagi diatasinya. Suharto kali ini terpaksa harus “mengakui kekalahannya ” dan lengser keprabon. Kalau mau jujur maka semua krisis yang sedang berlangsung dan baru muncul pada akhir -akhir ini “biang keroknya” ada keslahan urus ORBA. Apakah itu gundulnya hutan, banjir bandang ,rusaknya lingkungan, impor beras, impor BBM, “krisis kedelai” ,merosotnya mutu pendidikan, compang-campingnya TNI dan “mandulnya APBN” dan masih banyak lagi; semua itu benih badainya telah ditabur duapuluh-tiga puluh tahun yang lampau. Semua yang dilaporkan sebagai keberhasilan (termasuk Swa Sembada beras) hanyalah hasil rekayasa dan “akal-akalan!”. Iwan Aziz ekonom UI yang sekarang bermukim dan mengajar di Cornell University dalam berbagai ceramah dia di Indonesia sejak awal tahun 1980-an selalu mengatakan bahwa di Indonesia itu ada tiga jenis kebohonganm yaitu : Lies ( Bohong), Damn lies (Bohong Besar) and Statistics (Laporang statistik adalah puncak
> kebohongan dari segala kebohongan). Jadi jangan heran manakala sampai sekarang kita masih menerima angka-angka yang disajikan oleh BPS dengan skeptisme. Siapa tahu mereka yangtbekerja di badan itu masih memakai sikap mental yang sama ” Asal Bapak Senang!” Terbukti pendataan orang miskin dalam hubungan dengan penerima Bantuan Langsung Tunai masih lumayan amburadul. Jadi kalau mau agak ilmiah Rezim ORBA diterpa badai yang benih anginnya ditaburkan didalam ststistik keberhasilan pembangunan ekonomi. Salam perjuangan Tjuk Kasturi Sukiadi

—– Original Message —–
From: “Haniwar Syarif”
To:
Sent: Friday, January 18, 2008 1:55 PM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> kalau saya mau bilang…
>
> bhw anda juga nggak akan bisa bantah adanya kemungkinan bhw seandainya
> bukan Eyang yg mimpin masa itu.. maka negara kita mungkin sekali akan jauh
> lebih baik keadaanya.
>
>
> Sumitro aja bilang bhw inefisiensi pembangunan adalah 30 persen.. ini
> katanya di banding Malaysia ( bgt kata salah stau diskusi disini yg bantah
> Sumitro bilang di korupsi 30 persen, ygbenar in efisien 30 persen)
>
> Lalu tahu biaya dari mana “pembangunan” saat itu ?/ dr BBM dan
> utang..artinya .. siapa juga bisa kalo gitu caranya..
>
> cuma minta utang dan ngeruk kekayaan alam…lalu gade Irian ke freeport
>
> dikorups lagi..
>
> heran banget deh orang yg memuji tim mafia berkeley itu… paling paling
> karyanya bilang ya kita fokusnya ke ekonomi.bukan politik sbg panglima ..
> sambil habiskan kekayaan alam dan harga diri bangsa
>
> 30 persen itu gede banget lho…
>
> Salam
>
> Haniwar

—– Original Message —–
From: “Haniwar Syarif”
To:
Sent: Friday, January 18, 2008 1:56 PM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Kembali ke yang mana sih… lha beras juga diimpor di sepanjang
> pemerintahan Eyang yang jauh lebih panjang dgn menjual harga diri pada
> asing .( ada sekali swa sembada .., yg dipaksakan… spt juga maksa
> pembukaan lahan gambut , petani nya nggakjadikaya)
>
> Kita tahu bhw justru demokrasi liberal yg dicoba diawal pemerintahan
> Sukarno juga bikin tak lincahbergerak.. sementara Suharto yg kata
> pendukungnya mungkin menolak demokrasi terpimpin sebenarnya melakukannya
> dgn lebih dr terpimpin
>
> Jadi kalau omong jeleknya kan sama aja. sama sama impor beras… sama sama
> nggak mau demokrasi yg “asli”
>
> Bedanya yang satu korup.yg lain nggak..
>
> Yg satu nyata nyata memberi kemerdekaan yg lain nyata nyata menggadaikannya
> lagi ..
>
>
> Haniwar
>

—– Original Message —–
From: “Haniwar Syarif”
To:
Sent: Friday, January 18, 2008 1:58 PM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> saya tidak mengatakan puskesmas tidak ada..
>
>
> yang saya bilang .. anak kecil juga bisa.. bikin Puskesmas dgn cara
> minta pinjaman dr bank.. lalu nggak bisa ngembaliin
>
>
> anak kecil juga bisa… mengambil kekayaan yg ada dalam tanah air ini
> seperti minyak bumi…, dimana paling sedikiti 0 persen sdh dipotong
> diatas ( Cendana dan kroninya) , lalu sisanya dikorupsi lagi oleh
> pelaksana pembuatan Puskesmas itu,.
>
>
> Kita tahu bhw dlm APBN , maka uang masuknya adalah 70 persen ari Minyak
> dan hasil tambang ain.. sisa nya dari yg suka diejek oleh Kwik Kian GI krn
> di bilang bantuan asing… padahal itu nggak kurang dr utang yg harus
> dikembalikan..Utang berbunga kok di bilang bantuan..
>
> Kalau negara maju uang masuk nya itu harusnya dari pajak
> labanya pengusaha.. baru hebat…
>
>
>
>
> Saya juga mau bilang di jaman Bung Karno berakhir.. kekayaan kitamasih
> banyak walau puskesma belum ada.. di jaman Eyang berakhir yg ada irigasi
> rusak.. sekolah rusak dgn harta kekayaan hampir ludas… itu fakta nya.
>
>
>
> Salam
>
> Haniwar

—– Original Message —–
From: “Meirin”
To:
Sent: Friday, January 18, 2008 2:43 PM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Maaf Mas Andi komentar singkat,
> anda sendiri, apakah pernah mengurut2 GDP2 dan inflasi2 yg anda paparkan sebelumnya.
> Pak Manneke dan Pak Anton bercerita ttg fakta sejarah Sukarno,
> namun anda menganalogikan inflasi 600% dengan teori uang makan.
>
> Maaf pak Andi, saya gak terbiasa menulis dengan bahasa feature.
> Saya orang teknis.
> Maksud saya adalah Pak Andi, coba anda teliti lagi angka2 anda.
> Faktor2 penentunya.Asumsi2 yang diambil.Keadaan pada saat angka2 itu dikeluarkan.
> Angka yang sama bisa diartikan beda oleh orang dengan latar belakang berbeda
> yang satu punya data pendukung,
> yang satu gampang ditipu karena merasa pandai berlogika
>
> Tambahan untuk Pak Irry,
> saya bukan bank data BP Migas Pak
> saya cuma pekerja migas, yang melihat kenyataan
> bagaimana uang dihambur2kan di sini
> bagaimana dollar keluar begitu lancar.
>
> Saya juga gak tahu bagaimana data2 yang saya peroleh dilapangan diolah dipusat.
> Saya tidak tahu asumsi2 apa yg diambil pemerintah/pusat/manajemen
> Saya tidak tahu bagaimana data saya di mark up setelah sampai di tangan ketiga,kelima,ato entah keberapa
> namun Saya tahu berapa laba netto,berapa biaya teknis diluar administrasi bla bla,berapa harga minyak dunia
>
> Namun saya coba cari data2 aktual ttg Migas Indonesia, ato Migas luar
> maaf saya hanya bisa kasi anda data pembanding dari sektor riil yang saya baca sendiri proposalnya.
> Saya emoh berurusan ama tetek bengen APBN
>
> Saya kasi anda data riil
> anda kasi saya copy paste internet yg mungkin anda sendiri gak tahu dari mana angka2 itu berasal
>
> yah coba aja renungi lagi analisa2 anda Pak Andy..
> ato mungkin coba ucah cara berpikir anda
> coba buka mata,lihat dari sisi orang lain.
>
> nanti saya sambung lagi
> terima kasih.
>
> Salam,
> Meirina

—– Original Message —–
From: “Meirin”
To:
Sent: Friday, January 18, 2008 3:10 PM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Maaf Pak Irry, tambahan
> jangan campur adukkan ekspor impor
> kita memang cuma menjual minyak mentah Pak.
> operasional dikelola oleh swasta,lokal ato asing.
> yang di dapat Indonesia adalah bagi hasil sesuai kontrak kerja awal.
> (Kontrak kerja ini juga sering jadi perdebatan, karena antek Suharto dulu,
> sang pemberi ijin kerja, gampang dibayar
> sehingga kontrak bagi hasil untuk Indonesia sering tidak wajar)
>
> Di dalam kontrak itu ada tangan terakhir, si penerima minyak.
> Siapa yg berani bayar sekian, belum tentu minyak Indonesia dijual di Indonesia.
>
> Na…Indonesia juga butuh minyak.
> Kita punya kita jual dengan harga mentah, 90 USD/bbl.
> Padahal kita juga butuh, kita beli. berapa bensin/solar/aspal yg dibutuhkan Indonesia tahun ini.
> Sampai di sini saya tidak tahu bagaimana pemerintah Indonesia mengatur balance kebutuhan dan penjualan.
>
> Pak Irry, industri migas adalah jaring laba2.
> Anda gak mungkin murah sendiri, sementara mungkin anda butuh alat operasional ato teknologi asing yg mahal.
> Itu berimbas ke harga jual.
> Sehingga supaya tidak ada mafia, maka dibuat standar harga minyak per barrel.
>
> harga minyak memang mahal. Pemerintah membayar (a.k.a subsidi) sebelum melepasnya ke masyarakat.
> Pemerintah kita sekarang, karena minus mulu, jadi potong sana potong sini.
> Minyak lah yg kena karena dianggap bukan barang primer.
> Saya setuju kok, bisa mengurangi pemakaian mobil pribadi, mengurangi polusi.
>
> Cuman saya bingung, orang Indonesia itu kok senengnya kagetan yah.
> harga minya mahal,bahan pokok naik.
> Saya juga pernah pak, hitung2an harga di perencanaan pabrik.
> biaya minyak,a.k.a bahan bakar mesin, cuma sekitar 1%.transportasi 10%.
> sisanya biaya riset,advertising,bla bla bla.tetapi lonjakan harga bisa sampai 100%.
>
> Ah…bingung saya.
> informasi yang saya tahu juga belum cukup buat berteori soal kebijakan negara.
>
> Terima kasih semua atas follow upnya.
>
> Mari….
>
> Meirina

—– Original Message —–
From: “Meirin”
To:
Sent: Friday, January 18, 2008 3:51 PM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Mas Andi, pernah baca buku “Economic Hit Man” gak?
> saya rasa buku ini cukup Booming.
> gak mungkin orang sekelas mas Andi belum membacanya
> kalau sudah, mari kita bahas. ditunggu.
>
> Mas, jangan jadi kapitalis.
> teori anda enggak disandarkan keinginan untuk maju.rencana2 ke depan.
> sejak kapan eksploitasi adalah pilihan bagus untuk jadi parameter perkembangan ekonomi negara?
>
> Suharto presiden saat itu. pengurus negara.
> Wajar kalo dia harus melakukan sesuatu sama apa yang harus diurusnya.
> tapi dia salah urus.
> Kenapa dia harus dianggap berjasa?
>
> Mas, misalkan anda benerin mobil anda ke bengkel.
> awalnya mobil anda cuma bermasalah di AC, tapi karena tukangnya sotoy,pengen upgrade mesin anda dan juga pengen dapat uang tambahan,
> dia utik-utik mesin anda. Rusak. Malahan anda harus jadi turun mesin.
> Dia melakukan tugasnya. dia perbaiki AC anda, apa anda berterima kasih?
> Tidak, dia melakukan kesalahan pada mesin anda sehingga anda harus membayar lebih.
>
> Apa kita pernah mengijinkan Suharto untuk korupsi?
> Apa kita mengijinkan aset2 negara dikelola oleh keluarganya?
> Apa kita pernah kasi ijin dia buat ngutang? Gak ada pilihan lain apa?
> Tidak. Itu kebijakan dia.
> Kita yang nanggung.
>
> Salam,
> Meirina

—– Original Message —–
From: “anton_djakarta”
To:
Sent: Friday, January 18, 2008 7:04 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto - Data Basi Nan Menyesatkan

> Siapa bilang jaman Sukarno rakyat kelaperan, itu propaganda CIA dan
> antek-anteknya saja termasuk antek Suharto untuk memberi gambaran
> Indonesia di jaman Sukarno.
>
> Kalau diliat dari kuantitas coba bandingkan antara yang makan nasi
> aking, makanan untuk hewan di jaman Suharto saya yakin lebih banyak.
> Kita ini terlalu Jakarta Minded, liatlah kondisi rakyat di luar
> Jakarta. Kampanye Pilkada ratusan milyar tapi rakyatnya masih pada
> makan nasi aking.
>
> Asal tahu saja yang teriak-teriak untuk berantas korupsi dan
> perilaku tidak benar di jaman Sukarno adalah PKI. Sukarno sendiri
> bilang “penurunan harga itu merupakan bahasa PKI jadi KAMI waktu
> demo ya sebenarnya pake jargon PKI.
>
> Ayo siapa yang bisa membahas lebih jauh tentang ini….
>
> ANTON

—– Original Message —–
From: “Haniwar Syarif”
To:
Sent: Friday, January 18, 2008 7:32 PM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> semua [pencapaian juga ada ukuran brp biaya yg diperlukan utk pencapaian
>
>
> dan berapa lama pencapaian itu..
>
> Misal anda berkuasa 2 tahun .. dan dgn biaya 50.00 pencapaian anda 10
>
> lalu ada orang kerja 30 tahun dengan biaya 1.000.000 lalu pencapaainnya 20
>
>
> mana yg berhasil…
>
> lalu dilevel mana anda mulai …
>
> Bung Karno mulai dgn posisi negera terjajah..
>
> Bung Karno tidakmengeluarkan biaya banyak .. kekayaan kita utuh..
>
> Bung karno menyediakan kesempatan besar bagi ornag utkjadi Habibi dan
> Sumarlin dan semacamnya sehingga katakanlah sudah tersedia pakar yang
> alumayan yang dimiliki Indonesia tahun 1997 itu..
>
> Begitu bagusnya pendidikan kita sehingga Malaysia perlubelajar ke
> indonesia…
>
> Singkatnya .. pencapaian yang anda sbeut sangat tidak sebanding
> dengan berkurangnya kekayaan bangsa .
>
>
> Ketertinggalan kita dibanding tetangga kita jelas terlihat dimasa Bung
> Karno… pun olahraga nya bulu tangkis juara dunuia, Asian Games 3 besar..
> mampu mneyelenggarakan Asian Games..
>
> Angka kematian bayi… lha bukankah kita yang paling tinggi di Asean..
> bahklan salah satu yang paling tinggi didunia… segitu juga kekayaan alam
> kita habis..
>
> Asupan protein kita paling rendah juga di negara Asean…
>
> Dibandingkan dengan sejajar… Eyang itu pencapaiannya nggak ada papa.. dgn
> LKY dan Mahathir..
>
> Dinbadning dengan Teuku Abdil Rahman.. ya jauh lebih berhasil Bungkarno lah..
>
> Sekarang kapalperangkita disenggol kjapal perang malaysia juga lari,…
>
>
> Dulu… ah Belanda aja ngacir..
>
> Maju itu relatip… dan dalam perbandingan saya.. saya tetap berpendapat
> bhw semua pencapaian Eyang nggak ada apa apa atas biaya yang dikeluarkan..
>
>
> Mana minyakku.. mana hutanku… mana rakyat ku yang dulu bisa berdiri
> tegak diantara bangsa bangsa Asia… ??
>
>
>
> Salam
>
> Haniwar

—– Original Message —–
From: “anton_djakarta”
To:
Sent: Friday, January 18, 2008 7:39 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Kasus nyetak uang semau-maunya itu isu yang dikeluarkan pihak
> Angkatan Darat pro Suharto, dan kabarnya Jusuf Muda Dalam yang jadi
> sasaran tembak. Isu itu kemudian ditangkap oleh para mahasiswa yang
> memang sudah dipola seakan-akan ada isu percetakan uang berlebihan
> dimana Jusuf Muda Dalam membiayai G 30 S, padahal cetak uang itu
> masih ada rasionya. Kalau pun Indonesia mengalami inflasi asal tidak
> diganggu oleh junta militer pro KOSTRAD maka Indonesia bisa
> mengadakan kerjasama ekonomi dengan Cina. Dan AS pasti akan nunduk
> karena mereka perlu banget dengan Sumber daya alam kita.
>
>
> Untuk kasus Trikora kita tidak mencetak uang semau-maunya, dana
> militer kita mendapat bantuan Uni Soviet dan itu merupakan utang
> yang kemudian setelah hubungan Uni Soviet dengan Indonesia agak
> renggang karena faktor Cina. Dan utang itu tidak ngemplang karena
> sepanjang perjalanannya utang itu akhirnya dibayar, di jaman Orde
> Baru utang itu kemudian di konversi dengan jaminan dari pihak AS.
> Ingat dalam utang-utang ini Sukarno tidak pernah terbukti mengambil
> manfaat se sen pun.
>
> Untuk dana GANEFO kita dapat dana pertama, dari pampasan Jepang dan
> itu berkat lobi-lobi dari pihak Dewi Sukarno.
> Kedua, ada bantuan keuangan dari Uni Soviet jadi bukan karena rezim
> moneter Sukarno bodoh.
>
> Dengan menyebut Trikora, Ganefo, atau Conefo sebagai proyek
> mercusuar maka dengan ini sudah menunjukkan anda sudah masuk dalam
> pola pikir sejarah CIA yang mengelabui bahwa di jaman Sukarno kita
> masuk ke dalam bencana ekonomi akibat salah urus.
>
> Coba manfaat dari Trikora, kita punya Irian Barat, kalau saja
> manusia namanya Harto itu tidak jadi Presiden RI dan sejarah
> berjalan sesuai dengan visi Sukarno, Irian adalah sumber ekonomi
> bangsa yang sangat besar.
>
> Ganefo, kita adalah bangsa yang berani menantang dengan mengadakan
> counter olimpiade dan dijaman Bung Karno pula kita menjadi juara
> (kalau tidak salah) tiga dalam ASIAN GAMES.
>
> Untuk Conefo, coba liat gedungnya sampai sekarang orang masih pake
> itu gedung Conefo yang dibikin Sujudi dimana Bung Karno ikut campur
> dalam pengarahannya.Dan bangunannya sangat cantik bukan?
>
> Bisakah anda menghitung harga TRIKORA, GANEFO atau CONEFO. fungsi
> manfaatnya 100% buat bangsa Indonesia!
> Liat Senayan masih jadi stadion kebanggaan bangsa Indonesia
>
> Tapi kalau Harto berapa dana yang ditilep sama dia, anak-anaknya dan
> kroninya. Saya yakin 100 kali proyek mercusuar (menurut CIA) Bung
> Karno nggak ada apa-apanya dibanding dengan uang yang ditilep Harto
> cs,
>
>
> ANTON

—– Original Message —–
From: “anton_djakarta”
To:
Sent: Friday, January 18, 2008 7:49 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Setelah kasus Suharto bisa jelas dimana posisinya
> ada baiknya para Sarjana Ekonomi Indonesia atau komunitas ekonomi
> Indonesia mengkaji kebijakan Widjojo cs dalam mengarahkan ekonomi
> Indonesia, saya sendiri belum pernah mengadakan studi yang serius
> terhadap apa yang dilakukan Widjojo cs, hanya hasil yang amburadul
> Widjojo cs harus di evaluasi, kemudian juga melakukan tuntutan hukum
> pada kelompok ini.
>
> Termasuk juga lawan dari Widjojo cs dimana Ali Murtopo dan Soedjono
> Hoemardhani terlibat. Kalau kita mau melakukan koreksi total saya
> prediksi uang negara yang balik ke kas negara bisa mencapai angka
> 1000 trilyun lebih, dengan catatan kita harus tegas dan berani
> melakukan koreksi serta membuat sarana-sarana jeratan hukum. Jadi
> kalau SBY atau Hendarman Soepandji mau menggadaikan Indonesia
> sebesar 4 trilyun dari Harto maka ini sama saja menjual hukum dengan
> murah tanpa komitmen untuk menegakkannya.
>
> ANTON

—– Original Message —–
From: “si_andi”
To:
Sent: Saturday, January 19, 2008 7:39 AM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Justru karena saya juga orang teknik, bu. saya tantang Anda untuk
> bicara dengan bahasa teknis. Pakai angka.
>
> Data GDP itu tidak berasal dari satu sumber, Bu. Saya berani
> tampilkan karena angka yang keluar dari pemerintah maupun angka dari
> bank dan lembaga asing tidak beda-beda jauh.
>
> Anda tanya saya darimana asalnya data GDP?
>
> GDP itu penjumlahan dari investasi + belanja APBN + selisih ekspor
> impor + konsumsi masyarakat. Asumsi yang diambil berdasarkan harga
> tetap pada tahun tertentu. Jadi inflasi yang terjadi selama itu sudah
> diperhitungkan. Kalau keempat faktor itu menurun lantas pemerintah
> bilang GDP-nya bertumbuh berarti ada yang salah. Contoh: tahun 1998.
> Kelihatan masyarakat tidak sanggup belanja, investasi mandek, APBN
> habis buat hutang. Kalau ketika itu Suharto bilang pertumbuhan
> ekonomi masih positif berarti dia bohong besar. Tapi buktinya kan
> tercatat kalau tahun 1998 pertumbuhan ekonomi kita negatif 13%?
>
> Breakdown angka tersebut bisa Anda lihat di situs Bank Indonesia.
> Kalau tidak percaya, Anda bisa cross-check ke situs BKPM. Kalau masih
> tidak percaya, cek lagi dengan data yang dikeluarkan majalah
> Economist tiap minggu.
>
> Nah saya sudah jelaskan bagaimana saya berani menampilkan data saya.
>
> Data itu gunanya agar orang bisa melihat lebih jernih (Anda ngaku
> orang teknik, pasti tau dong). Lebih jernih daripada sekadar
> mengandalkan pengamatan dengan mata kepala yang gampang terdistorsi.
>
> Sekarang balik ke Anda. Sebagai orang teknik Anda ngaku tidak tahu
> bagaimana data diolah, bagaimana asumsi diambil, bagaimana
> perhitungan harga minyak, bahkan Anda tidak bersedia melihat isinya
> APBN untuk sekedar mencek apakah APBN sudah memperhitungkan “hitung-
> hitungan” yang Anda tampilkan terus Anda berani bilang orang lain
> menipu atau gampang ditipu?
>
> Andi

—– Original Message —–
From: “si_andi”
To:
Sent: Saturday, January 19, 2008 8:21 AM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Mas Anton,
>
> Saya tidak tertarik dengan teori konspirasi. Teori konspirasi itu
> cuma cocok untuk orang yang punya mentalitas korban. Semua masalah
> yang disalahkan CIA-lah, Amerika-lah, anything but ourselves.
>
> Ngitung inflasi itu gampang kok, Mas. Bandingkan harga tahun ini
> dengan harga tahun lalu. Kalau naik berarti ada inflasi. Angka tidak
> bisa menipu. Anda ingat isinya Tritura? Kalau tidak ada inflasi
> mengapa mahasiswa sampai turun ke jalan minta harga-harga diturunkan?
> Atau jangan-jangan Anda punya teori kalau Tritura itu akal bulusnya
> CIA juga?
>
> Tidak salah juga kalau Sukarno membangun stadion, mengajak perang
> Belanda, bikin organisasi internasional dan lain-lain. Hak dia
> sebagai presiden. Yang salah itu timingnya. Dalam kondisi pendapatan
> masyarakat cuma USD 54 per tahun, baru bangkit dari perang saudara
> akibat ketimpangan pembangunan, apa pantas kalau prioritas negara
> ditumpukan ke masalah perang, bangun stadion, dan bikin Conefo?
> Ngomong-ngomong Conefo itu sekarang apa hasilnya ya? Dan kok bisanya
> Anda mendukung Indonesia merebut Irian sementara orang Iriannya
> sendiri tidak mau bergabung dengan Indonesia?
>
> Andi

—– Original Message —–
From: “si_andi”
To:
Sent: Saturday, January 19, 2008 8:35 AM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Saya baca buku itu dan sehabis itu saya buang ke tong sampah, Mbak.
>
> Kalau Anda benar sudah baca, Anda pasti terheran-heran. Si Perkins
> bilang dia menggelembungkan prediksi konsumsi listrik Indonesia agar
> Indonesia minjam duit lebih banyak untuk bikin PLTD raksasa. Tapi
> sepuluh tahun kemudian dia mengaku terheran-heran sendiri kenapa
> konsumsi listrik Indonesia ternyata sama persis dengan yang dia
> gelembungkan. Orang macam begitu mau Anda percaya?
>
> Sama dengan analogi tukang bengkel Anda itu. Dia katanya membohongi
> customernya dengan bilang mesinnya mesti diupgrade meskipun yang
> rusak cuma AC. Habis itu dia terheran-heran karena ternyata memang
> benar sehernya aus dan mesti turun mesin. Ada tidak kisah yang lebih
> konyol dari itu?
>
> Kalau Anda benar sudah baca, Anda juga pasti tahu kalau si Perkins
> itu ngaku pernah nonton wayang di Indonesia, tapi menurut dia
> dalangnya mendalang sambil kesurupan? Pernah tidak Anda nonton wayang
> yang dalangnya mendalang sambil kesurupan? Orang seperti itu mau Anda
> percaya?
>
> Kemudian kalau Anda mau kritis sedikit Anda bisa lihat buku-buku lain
> yang ditulis oleh Perkins. Sebagian besar adalah mengenai ilmu
> perdukunan. Dia ini penganut Shamanism dan percaya dengan tapa brata
> orang nanti bisa berubah bentuk jadi hewan. Bagaimana orang klenik
> bisa bicara hal-hal yang logis seperti ekonomi?
>
> Saya balikkan ke Anda, Mbak. Anda benar-benar sudah baca bukunya
> Perkins atau cuma baca kutipan di koran?
>
> Andi

—– Original Message —–
From: “bungaran”
To:
Sent: Saturday, January 19, 2008 10:54 AM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto-Bung Andi

Trends in Investment Credits, Capital Flows, Rates of Inflation and
Foreign Debt, 1998
1. Investment Credit (Billion Rp) 141,464
2. Foreign Direct Investment (Million US$) -356
3. Approved FDI Projects (Billion Rp) 13,536
4. Approved Domestic Investment Projects (Billion Rp) 60,949
5. Portfolio Investment (Million US$) -1,878
6. Inflation Rate (percent) 77%
7. Foreign Debt (Million US$) 150,886

GDP growth, capital growth, labor growth, and TFP growth, 1998
1. GDP growth -13,1 % (In fact, in 1998 the growth rate
contracted to -13.1 percent which led to a surge in unemployment and
the incidence of poverty)
2. Capital growth -3,96 %
3. Labor productivity growth -12,17 %
4. TFP Economic growth -11,4%
5. The rupiah, which had been in the Rp 2,400/USD1 range in 1997
reached Rp 17,000/USD1 at the height of the 1998 violence.

GDP growth, capital growth, labor growth, and TFP growth, 1965
1. GDP growth -1.01
2. Capital growth 1,47
3. Labor productivity growth -2,95
4. TFP growth -4,0

—– Original Message —–
From: “Haniwar Syarif”
To:
Sent: Saturday, January 19, 2008 12:47 PM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto - Data Basi Nan Menyesatkan

> yang pasti Rp.16.000 itu adalah kurs saat dia diakhir pemerintahannya
>
> uyangjuga pasti kurs dollar yang Rp.2.400 dinilai sebagai amat over
> valued yang pasda akhirnya menyebabkan barang hasil impor murah sekali
>
> dan yang menyebabkabn Bulog dgn importir yg dikuasai Cendana dan kroninya
> meraup untungbesar drai impor beras dll , dismaping duit dari BBM.
>
> Tahun 2000 balik lagi.ke 900 ..?? // artinya tahun 98 lebih rendah kan ?
> kita ada diposisi negara miskin lagi…
>
> Lucu banget ..kalau membandingkan kemajuan hanya dgn kemajuan.. bench mark
> dong..
>
> Kalau kita inefisien 30 persen dlm membangun.. haruskah kita anggap dia
> sebagai pahlawan.. atau malah ornagyg menyi nyiakan kekayaan bumi kita utk
> kepentingan proibadi ?
>
> 30 persen itu besar banget lho.. , saya kalau omong efisiensi di pabrik
> saya.. maka ceritanya bagaimana meningkatkan efisiensi 1 persen saja sudah
> hebat dan betapa kecolonganinefisiensi 2 persen saja sudah bikin perusahaan
> amburadul…
>
> .point saya adalah antara Eyang naik dan yang turun.., jadi ya itulah thn
> 98 dibawah 900..per kapita.., sementara yg katanya tinggi harusnya lebih
> tinggi lagi kalaunggak dikorup plus jangan lupa betapa jauh lebuih
> banyaknya rakyat melarat..
>
>
> Saya ajukan data dari PBB deh.. Eyang adalah koruptor terbesar di dunuia…
> semoga anda percaya data itu..
>
> Lucu amat membanding posisi th 65 dgn posisi thn 90 misalnya, wajar aja
> kalau maju .. tapi majunya sesuai dgn pengorbnanannya nggak ?
>
>
> saya yakin ( keyakinan yg nggak bisa saya buktikan dan anda nggak bisa
> bantah ) kalau saja bukan Eyang yg kuasa pasti negara ini tetap berada
> didepan Malaysia .
>
> Soal angka itu , orang Ekonomi memang pandai bikin bingung saya.., inflasi
> katanya 6.5 persen tapi semua kebutuhan pokok naik jauh diatas itu, beras
> dari Rp.3.000 jadi Rp.7.000 , minyak goreng dari Rp.5.000 jadi Rp.10.000
> dan seterusnya.
>
>
> . dan apa nggak mungkin yg terjadi sebaliknya saat data inflasi 600 persen
> dimasa Bung karno.. ternyata harga beras malah biasa biasa aja.., , yang
> jelas ayah saya .. nggak ribut tuh soal harga.. , seperti ibunya anakku
> sekarang ribut terus soal kenaikan harga..entah minyakl tanah . minyak
> goreng beras tahu walau inflasi katanya cuma 6.5 %
>
> Just for your info saya thn 65 itu ada di SMA..
>
> Saya pikir walau ada antrian.. tapi pasti nggak ada yang nggak kebagian
> jatah di toko sandang pangan itu..,( rumahku yg skeretariat RT jadi salah
> satu tempat kalu memang ada penyaluran) .
>
> Saya yakin bahkan saksi hidup cerita yg divisualkan di film sejenis film
> G30 S itu dilebih lebih , dimana orang yang antri digambarkan sbg orang
> yg kudisan ..
>
> Kami baik baik aja kok.. seperti baiknya rakyat dfi Kuba saat ini..
>
> lha bisa jadi dgn pimpinan non Suharto kita sekarang sudah jadi macam
> model Cina hari ini…
>
> Suatu tranisisi dr negara sosialis kenegara yg mungkin lebih liberal ke
> sosialisannya tapi tetap bermartabat..
>
> Salam
>
> Haniwar

—– Original Message —–
From: “anton_djakarta”
To:
Sent: Saturday, January 19, 2008 7:26 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Pertama, bila anda menyebut Tritura bukan mainan CIA, tentunya anda
> akan jadi bahan ketawaan orang yang ngerti sejarah. Konsepsi Tritura
> itu buatan CIA mas, melalui rekomendasi yang dikeluarkan oleh
> kedubes AS lewat agen-agennya. Anda bisa baca deklafikasi dokumen
> CIA yang sekarang dijual bebas tuh.
>
> Kalau anda tidak memahami cara bekerja konspirasi maka anda akan
> tidak akan mengerti cara bekerja Orde Baru yang sedari awal adalah
> sebuah konspirasi besar.
>
> Kedua jika anda mengatakan Irian bukanlah hak milik Indonesia,
> karena konsepsi Indonesia Raya adalah wilayah yang dijajah Belanda
> di Asia Tenggara, jadi ketika Proklamasi 1945 maka Irian juga masuk
> dalam wilayah sengketa Indonesia-Belanda. Plebisit di Irian memilih
> Indonesia. Dengan menyatakan Irian bukan wilayah daulat Indonesia
> maka nasionalisme anda menurut penilaian saya sangat berbahaya,
> konsep nasionalisme adalah konsep ruang anda bisa baca Karl
> Haushofer yang ilmu geopolitiknya dijadikan landasan kerangka negara-
> negara nasional abad 20.
>
> Apa lagi yang anda mengerti tentang Inflasi, karena basic case
> sekali anda menjelaskan masalah inflasi dengan tidak menyertakan
> faktor-faktor lain yang menyertainya. Coba jelaskan pada saya
> hubungan antara inflasi dengan tingkat dependensia Indonesia atas
> negara maju, apakah ada korelasinya?
>
> Saya pernah buat tulisan panjang lebar, tentang ekonomi dimana
> sebuah pengamatan ekonomi akan jadi sangat tidak riil bila tidak
> menyertai ruang sejarah atau emosi yang dialami pada saat terjadinya
> peristiwa amatan.
>
> Mas Andi coba uraikan sepengetahuan anda tentang jaman Bung Karno
> (1960-1965) sehingga biar sampai dimana saya bisa memahami patokan
> anda dalam menilai Sukarno, Mas Andi bisa menuliskan di FPK, karena
> tuduhan anda tentang Bung Karno bila tidak disertai dengan
> pengetahuan terhadap latar belakang peristiwa dan renungan pemikiran
> akan sangat tidak fair apabila kemudian anda menganggap Harto jauh
> lebih berhasil dari Sukarno. Coba tuliskan analisa anda disini
> tentang Bung Karno. Saya tunggu…..
>
>
> ANTON

—– Original Message —–
From: “bungaran”
To:
Sent: Sunday, January 20, 2008 11:35 AM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Utang Luar Negeri Indonesia 1998 : US$ 150 billion
> Utang Luar negeri Indonesia 1998/kapita : US$ 750
> Utang Luarnegeri Indonesia terhadap PDB : 169 %
> Utang dalam negeri Indonesia 1998 : Rp 650 trilyun
> Bagaimana komentar Pak Andi?

—– Original Message —–
From: “si_andi”
To:
Sent: Sunday, January 20, 2008 12:00 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Terima kasih, Mas Irry.
>
> Dari semua posting emosional yang menanggapi saya, Anda satu-satunya
> yang bersedia berpikir jernih dan memahami apa yang saya coba
> sampaikan.
>
> Pengertian Anda sudah 90% benar. Cuma satu hal yang meleset. Saya
> BELUM MEMUTUSKAN APAKAH AKAN MEMAAFKAN SUHARTO SEANDAINYA BELIAU
> MENINGGAL SEBELUM MASUK PENGADILAN. Saya cuma ingin membuka debat
> mengenai warisan Suharto dan pertanyaan saya ada dua saja:
>
> 1. Benarkah warisan EKONOMI orde baru semuanya kelam? Apa tidak ada
> pelajaran positif yang bisa diambil?
>
> 2. Benarkah pengelolaan EKONOMI ala Sukarno adalah jawaban dan
> antitesis terhadap EKONOMI orde baru?
>
> Jawaban saya Ya untuk pertanyaan pertama dan Tidak untuk pertanyaan
> kedua.
>
> Saya juga menghargai Pak Anton, Bungaran, dan Haniwar yang bersedia
> melayani saya, berseberangan pendapat habis-habisan tanpa terjebak
> mencap saya begini begitu. Hormat saya pada Anda dan etika berdiskusi
> yang Anda tunjukkan.
>
> Balik lagi ke pokok diskusi. Apakah sumberdaya alam kita
> dieksploitasi “habis-habisan” selama Orde Baru? Jawaban saya adalah
> relatif kasus per kasus. Saya kasih contoh soal minyak bumi.
>
> Apakah benar minyak bumi kita habis? Kalau Anda baca koran dua tahun
> yang lalu ketika masalah ini dibahas habis-habisan, yang terjadi
> adalah masalah (1) ketidakmampuan Pertamina untuk mencari dan
> menggali minyak sendiri (2) tidak adanya insentif bagi perusahaan
> asing untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia. Isunya
> bukan di habis atau tidak habisnya kekayaan alam.
>
> Kalau Anda ingat lagi, sistem Contract Production Sharing yang selama
> ini kita gunakan termasuk sistem yang paling adil. Bahkan Rusia dan
> negara-negara Amerika Latin akhirnya meniru Indonesia dalam
> menerapkan PSC. Pembahasannya bisa Anda lihat di of
> http://www.gasandoil.com/ogel/samples/freearticles/bookreview_13.htm
>
> Kedua, seperti sudah saya sampaikan kepada Pak Haniwar, dalam situasi
> dimana Indonesia tidak punya aktivitas bisnis yang bisa dipajaki,
> maka satu-satunya sumber pendapatan negara adalah dari eksploitasi
> kekayaan alam. Suharto tidak punya pilihan lain di tahun 1967 itu.
>
> Tapi kalau Anda perhatikan lagi, di tahun 1980-an ketika harga minyak
> merosot habis, perhatikanlah bagaimana pemerintah Orde Baru dengan
> cepat berpaling ke ekonomi berbasis manufaktur. Harga yang harus
> dibayar adalah represi buruh. Tapi ini menyelamatkan Indonesia dari
> kebangkrutan akibat tidak bisa lagi mengandalkan pendapatan dari
> hasil alam. Sekarang fondasi industri berbasis manufaktur yang
> dibangun itu runtuh lagi karena ketidakmampuan pemerintah sekarang
> menjamin stabilitas politik dan keamanan. Sekarang ironisnya
> Indonesia kembali harus membangun negaranya dengan mengandalkan
> sumber daya alam. Kita balik lagi ke zaman Sukarno ketika Indonesia
> tidak punya apa-apa.
>
> Anda pikir buruh Malaysia itu trampil sekali sehingga semua pabrik
> dibangun di sana? Tidak. Investasi dilakukan di sana karena adanya
> jaminan hukum, politik, dan keamanan. Itu yang sekarang kita tidak
> punya. Itu yang mesti dikembalikan. Bukannya menangisi sumber daya
> alam kita yang sebenarnya belum habis itu.
>
> Kemudian apakah Sukarno meninggalkan kekayaan alam Indonesia itu “by
> design”? Itulah kesalahan persepsi. Anda mengukur Sukarno berdasarkan
> ukuran hari ini ketika minyak mahal dan kayu mahal dan Indonesia
> sudah berkecukupan. Di zaman Sukarno minyak belum lagi menjadi
> komoditas Andalan. Belum ada yang terpikir bahwa orang bisa kaya
> karena minyak. Karena itulah ketika itu tidak ada eksplorasi minyak
> besar-besaran. Demikian juga kayu. Seluruh dunia masih punya hutan
> luar biasa banyak. Ekspor kayu gelondongan tidak ada untungnya karena
> harganya murah. Orang baru menyadari bahwa minyak itu sangat penting
> ketika OPEC memboikot dunia barat tahun 1970-an.
>
> Zaman Sukarno komoditas andalan adalah timah dan karet. Itu
> sumberdaya alam yang dieksploitasi. Kenapa? Apa karena Sukarno punya
> visi minyak bakalan mahal? Bukan, Pak. Karena memang benda itu yang
> mahal di tahun 1960-an.
>
>
> Andi

—– Original Message —–
From: “si_andi”
To:
Sent: Sunday, January 20, 2008 6:09 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Itulah makanya saya minta Pak Bungaran hitung dulu yang benar. Utang
> luar negeri dibandingkan dengan GDP total, bukan dengan GDP per kapita.
> GDP Indonesia tahun 1997 itu sekitar USD 1050. Merosot 13% tahun 1998,
> anggaplah jatuhnya USD 900 saja. Kemudian dikalikan dengan jumlah
> penduduk 200 juta. Dapatnya USD 180 miliar dolar. Dalam keadaan krisis
> hutang Indonesia itu sekitar 83% GDP. Bukan 159% seperti hitungan Anda.
> Dari yang 83% GDP itu, hutang pemerintah cuma separuhnya. Sisanya
> hutang swasta.
>
> Hutang yang ditinggalkan Sukarno angkanya 50% sampai 60% GDP. Angkanya
> di atas USD 2 miliar, di bawah USD 3 miliar. Tapi itu untuk suatu
> negara yang cuma sanggup memproduksi USD 5 miliar setahun. Dan itu
> semuanya hutang pemerintah. Mengapa semuanya? Karena waktu itu yang
> namanya sektor swasta yang berani berutang hampir tidak ada. Kalau mau
> lebih teliti lagi bandingkan kewajiban cicilan per tahun dengan
> penerimaan ekspor. Itu indikator yang lebih jelas apakah hutangnya
> Sukarno itu benar kecil atau tidak. Tapi hari Minggu begini saya malas
> buka-buka internet nyari data. Kalau Pak Bungaran punya angkanya mari
> kita bahas sama-sama.
>
> Saya tidak sedang membela Suharto, jangan salah lagi. Saya tidak bilang
> hutang Orde Baru kecil. Tapi kalau mau membandingan dengan era Sukarno,
> bandingkanlah dengan adil. Jangan membandingkan USD 2 miliar dengan USD
> 150 miliar. Besar kecil hutang itu tergantung yang berutang
> pendapatannya cukup tidak untuk membayar. Orang seperti saya megap-
> megap kalau disuruh berutang Rp 40 juta. Tapi Aburizal Bakrie mungkin
> santai saja bikin utang Rp 40 miliar.
>
> Andi

—– Original Message —–
From: “anton_djakarta”
To:
Sent: Tuesday, January 22, 2008 1:13 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto -Jangan Tuduh Jaman Sukarno Keblinger…..

Jaman Sukarno, Jaman Suharto

Oleh Anton

Minggu-minggu ini kita menyaksikan sebuah drama kesehatan seseorang
yang kemudian dieksploitir menjadi adegan kemanusiaan dimana
eksploitasinya secara tidak sengaja ingin menguburkan sebuah
komitmen hukum yang disepakati oleh rakyat melalui mekanisme
permusyaratan di Parlemen dan kesepakatan itu tertuang jelas dalam
TAP MPR No.XI/1998. Sebuah komitmen yang serius dari negara sebagai
penyelenggara pemerintahan dimana dengan rakyat melakukan kontrak
politiknya lalu dengan drama kesehatan yang cengeng itu (Cengeng!
Karena kejahatan kemanusiaan Suharto puluhan juta kali lebih keji
dari yang kita lihat di TV tentang Suharto) dan diperantarai oleh
media yang notabene dibawah kendali kepemilikan kroni Suharto, kita
rakyat sekali lagi dieksploitir rasa kasihannya lalu digiring
mengarah pada sebuah pengkhianatan keadilan, entah apa namanya
Deponering atau pemutihan.

Lalu dengan naifnya lagi opini digiring dengan melihat era Sukarno
sebagai hal yang lebih buruk dimana era Sukarno menjadi gambaran
buram tentang sejarah Indonesia. Dimana sebuah era dilabur sehitam-
hitamnya menjadi gambaran buruk dan dengan hadirnya Orde Baru dengan
Junta Militernya seakan-akan Indonesia diselamatkan dari nafas
komunisme, diselamatkan dari kehancuran ekonomi dan diselamatkan
dari keadaan negara gagal (Failure State). Padahal fakta membuktikan
bahwa Orde Baru berdiri melalui proses kejahatan terhadap
kemanusiaan, lalu menjual negara dan dengan basis ideologi-nya yang
picik membangun masyarakat dungu dengan mengembalikan jam sejarah
sebagai masyarakat kolonialisme yang diperkuli oleh para elite Orde
Baru. Yah diatas puing-puing keruntuhan Sukarno, Orde Baru membangun
masyarakatnya dengan basis tatanan masyarakat kolonial dalam sebuah
definisi yang lebih keji.

Mari kita bertamasya sejarah apa yang sesungguhnya terjadi pada Era
Sukarno (1960-1965) khususnya pada masa pasca pembubaran PSI dan
Masjumi yang dianggap sempurnanya politik Demokrasi Terpimpin dan
apa yang terjadi pada era Suharto (1966-1998).

Demokrasi Terpimpin (1960-1965)

Lahirnya demokrasi terpimpin tak pelak dituding sebagai awal masa
diktatornya kekuasaan Sukarno (harus diperhatikan masa demokrasi
terpimpin bukanlah masa kediktatoran Sukarno tapi sebuah masa krisis
revolusi yang memerlukan kepemimpinan yang kuat). Menurut pendapat
saya masa demokrasi terpimpin adalah bertemunya kelanjutan logis
dari ketidakpuasan Angkatan Darat tahun 1952, membludaknya massa
akar rumput kekuatan kiri di bawah jaringan PKI dimana ini mendorong
kesadaran atas pilihan ideologi sosialis bagi bangsa Indonesia,
todongan negara maju terhadap kekayaan bangsa Indonesia dan
kesadaran Sukarno bahwa masa depan dunia masih dalam cengkeraman
kolonialisme yang melalui kompleksitasnya menciptakan Neo
Imperialisme dan Kolonialisme dimana dua kutub kekuatan Soviet dan
Amerika sama-sama memberlakukan sistem politik Nekolim ini. Faktor-
faktor inilah yang kemudian menciptakan sebuah gerakan politik
konsolidasi dibawah figur Sukarno dengan panji Nasakomnya dimana
semua elemen-elemen pada waktu itu memang sedang bertarung di arus
bawah politik, sementara di arus atas semua kekuatan terpusat pada
Sukarno.

Dari tiga kepentingan ini mari coba kita anatomi satu persatu :

Setelah kemenangan Angkatan Darat jalur Nasution-Simatupang dalam
konflik internal Angkatan Bersenjata dimana sempat melibatkan
kekuatan politik lokal garis kiri-radikal pada tahun 1947 (usaha Kup
Jenderal Mayor Sudharsono terhadap Sjahrir), 1948 (peristiwa Madiun)
dan 1949 (Terbunuhnya Tan Malaka oleh Pasukan Jenderal Sungkono
sekaligus membulatkan dukungan terhadap KMB) menjadikan kekuatan
Angkatan Darat sepenuhnya dibawah kendali Nasution-Simatupang yang
moderat.

Kemenangan Nasution membuat Angkatan Darat merasa memiliki saham
politik terbesar atas kemenangan daulat Indonesia yang secara bulat
diakui dunia internasional pada Desember 1949. Namun setelah
dibubarkannya RIS dan kembali dalam bentuk NKRI, Angkatan Darat
tersingkirkan dari kancah politik sehari-hari. Kekuatan politik
berada di tangan partai-partai politik terutama Masjumi, Partai
Sosialis Indonesia dan Partai Nasional Indonesia. Beberapa kekuatan
politik ada yang sengaja menarik Nasution cs ke dalam dunia politik
sipil untuk menambah mesiu melawan lawan-lawan politiknya, di garis
inilah kemudian Nasution bertanggung jawab menggiring militer untuk
melibatkan dirinya ke dalam daulat politik sipil dan menjadi benih
awal masuknya kekuatan militer sebagai bagian variabel politik sipil
yang seharusnya diharamkan dalam negara modern menurut ukuran-ukuran
barat.

Peristiwa Oktober 1952 sendiri memang merupakan gerakan Nasution
yang gagal namun gerakan ini merupakan pintu pembuka untuk lebih
berkuasanya para perwira tinggi Angkatan Darat dalam sektor-sektor
sipil terutama di bidang ekonomi dan politik. Hal ini sesungguhnya
sudah tidak disukai oleh kalangan PSI yang terkenal anti fasis dan
militerisme namun PNI banyak mengambil manfaat dari masuknya militer
ke sektor sipil dimana kekuatan militer kerap menjadi kekuatan yang
saling bersinergi dengan kelompok nasionalis-birokrat dari sinilah
kemudian tercipta papan atas politik Indonesia dari struktur priyayi-
militer dimana struktur ini menjadi elite yang secara riil berkuasa
di Indonesia.

Tumbuhnya papan atas elite pemerintahan yang didukung militer
berbarengan dengan tumbuhnya kekuatan massif rakyat kecil yang
didorong oleh para pemimpin komunis yang masih muda-muda dan lolos
dari peristiwa Madiun 1948. Kemampuan para pemimpin Komunis muda di
bawah empat serangkai : DN Aidit, Njoto, MH Lukman dan Sudisman
membuat gemas beberapa elite pemimpin partai politik dan kekuatan
militer yang takut akan bangkitnya komunis karena mereka sendiri
pernah membantai kekuatan komunis dalam peristiwa 1948. Bangkitnya
kaum komunis ini bukannya tidak diantisipasi oleh kekuatan kanan,
Razia Agustus 1951 menunjukkan bahwa kekuatan kanan menolak akan
bangkitnya komunis (Razia Agustus ini menangkap orang secara
serampangan jadi asal dicurigai kiri harus ditangkap). Namun razia
agustus 1951 lebih cenderung pada memenuhi keinginan Amerika Serikat
yang saat itu sedang dibayang-bayangi ketakutan imajiner senator
Joseph MacCarthy. Lewat proyek MSA-nya beberapa orang pemimpin teras
partai politik terlibat dan kemudian MSA proyek dibongkar oleh
kelompok Masyumi sendiri dibawah pimpinan Natsir dimana tujuannya
adalah menyingkirkan pemimpin Masyumi yang berkuasa di pemerintahan
Soekiman Wirjosandjojo. Terhentinya razia agustus yang lebih dikenal
sebagai razia Soekiman membuat PKI bisa leluasa terus bergerak dan
akhirnya DN Aidit memboyong papan nama ukiran Jepara dari Kampung
Kranggan, Yogyakarta ke Jakarta untuk dipampang di Markas Besar PKI
sekaligus menasbihkan PKI sebagai kekuatan politik legal.

PKI yang berhasil menyelenggarakan kongresnya dan menyingkirkan
kekuatan Tan Ling Djie, jago tua PKI yang tidak menghendaki PKI
bergerak secara legal sebelum memiliki kekuatan jelas. Tersingkirnya
Tan Ling Djie ini sekaligus menandai era pertentangan PKI dengan
Sukarno. Di jaman revolusi 1945-1949 para pemimpin PKI menganggap
remeh kekuatan Bung Karno dan menjuluki Bung Karno adalah tipe
pemimpin Nasionalis Borjuis yang juga kerap dianggap tidak mengerti
jalannya revolusi kiri. Pandangan itu masih lekat pada para pemimpin
tua yang telah bergerak melawan Belanda sejak tahun 1920-an. Namun
pemimpin-pemimpin baru PKI adalah anak-anak muda yang lahir di tahun
1920-an. Semua pemimpin PKI muda mengawali perjuangannya dalam
pergerakan anti politik Jepang. Mereka dekat sekali dengan Bung
Karno dan Bung Hatta. Bahkan DN Aidit adalah anak didik kesayangan
Hatta karena pintarnya dan MH Lukman diberikan nama oleh Bapaknya
dengan nama awal Mohammad Hatta. Njoto adalah orang yang mengerti
benar jalan pikiran Sukarno sehingga kerap menuliskan pidato untuk
Bung Karno untuk dibacakan pada upacara 17 Agustus. Sudisman lebih
merupakan seorang Sukarnois ketimbang Marxist hal ini bisa dibaca
dari pledoinya menjelang kematiannya di tahun 1968 yang membuat
heboh para intelektual Indonesia.

Sukarno sedari awal sudah memahami dua kekuatan yang tumbuh akibat
revolusi kemerdekaan Indonesia. Kekuatan elite yang banyak digawangi
secara intelektual oleh PSI, Birokrasi oleh PNI serta perusahaan-
perusahaan negara yang banyak diisi oleh perwira militer Angkatan
Darat. Serta kekuatan bawah yang dipimpin oleh PKI dan sesungguhnya
kekuatan bawah ini adalah massa pendukung setia Sukarno yang masih
melihat negara daulat Indonesia belum tercapai sepenuhnya. Sukarno
harus bisa mengendalikan ini semua agar Indonesia jangan terpecah
seperti India Pakistan, Korea atau Vietnam. Sukarno paham bahwa
persatuan Indonesia adalah syarat mutlak sementara di timur
Indonesia kekuatan Belanda masih bercokol di Irian Barat.

Banyak para intelektual Komunis terutama dari garis anti Stalinis
menuding bahwa DN Aidit terlalu mempermainkan nama komunis dalam
pergolakan politik di Indonesia. Menurut mereka PKI dibawah pimpinan
DN Aidit hanyalah pendukung Sukarno. Dan bila Sukarno mati maka PKI-
pun akan mati. Hal ini kelak memang terbukti pada saat Suharto
melakukan tawar menawar politik dimana Suharto menggunakan media
massa sebagai pembangkit opini dan menggerakkan secara psikologis
histeria massa lalu membantai 500 ribu sampai 3 juta nyawa dimana
pembantaian itu dipelintir sebagai bagian dari kekejaman PKI.
Suharto menaruh pembunuhan PKI sebagai daya tawar terhadap Sukarno,
jelas ini merupakan Skak Mat terhadap Sukarno, karena Sukarno tahu
bahwa kekuatan riilnya justru ada di PKI. Bung Karno sendiri tidak
mempercayai lagi PNI yang sudah redup seiring dengan pemborjuisan
para pemimpinnya sejak kepemimpinan Hardi di tahun 1950-an.

Independensi Indonesia

Dari seluruh kerja politik Sukarno di tahun 1960-1965 adalah sebuah
usaha sungguh-sungguh untuk melepaskan ketergantungan Indonesia pada
negara maju dan pembersihan unsur-unsur kolonialisme yang masih
tersisa. Untuk itulah kerja politik Bung Karno ini disebut
sebagai `Revolusi’ dan merupakan kelanjutan revolusi kemerdekaan
1945-1949. Orang yang tidak memahami maksud Sukarno dan gagal
melihat visi Sukarno tentunya menggambarkan revolusi Sukarno sebagai
halusinasi. Dan teori halusinasi Sukarno inilah yang kemudian
dilihat sebagai gambaran kegagalan Bung Karno dalam mengelola negara
karena menuduh Sukarno abai terhadap persoalan-persoalan ekonomi.
Padahal apa yang dilakukan Bung Karno tidak sekedar mengelola negara
tapi membawa negara pada kemakmuran dan syarat penting kemakmuran
bagi Bung Karno adalah jelas : Independensi total Indonesia terhadap
asing. Dengan kata lain independensi itu membuka ruang Kepemilikan
Kapital yang sah atas nama Bangsa Indonesia.

Tatanan dunia pasca kekalahan Jerman di Eropa dan Jepang di Asia
sudah berubah total. Amerika Serikat dan Inggris sadar bahwa bentuk-
bentuk kolonialisme dan Imperialisme yang selama ini dipratekkan
sejak abad 16 sudah harus ditinggalkan. Mereka sadar bahwa
penguasaan ruang penaklukan dengan memasukkan unsur-unsur
administrasi dalam pemerintahan negara jajahan sudah tidak efektif
lagi karena bangkitnya nasionalisme di kalangan negara-negara
jajahan. Karena sejak terjadinya revolusi industri dan membludaknya
barang-barang produksi maka yang dibutuhkan bukan hanya hasil mentah
dari negara jajahan tapi juga adalah pasaran terhadap pembelian
barang-barang produksi itu. Dan pembeli itu adalah rakyat yang
sangat besar jumlahnya di negara-negara bekas jajahan. Dengan
menguasai ruang pemerintahan jajahan secara langsung efektifitas
imperialisme tidak lagi efektif karena diperlukan biaya-biaya
jajahan dan biaya sosial yang cenderung tinggi. Maka untuk
melanjutkan kelangsungan ekonomi negara-negara maju, pemerintahan
negara jajahan bisa saja diberikan kepada pemerintahan pribumi
asalkan kepentingan ekonomi mereka secara esensial tidak terganggu.
Dan untuk tidak terganggu kepentingannya maka negara maju harus
menciptakan :

1. Ketergantungan negara-negara baru eks jajahan terhadap
ekonomi negara maju
2. Mengendalikan pemerintahan negara eks jajahan dimana
pemimpin pribumi mereka menjadi boneka asing yang bisa dikendalikan
sepenuhnya oleh negara maju.
3. Memberikan ruang kenyamanan yang besar pada tingkat elite
juga lapisan menengah dimana mereka adalah pengendali kekuasaan
negara. Akses modal, pendidikan, gaya hidup lintas negara, pikiran
terbuka, tingkat penghasilan yang memadai jauh diatas mayoritas
rakyat, dan sebagai agen-agen pembentuk susunan masyarakat yang
tergantung pada asing. Di pundak merekalah negara-negara eks jajahan
dikendalikan agar tercipta hubungan yang saling memanfaatkan antara
kelas elite dengan negara maju.
4. Nilai tambah paling besar dari sebuah rangkaian proses
produksi diberikan pada negara maju kemudian setelahnya diberikan
pada lapisan elite negara eks jajahan. Jadi disini berkembang bukan
hubungan G to G (Government to Government) tapi Government to Elite.
Kesejahteraan rakyat kecil tidak lagi menjadi objek paling penting.
5. Mendorong agar kaum elite negara berkembang terbiasa dengan
sikap korupsi, kolusi dan nepotisme karena perilaku inilah yang
dijadikan benteng paling kuat menghadapi gelombang dinamika kelas
dan sosial di kalangan masyarakat negara eks jajahan. Kaum elite
dengan senjata KKN menjadikan mereka sebagai tuan-tuan baru dari
sistem neo feodalisme dimana ketergantungan kaum bawah terhadap
kelas diatasnya sangat tinggi sehingga kaum bawah sulit bersatu
untuk mengadakan gerakan-gerakan rakyat.

Sukarno yang sudah terlatih dalam memahami gelombang sejarah
tentunya sudah menebak ke arah mana dunia bergerak. Hal ini bisa
kita lihat kemampuan Sukarno dalam melakukan taktik-taktik
politiknya yang cenderung memanfaatkan kekuatan lawan untuk
kepentingan politiknya tanpa harus mengeluarkan tenaga atau
bertarung frontal. Melihat realitas dunia yang sudah berubah serta
perkembangan politik Indonesia yang nyaris mengalami perpecahan maka
jalan satu-satunya adalah menyatukan kekuatan politik inti dan
membubarkan kekuatan-kekuatan politik yang cenderung menjadi mesin
perpecahan persatuan Indonesia.

Tahun 1960 muncullah gagasan yang dianggap aneh oleh barat (dunia
kapitalis) dalam tatanan politik Indonesia yang kerap disebut
sebagai sebuah gaya sinkretisme Indonesia, NASAKOM. Nasionalisme
(dalam hal ini Sukarnois), Agama (mewakili kekuatan NU dan
Muhammadiyah serta beberapa organisasi keagamaan non Islam) dan
Komunis (dalam hal ini lebih pada PKI). Nasakom adalah bahasa
Sukarno untuk menyebut persatuan. Sedari muda Sukarno sudah sadar
bahwa tiga aliran besar ini yang menjadi inti dari dinamika
pergerakan politik Indonesia. Bila dulu Belanda berhasil
mengamputasi Komunis maka pada era kemerdekaan Indonesia, Komunis
harus dimasukkan kembali ke dalam struktur kekuatan politik
Indonesia agar jangan terjadi gelombang perpecahan baru. Dan bersama-
sama menghadapi kekuatan Neo Kolonialisme yang sudah terang-terangan
berdiri di Malaysia dan Singapura. Melalui persatuan politik Nasakom-
lah Indonesia mampu mewujudkan cita-cita besar Indonesia yang
independen sebagai jalan untuk menuju kemakmuran sesungguhnya.

Jadi Nasakom bukanlah sebuah proyek Megalomania Sukarno yang kerap
banyak dituduhkan oleh barat. Nasakom adalah syarat persatuan dan
kesatuan. Tanpa itu kita kalah terhadap hegemoni negara-negara maju.
Kita harus bersatu, karena dengan persatuan sebagai syarat mutlak
alat perjuangan kita bisa mengalahkan majikan kapitalis yang setelah
sekian ratus tahun merongrong bumi Indonesia.

Banyak orang menuduh Sukarno nggak ngerti pembangunan ekonomi.
Padahal jarang orang yang ingat Sukarno telah menyusun Dekon, sebuah
konsep terukur pembangunan fisik Indonesia pada tahun 1963. Walaupun
dalam pelaksanaannya sering disabot dan dimanfaatkan oleh kelompok
militer namun program itu berjalan dengan baik sampai pada kudeta
Suharto tahun 1965-1967.

Hanya satu kesalahan besar Sukarno dimata barat yang kemudian banyak
melahirkan tulisan-tulisan ilmiah barat termasuk berita-berita dari
majalah TIME bahwa Sukarno membawa kebangkrutan bagi bangsa
Indonesia. Dan tulisan itu sedikit banyak memberikan gambaran yang
keblinger terhadap Sukarno. Kesalahan Sukarno di mata mereka
adalah : Beliau tidak mau menjual Indonesia ke tangan Kapitalis.
Sesungguhnya mudah bagi Sukarno bila ingin menjadikan Indonesia
sebagai negara industri yang maju, karena kepemimpinannya sudah
kuat. Tapi Sukarno mempunyai wawasan jangka panjang. Jangan sampai
negeri ini jatuh ke tangan kaum kapitalis lewat utang atau
ketergantungan ekonomi. Kemajuan harus diperoleh dengan sikap
Berdikari. Inilah yang kemudian menjadi pangkal awal dari tuduhan
Sukarno adalah anti barat dan anti modernisasi. Padahal apa yang
dimaui Sukarno adalah sikap independen bangsa Indonesia agar
kekayaan bangsa ini tidak dijual ke tangan kapitalis.

Jagoan yang dielus-elus barat dan secara serampangan disebut sebagai
pemimpin yang memodernisasi Indonesia adalah Suharto. Suharto
dianggap `sukses’ membangun perekonomian Indonesia. Jakarta menjadi
kota metropolitan dunia dan seluruh sarana infrastruktur dibangun
dengan tekun. Namun apa yang dimaui barat adalah agar Indonesia mau
berhutang dengan mereka dan menjadikan Indonesia memiliki
ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap negara maju agar negara
maju bisa mendikte Indonesia dan menguras kekayaan alam Indonesia
dengan harga murah. Suharto melakukan pembangunannya dengan dimulai
membunuhi jutaan nyawa, membentuk rezim teror dan membangun susunan
masyarakat yang konsumtif, tidak produktif, serta lembek. Dan
hasilnya kita bisa lihat. Suharto turun dengan meninggalkan utang
sebesar 140 milyar dollar AS. Ini artinya seluruh rakyat Indonesia
termasuk bayi-bayi yang baru lahir harus membayar sekitar 3.500
dollar AS untuk utang-utang yang dipergunakan memperkaya keluarga
Cendana dan kroni-kroninya.

Melihat kenyataan yang dialami Indonesia saat ini, maka kita harus
ingat ucapan paling terkenal oleh Bung Karno : GO TO HELL WITH YOUR
AID!!!! Bagi kapitalis barat ucapan ini adalah sebuah benteng besar
yang menghalangi Indonesia pada konsepsi negara modern. Namun
Sukarno tahu bahwa iming-iming modernisasi dipastikan menyertai
utang yang ujung-ujungnya adalah ketergantungan bangsa ini kepada
negara maju dan ini sama saja mengantarkan Indonesia ke dalam bentuk
jajahan baru. Sukarno jelas tidak mau menjual bangsa ini. Dan bisa
kita saksikan sekarang dampak globalisasi dan kapitalisme di negara
dunia ketiga dimana mereka terus menerus dihisap dan dipermainkan
kekuatan negara maju. Jadi pernyataan Sukarno dalam pidatonya bukan
pernyataan bermakna politik tapi lebih jauh lagi yaitu : Pernyataan
Kebudayaan!….Sukarno ingin membentuk budaya bangsa yang berdikari,
karena dengan berdikarinya sebuah bangsa maka kemakmuran tidak akan
sukar diraih. Tapi sayangnya cap ini itu terhadap Sukarno yang
dimotori negara-negara barat kemudian malah mengaburkan apa
keinginan Sukarno untuk bangsa Indonesia. Yaitu menciptakan susunan
masyarakat yang merdeka sebenar-benarnya….

Satu lagi ketidadilan dalam menuduh Sukarno tentang Demokrasi
Terpimpinnya. Ingat masa Demokrasi Terpimpin hanya berlangsung lima
tahun, ini artinya Sukarno tidak punya cukup waktu membuktikan
eksperimen besarnya. Tapi Suharto diberi kesempatan selama 32 tahun
bahkan boleh dibilang Orde Reformasi ini adalah kelanjutan dari Orde
Suharto, jadi ada waktu 42 tahun untuk membuktikan eksperimen
Suharto terhadap bangsa ini gagal total. Membawa bangkrutnya negara
RI yang direbut dengan keberanian pada tahun 1945-1949.

Pergolakan politik Asia Tenggara

Pergolakan politik Asia Tenggara pasca 1945 tak terlepas dari
pengaruh dua wilayah yaitu : Indonesia dan Vietnam. Dua negara ini
mengalami sejarah yang hampir serupa yaitu merebut kembali hak
berkuasa rakyat pribumi terhadap penjajahan asing. Hanya bedanya di
Indonesia pengendali revolusi lebih plural sementara di Vietnam
pemegang rol revolusi adalah kekuatan homogen yaitu orang-orang
komunis yang soliditasnya sangat tinggi ini terbukti mereka berhasil
mengusir Perancis dan Amerika Serikat. Di Indonesia hanya berhasil -
mengusir Belanda tapi gagal mengusir kekuatan Amerika Serikat-Jepang-
Inggris dimana tiga kekuatan ini kemudian menjadi penting setelah
berdirinya pemerintahan Junta Militer Orde Baru.

Pergolakan politik di Asia Tenggara menjadi sangat kritis ketika
Amerika Serikat secara sepihak mendukung perpecahan Vietnam dengan
mendukung pemerintahan Saigon di Vietnam Selatan setelah sebelumnya
mengalami kegagalan total dalam usahanya mendirikan negara boneka
PRRI di Sumatera.

Setelah kegagalan PRRI maka Amerika Serikat memutuskan menggunakan
cara lain dalam berhadapan dengan Indonesia. Kekuatan bersenjata
terfokus di Vietnam Selatan karena bagaimanapun pemerintahan Komunis
sudah berdiri di Hanoi sementara Jakarta masih dinilai berwarna
merah jambu karena ada faktor Nasution yang sangat anti PKI.
Keengganan Amerika Serikat untuk masuk ke dalam peperangan melawan
Sukarno juga merupakan keputusan strategis karena Sukarno dinilai
masih sangat kuat wibawanya di mata bangsa Indonesia, melawan
Sukarno berarti melawan bangsa Indonesia dan ini bisa meruntuhkan
nama Amerika Serikat sebagai negeri yang menjaga imej sebagai negeri
kebebasan menjadi negeri tukang jajah. Untuk menghadapi keras
kepalanya Sukarno akhirnya diputuskan dengan mengadakan operasi
intelijen secara terus menerus. Dan melakukan penyusupan yang
intensif ke tubuh Angkatan Darat. AD dinilai AS masih bisa
dikendalikan karena kekuatan Sukarno tidak begitu mengakar kuat
disana.

Sukarno yang sudah mendeklarasikan politik Nasakom serta dibayangi
keberhasilannya mengadakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di
Bandung melangkah lebih jauh lagi. Yaitu memberi penyadaran terus
menerus akan bahaya imperialisme jenis baru. Sayangnya penyadaran
Sukarno justru diserang oleh sekelompok intelektual yang tidak
begitu mengerti jalannya gelombang sejarah masa depan. Intelektual
jenis ini berhaluan moderat, cinta kebebasan bersuara, pro demokrasi
gaya barat dan realistis. Kelompok ini banyak berdiam di PSI, partai
sosialis kanan yang dibubarkan Sukarno tahun 1960. Kelak eks anggota
PSI banyak berperan dalam proses penjungkalan Sukarno namun segera
juga berseberangan dengan Orde Baru pada era tahun 1970-an.

Seperti hal-nya seorang Nabi yang selalu gagal memberikan pencerahan
pada bangsanya sendiri, begitulah nasib Sukarno. Sebagai pemimpin ia
memang berhasil memerdekakan bangsa Indonesia, memimpin Indonesia
melewati masa-masa sulit saat perang Kemerdekaan 1945-1949, berhasil
membawa Indonesia mendapatkan posisi terhormat di dunia
Internasional dalam peranannya untuk mengkampanyekan kemerdekaan
negara-negara yang masih terjajah dan membangun rasa kebanggaan
bangsa Indonesia. Namun gagal dalam memberikan pencerahan terhadap
antisipasi bangsa penguasaan kembali bangsa asing lewat Imperialisme
gaya baru yang menurut bahasa Jenderal Yani disebut sebagai
Nekolim : Neo Kolonialisme Imperialisme.

Sukarno sendiri dihadapkan pada belum siapnya bangsa Indonesia dalam
melakukan konsolidasi kekuatan ekonomi. Itu memang kelambanan
Sukarno. Lambatnya Indonesia memasuki era industri adalah karena
antisipasi Sukarno untuk tidak menjebak Indonesia ke dalam permainan
bangsa asing. Satu hal yang jarang diperhatikan oleh pengamat
sejarah Indonesia tentang masa Sukarno adalah kehati-hatian Sukarno
dalam melakukan kontrak-kontrak investasi dengan bangsa asing.
Sukarno sangat keras kepala bila dihadapkan pada posisi Indonesia
yang merugikan. Ini terlihat pada proses-proses kontrak investasi di
pertambangan dan perkebunan peninggalan Belanda. Perlu diperhatikan
juga gerakan Sukarno dalam menentang hegemoni asing yang masih
tersisa dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda
adalah sebuah keuntungan yang besar bagi perwira Angkatan Darat yang
banyak masuk ke dalam sektor ekonomi setelah perginya para investor
asing. Kelak di kemudian hari perwira-perwira bisnis inilah yang
banyak berperanan di masa Suharto.

Sukarno menginginkan bahwa semua pengerjaan industri dan ekonomi
Indonesia sepenuhnya dilakukan oleh bangsa Indonesia. Namun
sebelumnya Indonesia harus aman dulu dari gangguan Nekolim. Jelas
bahwa proyek Nekolim berdiri di depan mata bangsa Indonesia seperti
berdirinya Federasi Negara Malaysia disertai dengan berdirinya
Singapura sebagai negara sendiri yang menurut Sukarno adalah
pangkalan dari Nekolim untuk mengepung Indonesia. Memang waktu itu
banyak kaum intelektual yang mentertawakan Sukarno dengan gagasan
yang dianggap halusinasi. Sukarno sendiri secara sadar untuk
menanggulangi bahaya Nekolim maka Indonesia harus mempunyai kekuatan
internal yang kemudian ditemukan pada jargon Sukarno, Trisakti :

1. Berdikari dalam ekonomi
2. Berdikari dalam politik
3. Berkepribadian Indonesia

Coba anda perhatikan sekarang apa yang diramalkan Sukarno tentang
bahaya Nekolim. Singapura telah menjadi kekuatan keuangan terbesar
di Asia Tenggara. Bahkan dalam prosesnya Singapura telah membeli
sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia dengan cara yang legal
seperti Indosat dan banyak perusahaan keuangan di Indonesia. Hampir
seluruh proses investasi modal melalui Singapura baik itu hot money
ataupun Foreign Direct Investments. Dana milik pengusaha Indonesia
keluar masuk lewat Singapura baik itu dana legal maupun dana
illegal, bahkan sampai sekarang Singapura menolak melakukan
ratifikasi perjanjian ekstradisi untuk para maling dari Indonesia.
Sementara Malaysia sendiri menjadi proyek kapitalisme yang sampai
sejauh ini paling berhasil di Asia Tenggara. Namun perlu
diperhatikan apa yang dilakukan Malaysia adalah mengambili kekayaan
bangsa Indonesia yang sangat besar, bukan itu saja pembangunan
infrastruktur Malaysia tergantung sekali dengan tenaga Indonesia
yang diperkuli oleh mereka. Indonesia sendiri kelak di akhir era
Suharto menjadi negara paling gagal menerapkan kapitalisme modern.
Terbukti modernisasi yang dibawa Suharto tidak membawa kesejahteraan
bagi bagian besar bangsa Indonesia dan Indonesia menjadi `bangsa
yang sakit’ di Asia Tenggara. Ini adalah tragedi Indonesia yang
tadinya merupakan bangsa terbesar, dihormati dan sumber inspirasi
bukan saja bagi bangsa-bangsa Asia Tenggara tapi juga bangsa lain di
dunia kini menjadi bangsa yang separuh gagal. Masih beruntung
gagasan Nasionalisme Sukarno masih teramat kuat di Indonesia bila
tidak kita akan menyaksikan perpecahan di Indonesia pasca lengsernya
Suharto. Mengapa bisa begitu?

Kapitalisme Yang Mengabaikan Hak Milik Bangsa

Dari semua kerja politik Sukarno dimasa Nasakom yang paling penting
adalah sebuah gagasan inti namun jarang diperhatikan orang yaitu :
Berdaulat penuh terhadap kekayaan bangsa Indonesia. Indonesia
merdeka adalah Indonesia yang memiliki daulat ekonomi dimana
kepentingan rakyatnya menjadi sasaran utama perhatian. Namun untuk
menuju ke arah kedaulatan ekonomi Sukarno harus memberantas dulu
penyakit-penyakit feodalisme dan kolonialisme yang rupanya banyak
bersarang di kalangan elite politik dan militer. Secara sadar
Sukarno menggunakan PKI untuk bertarung dengan mesin elite ini
sekaligus menjaga keseimbangan agar pertarungan itu tidak melibatkan
pihak asing.

Memang terkadang perlawanan PKI terhadap kelompok elite ini
dirasakan terlalu keras. Namun PKI sama sekali tidak pernah
melakukan perlawanan dengan melewati batas kekuasaan Sukarno. Hanya
sekali saja PKI mengumbar orasi politiknya yang melewati batas
Sukarno yaitu saat kampanye pembubaran HMI dimana di depan Sukarno,
DN Aidit menyebut bahwa pejabat tinggi menghinakan kaum wanita,
berfoya-foya tapi tidak memperhatikan rakyat disamping menyuruh
pemuda PKI memakai sarung saja kalau tidak bisa membubarkan HMI.

Perekonomian di masa Sukarno memang cenderung tidak mendapatkan
perhatian. Hatta sendiri kerap menyatakan kepada kawan-kawan
dekatnya bahwa Indonesia akan segera runtuh bila Sukarno tidak
memperbaiki kondisi perekonomian dengan segera. Namun bertahun-tahun
Hatta mengucapkan itu, toch Indonesia dimasa Sukarno tetap kuat
bahkan mampu menyelenggarakan dua kali proyek perang besar yaitu
dengan Belanda pada masa perebutan Irian Barat dan proyek perang di
perbatasan Malaysia dengan Inggris sebagai lawan utama. Namun
ternyata Sukarno akhirnya dikalahkan oleh sebuah peristiwa aneh yang
digerakkan oleh Letkol Untung, komandan pasukan pengawal pribadi
Sukarno, Tjakrabirawa dimana enam Jenderal terbunuh pada peristiwa
itu. Sukarno tidak runtuh oleh kegagalan ekonomi tapi dibunuh karier
politiknya oleh konspirasi paling misterius abad 20. Gerakan 30
September 1965.

Selama dua tahun lebih sejak peristiwa Gerakan Tiga Puluh September
kekuasaan Sukarno dipreteli pelan-pelan. PKI jelas sudah habis
bahkan satu hari setelah terjadinya gerakan Untung. Dan dua bulan
setelah gerakan Untung para anggota PKI nyaris habis dibunuhi oleh
massa yang marah karena membaca opini media massa yang digerakkan
oleh Angkatan Darat pro Suharto dimana dalam berita-berita itu
Suharto menyebarkan berita bohong tentang kekejaman gerakan Untung
dan dikatakan ditunggangi oleh PKI. Sukarno tidak mau membubarkan
PKI dan mahasiswa-mahasiswa yang dipersiapkan oleh militer bergerak
menantang kekuasaan Sukarno. Di tangan para intelektual muda yang
terpengaruh paham kebebasan barat keangkeran Sukarno dibongkar habis-
habisan bahkan sampai tahun 1970-an nama Sukarno terus dihina
sebagai bagian hitam sejarah Indonesia, terutama sekali jurnalis
Mochtar Lubis sampai pada peristiwa Malari 1974 selalu memburuk-
burukkan Sukarno.

Hilang Sukarno datanglah Suharto. Munculnya Suharto sebagai kekuatan
tandingan Sukarno sama sekali diluar prediksi ahli politik manapun.
Bahkan CIA menggembar-gemborkan bahwa mereka sama sekali tidak
mengerti siapa Suharto. Namun hal ini patut diragukan karena
bagaimanapun Suharto sejak awal tahun 1960-an dekat dengan Jenderal
Suwarto yang kerap dituding sebagai otak intelektual pembaratan di
Indonesia yang anti terhadap Sukarno. Suwarto oleh banyak kalangan
Sejarawan disebut-sebut sebagai otak dari berdirinya Orde Baru
dimana militer ambil peranan.

Pada awalnya gerakan kudeta Suharto yang diselubungi surat Sukarno
yang dipelintir dan penuh aroma konspirasi `Supersemar’ didukung
oleh kelompok modernis Indonesia yang banyak bercokol di kalangan
PSI dan secara lokasi berpusat di Bandung. Gagasan Orde Baru adalah
gagasan modernisasi Indonesia. Suharto pada awalnya masih meraba-
raba dukungan yang akan diperolehnya. Ini merupakan karakter
politiknya. Ia menyimpan dulu anak buahnya yang asli di dalam kotak
dan menggunakan kekuatan radikal anti Sukarno yang militan -kelak
pendukung Suharto yang militan ini berakhir menyedihkan seperti HR
Dharsono yang dipenjara pada tahun 1980-an - . Mereka ini adalah
orang-orang PSI, para mahasiswa yang terpengaruh ideologi
modernisasi barat/Amerika dan perwira tinggi Siliwangi, sebuah
kekuatan militer di Jawa yang tidak terpengaruh oleh emosi
Sukarnois. Ketiga kekuatan ini dimainkan Suharto dan dijadikan
lansekap politik Orde Baru untuk berhadapan langsung dengan kekuatan
Sukarno. Untuk berhadapan dengan Sukarno, Harto tidak menggunakan
kekuatan militernya karena ia yakin bahwa Brawijaya dan Diponegoro
masih berada di belakang Bung Karno. Namun Bung Karno juga sudah
terkena Skak Mat karena sikapnya yang tidak jelas terhadap G 30 S
pada awal mulanya walaupun kelak Bung Karno mengeluarkan kesimpulan
dalam pidato pertanggung jawaban Nawaksara yang sampai saat ini
adalah paling lengkap dari teori-teori konspirasi G 30 S. Namun
Suharto dengan kelihaiannya sudah menguasai media massa, histeria
massa sudah digiring sementara kaum intelektual yang berorientasi
barat-liberal dan sosialis kanan sepenuhnya berada di belakang
Suharto karena berharap Indonesia akan di modernisir setelah
kejatuhan Sukarno.

Kaum Modernis Yang Tidak Sabaran

Sepanjang sejarahnya Sukarno selalu ditentang tiga unsur kekuatan :
Islam dari jalur modern (baik pendukung Pan Islamisme ataupun Negara
Islam), Sosialisme Kanan yang pro barat, dan Komunisme (Komunis-
Nasionalis,Trotskys dan Komintern). Dari ketiga unsur inilah
Sosialis Kanan yang paling militan menentang Sukarno. Kekuatan Islam
walaupun menentang Sukarno namun bagian besar dari mereka mendukung.
Bagaimanapun Sukarno adalah anak didik Tjokroaminoto `Raja Jawa
tanpa mahkota’ dari Sarekat Islam, pernah menjadi guru Muhammadiyah
di Bengkulu dan menjadi pendukung Muhammadiyah yang utama serta
tidak boleh lupa Sukarno adalah anak Jawa Timur basis dari pendukung
NU. Otomatis kekuatan penentang Sukarno dari kalangan Islam biasanya
tidak berbasis kebudayaan Jawa, terpengaruh konsepsi negara Islam
dan Pan Islamisme atau menjadi kekuatan Islam tarekat yang memiliki
pengaruh mistis dan kuat seperti kelompok DI/TII. Boleh dikatakan
untuk kalangan Islam Sukarno masih menguasai 80% dukungan. Faktor
PKI-lah yang menjauhkan Bung Karno dari kalangan Islam. Namun
sepanjang sejarah kepemimpinan Islam di Indonesia, Bung Karno tetap
merupakan pemimpin yang paling menonjol dan dijagokan umat Islam
Indonesia. Sementara untuk Komunisme, Sukarno ditentang karena
masalah yunioritas dia dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia.
Bagaimanapun ketokohan Sukarno datang belakangan sebelum gerakan
Komunis yang berani melawan koloni Belanda di Jawa dan Sumatera.
Nama Sukarno muncul justru setelah kegagalan pemberontakan Komunis
1926/1927 dimana akibatnya pembuangan besar-besaran ke Digoel.
Sukarno mengisi kekosongan kekuatan PKI dan membangun jalur politik
garis tengah dengan jualan utamanya yaitu : Nasionalisme. Sukarno
memang agak diremehkan oleh jago-jago tua komunis tapi anehnya para
jago tua itu selalu menggunakan nama Sukarno untuk meraih tujuan-
tujuan politiknya. Puncaknya adalah ketika Wikana yang memang
seorang kader muda Komunis mendesak Sukarno dan Hatta memerdekakan
Indonesia ini tidak lepas dari desakan jago-jago tua komunis untuk
mendesak Wikana agar Sukarno diusulkan menjadi pemimpin. Begitu juga
ketika Tan Malaka kembali lagi ke kancah politik Indonesia. Tan
Malaka pada awalnya langsung ingin menggoyang kedudukan Bung Karno
dengan menggunakan Sjahrir namun Sjahrir menolak karena ia tahu yang
dipilih rakyat adalah Bung Karno bukan siapa-siapa. Setelah
hancurnya Muso, yang juga mentor Sukarno di era ngekost di rumah Pak
Tjokro dan terbunuhnya Tan Malaka. Kekuatan kiri garis keras
sepenuhnya dibelakang Bung Karno seperti yang dikatakan di muka
tulisan ini bahwa DN Aidit cs adalah pengekor Sukarno sejak jaman
Jepang. Begitu juga dengan anak didik Tan Malaka yang langsung
berada dibawah Sukarno seperti Chaerul Saleh dan Adam Malik. Jadi
secara mutlak golongan garis keras Kiri yang tidak terpengaruh
ajaran Sosialis Kanan alias Sosialis moderat bernadi Owenisme
sepenuhnya berada dibelakang Bung Karno.

Satu golongan yang tidak mau dekat dengan kelompok Bung Karno dan
memiliki jaringan pengaruh paling kuat bahkan sampai detik ini
(tahun 2008) memiliki pengaruh besar atas gagasan modernisasi
Indonesia dan berperanan dalam penjungkalan Sukarno serta memberikan
api perlawanan terhadap Suharto sejak peristiwa Malari 1974 sampai
pada gerakan Reformasi 1998 adalah Lingkaran Sjahririan yang biasa
disebut orang-orang PSI dengan haluan ideologi Sosialis Kanan.
Walaupun saya tidak akan menyebut hanya kelompok PSI saja yang
militan terhadap kerja politik anti Sukarno tidak diragukan namun
yang paling menonjol dalam proses penjungkalan sampai pemberian
label buruk terhadap Bung Karno sampai pada peristiwa Malari 1974
adalah orang-orang PSI. Perlu diketahui setelah peristiwa Malari
1974 banyak dari golongan PSI dan juga orang-orang intelektual non
partisan yang dulunya anti Sukarno menjadi sadar bahwa apa yang
dilakukan Sukarno dalam menghadapi kekuatan asing ada maknanya. Baru
setelah mereka melihat penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan
kroni Suharto, korupsi besar-besaran seperti kasus Pertamina dan
Coopa juga penempatan pejabat korup yang tidak populer di kalangan
masyarakat membuat kesadaran baru bahwa rezim Orde Baru merupakan
rezim sinting. Namun pada saat itu Orde Baru tetaplah menjadi
lambang dari modernisme yang pro barat. Ada kemungkinan bila Suharto
jatuh maka yang berkuasa adalah kelompok yang dekat dengan komunis
atau juga ketakutan akan berdirinya negara Islam. Jadi faktor
Suharto juga merupakan fait accompli yang bisa disebut
kuldesak/jalan buntu bagi kekuatan modernis Indonesia. Perlu diingat
pada tahun 1970-an kekuatan Uni Soviet masih sangat raksasa
sementara di Iran pada tahun 1979 terjadi Revolusi Islam Khomeini
yang menjungkalkan pemerintahan Syah Reza Pahlevi yang pro Amerika
Serikat. Disinilah kemudian kaum modernis tidak berani melakukan
terobosan politik karena Suharto adalah satu-satunya alternatif agar
Indonesia tidak jatuh ke tangan Komunis atau juga tidak menjadi
negara Islam. Namun akhirnya terobosan itu menemukan efektivitasnya
dengan menekankan kekuatan nasionalis yang membangkitkan aroma
Sukarno, Dititik inilah kelak pada tahun 1970-an kekuatan Modernis
Sjahririan dan Visi Sukarnoisme mendapatkan masa-masa bulan madunya
setelah selama satu dekade penuh menghujat Sukarno. Kelompok Sjahrir
ini terlepas dari anggapan sebagian orang mengatakan bahwa Sjahrir
adalah sebuah `history of bubble’ gelembung sejarah. Namun diakui
atau tidak diakui 70% jalannya sejarah Indonesia tergantung pada
otak kelompok Sjahrir ini. Jadi bagi saya sendiri memulai merenungi
jalannya Orde Baru haruslah lebih dulu membedah bagaimana kelompok
Sjahrir bekerja dan apa maunya lalu kita korelasikan dengan Orde
Baru-nya Suharto. Deviasi antara pemikiran Sjahririan dengan Orde
Baru Suharto inilah yang merupakan penyimpangan dari maksud Orde
Baru. Karena bagi saya Orde Baru adalah proyek modernisme PSI yang
kemudian diselingkuhi oleh gagasan Nasionalisme Tangsi Suhartorian
dan membawa Indonesia ke dalam lembah kebangkrutan. Dan harus diakui
digiringnya konsepsi Nasionalisme Sukarno yang berdikari ke arah
penyatuan Indonesia dalam kebudayaan barat merupakan antaran dari
kalangan modernisme yang tidak sabaran.

Gagasan Indonesia Modern Dari Perspektif Intelektual Orde Baru

Banyak orang mengatakan bila menganatomi Orde Baru bacalah pikiran-
pikiran Ali Moertopo namun saya katakan adalah kurang tepat membaca
pemikiran Ali Moertopo. Justru bagi saya pemikiran Ali Moertopo baik
yang tertuang dalam buku Akselerasi Pembangunan 25 tahun ataupun
tindakan politiknya adalah sebuah langkah awal pengkhianatan dari
modernisasi Orde Baru yang dicita-citakan kelompok modernis. Itulah
makanya puncak dari perceraian Suharto dengan gagasan modernisasi
Indonesia adalah pada peristiwa Malari 1974.

Hanya dua orang yang menurut saya paling tepat dalam mengarahkan
cita-cita modernisme pasca Sukarno yang sempat disematkan pada
pundak Orde Baru mereka berdua adalah : Soedjatmoko dan Soemitro
Djojohadikoesoemo. Di alam pemikiran Soedjatmoko (Koko) faktor
pembangunan manusia menjadi pilihan utama. Dimensi manusia yang
terbebaskan dan merupakan tujuan utama dari pembangunan sendiri
merupakan pengejawantahan Marxisme dari jalur pelan. Koko tidak
mengenalkan konsep revolusi yang mendahului sejarah seperti halnya
konsepsi Leninis atau Maois tapi mengenalkan pada proses alami
perkembangan kebudayaan manusia yang menghargai kemanusiaan dan
tidak mencekal kemanusiaan ke dalam lembah penindasan. Watak utama
pemikiran Koko adalah Sosialisme. Sementara Soemitro Djojohadikusomo
(Cum) memiliki arti penting membentuk lingkaran yang kemudian sangat
berpengaruh terhadap initial capital Orde Baru dibawah Suharto.
Lingkaran itu sudah dipersiapkan Cum sejak tahun 1950-an dan menjadi
sebuah arus besar ekonomi politik paling berpengaruh sampai detik
ini bagi mentalitas pemikiran akademik ekonomi di Indonesia. Ekonomi
Amerika. Sayangnya Koko gagal total dalam mengkampanyekan dimensi
kemanusiaan dalam pembangunan dimana sesungguhnya Koko sudah tepat
dalam membidik faktor manusia sebagai hal yang paling utama dalam
kerangka pembebasan kemanusiaan dengan menggunakan kebudayaan modern
barat yang liberal. Sementara Cum hanya berhasil dalam membentuk
pengaruh wacana akademis karena akhirnya pekerjaan-pekerjaan ekonomi
dengan basis maling menjadi pilihan Suharto untuk melanjutkan
kekuasaannya. Disinilah yang akan menjadi pusat perhatian kita.
Bagaimana Suharto menghancurkan gerak sejarah Sukarno yang bertujuan
merebut secara mutlak sumber-sumber kekayaan ekonomi Indonesia
sehingga tidak menjadi permainan asing, kemudian dengan menggunakan
tangan kaum modernis Suharto membohongi bangsa Indonesia lewat
program-program ekonomi modern yang kemudian mengamputasi kaum
modernis dan membangun jaringan kekuasaan yang jahat dengan landasan
sistem mafioso Italia. Dimana hasilnya sudah kita lihat dalam
sejarah : Penghinaan kemanusiaan, Pembantaian manusia Indonesia
berskala raksasa (kekejaman Suharto dalam membunuhi orang pada
peristiwa 1965-1966 hanya bisa ditandingi oleh kekejaman pasukan SS
Hitler dalam membunuhi orang Yahudi), membangun sistem nasionalisme
palsu yang digunakan untuk kepentingan kekayaan segelintir elite dan
yang paling fatal adalah menyusun masyarakat dengan berbasis korupsi
dimana hasilnya bisa kita lihat adalah kehancuran dimana-mana.
Selain ketokohan Soedjatmoko dan Soemitro Djojohadikoesoemo ada nama
lain yang tak kalah hebatnya, seorang `Harvard Man’ berhaluan
sosialis, Sarbini Soemawinata. Namun pikiran-pikiran Sarbini tidak
begitu mengena dalam kultur Suhartorian, Akademik maupun wacana
intelektualis kecuali memang ada pengaruhnya bagi gerakan mahasiswa
tapi itu tidak seluas pikiran Koko dan Cum. Pengaruh Sarbini mungkin
yang paling tinggi adalah pada awal berdirinya Orde Baru dimana
modernisasi yang digadang-gadang kelompok PSI juga menyertakan
wacana Sosialisme dititik inilah Sarbini memiliki arti pentingnya.

Suharto Dan Penipuan Terhadap Orde Baru

Sesungguhnya adalah salah bila mengatakan Suharto adalah tokoh yang
paling berjasa terhadap Orde Baru. Justru yang paling tepat bagi
saya adalah Suharto pengkhianat Orde Baru. Suharto bukan saja telah
mengkhianati revolusi Sukarno (maka ia sering dijuluki celeng
kontrarevolusioner dan ini adalah tafsiran saya dalam lukisan Djoko
Pekik), Suharto juga berkhianat terhadap tujuan-tujuan modernisme
Orde Baru dan yang paling parah dari semuanya Suharto sudah membawa
jauh sekali Indonesia menyimpang dari arah tujuan Indonesia merdeka.
Di tangan Suharto Indonesia saat ini sedang mengalami kebingungan
terbesar, ke arah mana harus bergerak.

Suharto adalah penipu terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka.
Pertama-tama ia menggunakan surat perintah pengamanan a-politis yang
dipelintir menjadi kekuatan politik sebagai modal melawan Sukarno,
kemudian menggunakan histeria massa untuk membubarkan PKI dimana
alasan pembubaran itu sebelumnya didahului dengan membunuhi jutaan
nyawa orang. Sungai-sungai banjir darah dan jutaan orang kehilangan
nyawa, ratusan ribu dipenjara lalu belakangan ia menciptakan Gulag
di Pulau Buru. Setelah melumpuhkan Sukarno, Suharto menggunakan
kelompok modernis untuk bekerja mempercantik tindakan politik Orde
Baru lalu kemudian menipu mereka dengan memasukkan unsur-unsur
kekuasaan dalam tindakan memperkaya diri dan kroninya untuk
mempermulus jalannya kekuasaan. Modal pertama yang dilakukan untuk
melakukan itu adalah hasil boom minyak setelah Suharto tidak
melakukan tindakan solider terhadap negara-negara Arab dalam krisis
Palestina tahun 1973 yang menghasilkan forum OPEC. Setelah menipu
kelompok modernis dan membungkam mereka di tahun 1974, Suharto
mengkhianati mahasiswa yang dulu mendukungnya dan menjadi barometer
kebebasan intelektual dengan menyuruh Menteri Pendidikan mengumumkan
NKK/BKK, lalu pada tahun 1980-an Suharto menggenjot utang, melakukan
reformasi Perbankan yang menghasilkan penyerapan dana masyarakat
besar-besaran dan menjadi sumber utang terbesar Indonesia dimana
pada akhirnya kita menyaksikan Bank-Bank yang didirikan di Indonesia
dalam jumlah massif menjadi sarang-sarang penggelapan uang negara
dan masyarakat yang pada tahun 1998 sesudahnya utang itu harus
dibayar oleh rakyat. Suharto juga membangun Pasar Modal Indonesia
namun masyarakat yang diciptakan Suharto rupanya juga membawa Pasar
Modal Indonesia ke dalam kondisi nyaris bangkrut serta kerap menjadi
sarana pencucian seperti misalnya dana-dana gelap reboisasi yang
sering diputar di Pasar Modal Indonesia. Dari semua kegiatan
bejatnya Suharto memberikan seluruh akses modal kepada kroni-
kroninya yang bertujuan sebagai benteng kekuasaan Suharto. Serta
dengan lucunya Harto memberikan modal kepada anak-anaknya untuk
menjadi konglomerat dengan dana pinjaman yang tidak menyertakan
faktor resiko. Apa yang dilakukan Harto ini kemudian menjadi sebuah
gejala besar dalam pengerukan dana masyarakat dan negara dimana
Manajemen Resiko tidak pernah menjadi titik perhatian, banyak
kemudian anak-anak pejabat dari kelas menteri sampai lurah
menggunakan sistem fasilitas model Suharto ini pada anak-anaknya.
Jadi di bawah Suharto Indonesia bukan dibawa ke dalam negara modern
tetapi sebagai negara primitif berlandaskan sistem maling. Jelas ini
bukan sebuah negara modern, tapi negara kanibal yang primitif.
Merupakan kesalahan fatal bila Suharto diunduh namanya menjadi Bapak
Modernisasi Indonesia.

Suharto, Suhartorian dan Kapitalisme Semu

Pada awal-awal setelah peristiwa Gerakan Untung. Suharto jelas telah
melakukan tindakan subversif pada Bung Karno. Bahkan tindakannya itu
bisa disamakan dengan tindakan Letkol Untung yang tidak mencantumkan
nama Bung Karno dalam susunan Dewan Revolusi (Susunan ini biarpun
ngawur tapi juga memiliki makna serius terhadap kekuasaan Sukarno).
Pada siang harinya Suharto menahan Umar dan Pranoto untuk bertemu
dengan Bung Karno yang alasannya “Angkatan Darat tidak mau
kehilangan Jenderalnya lagi” Namun dengan cepat Suharto mengangkat
dirinya sendiri sebagai Menpangad tanpa sepengetahuan dan ijin
Sukarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Dari sini
saja Suharto bisa terkena tuduhan serius yaitu : membangkang
terhadap kekuasaan yang sah. Tapi Suharto tahu segalanya, ia punya
kartu truf yaitu hilangnya kelompok Yani yang diculik pasukan
Untung. Ada missing link yang paling membingungkan ahli sejarawan
tentang teori konspirasi 1965. Yaitu : Dimana Suharto pada malam 30
September 1965 setelah pertemuannya dengan Kolonel Latief, Wakil
Komandan Gerakan Untung. Seperti yang telah diketahui oleh umum
lewat pledoi Latief yang dirilis pada tahun 1978. Ternyata Suharto
dilapori oleh Latief bahwa pasukan Untung akan menangkapi para
Jenderal dan menurut pengakuan Latief, Suharto hanya mengangguk.
Dianggap sudah mengerti Latief pamit pulang dan meneruskan
pekerjaannya dalam pasukan Untung. Tapi hal itu dibantah oleh
Suharto, katanya Latief mencari-cari Suharto di Rumah Sakit Gatot
Soebroto untuk dibunuh. Pengakuan ini ada dua versi. Versi dari
majalah Der Spiegel dan Versi dari Otobiografi Suharto G. Dwipayana.

Sebelum jam enam pagi ada orang yang menyaksikan Suharto yaitu :
Mashuri yang kelak menjadi Menteri Penerangan di Jaman Orde Baru.
Mashuri menyaksikan sebelum jam 6 pagi Suharto sudah mengenakan
pakaian tempur. Ini menunjukkan bahwa Suharto kemungkinan sudah tahu
akan adanya gerakan. Dan orang yang mengetahui adanya gerakan ini
diluar sistem gerakan Untung adalah : Suharto. Ia sendiri dengan
menggunakan kendaraan dinasnya peegi ke Markas Kostrad dan tidak
dikawal. Dengan mata kepalanya sendiri ia menyaksikan banyak pasukan
dari luar daerah (Diponegoro) berkeliaran di sekitar Monas dan
Istana Negara.

Puncak dari kehebatan Suharto dalam menguasai informasi Gerakan
Untung adalah ketika ia mengucapkan kepada anak buahnya setelah
hampir seluruh markas Kostrad sudah mendapat info bahwa Yani cs
diculik adalah ucapan : “Itu Gerakan Untung, dan Untung sudah lama
menjadi binaan PKI”. Ucapan inilah yang kemudian menjadi dasar
paling kuat bukan saja menghantam gerakan Untung, menjungkalkan
Sukarno dari kekuasaannya bahkan lebih jauh lagi menciptakan rezim
teror selama 32 tahun.

Saya tidak akan berbelit-belit menceritakan sejarah G 30 S yang
muncul banyak kontroversi. Tapi menceritakan tentang awal mula
Suharto dengan ucapannya : PKI berada dibalik Gerakan Untung. Ucapan
inilah yang kemudian menjadi sebuah landasan filosofis paling
penting dari semua struktur kekuasaan Suharto. Tidak mungkin
menjelaskan kekuasaan Suharto tanpa melibatkan alasan utama
berdirinya rezim teror ini tanpa menyertakan PKI sebagai alat paling
penting dalam menciptakan rezim teror. Seperti yang telah tercatat
dalam sejarah bahwa ketika Suharto sudah semakin mendekat dengan
Sukarno dalam pertarungan politiknya. Suharto menggunakan kekuatan
media massa untuk menciptakan histeria massa dimana kemudian teror
paling kelam dalam sejarah Indonesia terjadi. Uniknya peran media
massa ini kemudian sangat penting juga dalam menciptakan pemulihan
nama baik Suharto di tahun 2008 saat ia sudah sakit-sakitan.

Melalui alat tawar PKI yang anehnya Sukarno juga terjebak dalam
tawaran itu dan bukannya menangkap Jenderal Suharto. Suharto
bergerak lebih agresif lagi. Ia langsung mengisi stafnya dengan
orang-orang Diponegoro yang pro dengan Suharto sejak tahun 1950-an.
Perlu diingat Jenderal Yani sendiri agak kurang disukai oleh
Diponegoro karena sikapnya yang sudah ke Jakarta-Jakartaan.

(Ada sambungannya, udah siang saya mau kerja dulu ya….)

ANTON

—– Original Message —–
From: “bungaran”
To:
Sent: Tuesday, January 22, 2008 6:50 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Pak andi jika mau lihat data lebih baik masuk ke:
> http://www.econstats.com/global/norgs2/AAORGS_cntInd2.htm
> baru dari data-data itu anda bisa hitung seperti apa sih kondisi
> ekonomi indonesia dari tahun 1945-2008.

—– Original Message —–
From: “Ignas Iryanto”
To:
Sent: Wednesday, January 23, 2008 10:21 AM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Bung Andy, saya juga belajar banyak dari debat panjang ini yang hanya bisa berlangsung karena kegigihan bung. Buat saya sudah jelas posisi masing masing pihak. Soalnya adalah bagaimana mengambil pelajaran dari sejarah hidup serta praktek kenegaraan dr dua tokoh itu.
>
> Saya mengalami masa kecil di Flores selama 4 tahun di asramakan. Selama masa itu, melihat betapa dengan INPRES sekolah sekolah di kampung dibangun. Dari yang sebelumnya dari kayu (umumnya bahan kelapa) berubah menjadi gedung yang baik dan lebih layak. Selama masa itu saya sangat kagum pada Suharto.
>
> Setelah masuk Jogya tahun 1980, saya mulai agak terbuka bahwa ada sesuatu yang tidak pas. Dan selanjutnya dari tahun ke tahun makin Yakin bahwa yang dijalankan Suharto telah membawa kehancuran bangsa ini secara lebih remuk.
>
> Menurut saya, secara politik serta Budaya dosanya yang telah dimulai sejak awal kekuasaannya, terlalu besar untuk dimaafkan. Karena sendi sendi kebangsaaan dari masyarakat yang plural secara budaya yang juga bersumber dalam naskah Mukadimah kita telah diporak poranda selama masanya. Budaya adalah sumber modal sosial yang menjadi penggerak dari berbagai perubahan ekonomi maupun politk. Karena hancur, kita tidak bisa bangun lagi secara cepat ketika terpuruk di tahun 1997. Jadi kerusakan yang berkepanjangan ini, bukan hanya merupakan keteledoran Presiden2 setelahnya namun juga merupakan akibat panjang dari kehilangan trust, soliditas, solidaritas sosial yang terjadi selama ini. Itu diperburuk, karena Presiden2 setelah itu tidak mampu menjawab persoalan secara dasariah. Dikiranya seluruhnya bersumber dari ekonomi semata dan lalu bersandar pada data data ekonomi yang lebih banyak bersifat kuantitaif…apalagi jika dimanipulai.
>
> Saya memahami bahwa Argumen bung Andi, lebih diletakan pada “keberhasilan” ekonomi selama Era Suharto dan dikontradiksikan dengan era Bung Karno. Sudah banyak buku menulis mengenai erzatz capitalism atau buble capitalisme atau krony capitalism yang terjadi di era Soeharto. Prinsipnya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang kasat mata secara fisik itu, tidak akan sustain. labil dan tidak akan kuat menahan gempuran krisis. Tidak ada kompetisi yang memacu inovasi maupun efisiensi yang akan membuat adanya kekuatan ekonomi nasional yang benar benar kokoh. Kita bisa berdebat soal ini secara teori, akan sangat panjang dan kayaknya bukan disini forumnya selain hal ini juga sudah sering diperbedatkan. Sebagai awam, saya paling tidak hanya melihat fakta yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Dimana ketahanan pangan kita setelah Suharto mendapat penghargaan dari FAO dulu ? Dimana industri kita ? Dll. Hampir semuanya rontok. Yang bertahan hanya UKM dan para petani serta industri rokok.
> Mengapa ? Karena, menurut saya, mereka tidak terlalu parah digerogoti oleh krony capitalism nya Suharto. BPPC dibentuk untuk menggerogoti industri rokok namun tidak terlalu berhasil. Merekalah yang bertahan. So, benar secara fisik kita kelihatannya berhasil namun sejatinya kita telah jadi bangsa yang lemah (spiritnya dilemahkan) dan karena itu masuk dalam penjajahan model baru.
>
> Selama 1967 - 1977, ketika Suharto masih sangat tergantung pada ekspert dalam kabinetnya dan putra putrinya belum dewasa, gebrakan gebrakan dalam mengatasi kondisi ekonomi yang buruk waktu itu lebih terlihat ketimbang kondisi saat ini. Namun tidak setelah itu. Ketika kekuasaan politik makin memusat dan orang2 yang mengelilingi dia makin bermental ABS (dan dia pun menikmatinya), kita salah arah. Justru ketika itu beberapa negara melakukan koreksi terhadap pendekatan developmentalism, kita tidak serius melihatnya. Kita makin jauh terjatuh pada crony capitalism yang membawa kita ke jebakan hutang yang berkepanjangan. Kita menjadi bangsa pengemis yang tertawan oleh jebakan hutang sementara harta kekayaan kita dikuasai.
>
> Menurut saya, tidak benar juga bahwa masa Bung Karno rakyat sejahterah. Ada persoalan pangan yang terjadi dll. Disini mungkin saya berbeda dengan Pak Haniwar. Namun apa yang menyebabkan hal itu. Politik Bung Karno yang lebih menekankan pada martabat bangsa…martabat dalam bernegosiasi dan bertarnsaksi (termasuk jika kita meminjam), martabat dalam politik luar negeri dll. Yang patut kita renungkan, apakah PENEGAKAN MARTABAT BANGSA ITU HARUS SELALU BERSIFAT KONFRONTATIF TRHADAP BANGSA LAIN ? Ini yang harus diformulasikan oleh generasi sekarang.
>
> Yang pasti, Bung karno tidak mengambil benefit, paling tdiak secara ekonomi, dari seluruh politik ekonominya. Dia benar benar bekerja dan mengabdi pada rakyatnya. Disana kita menyintainya walaupun tdk harus memujanya sebagai dewa tanpa kekeliruan.
>
> Menurut saya, Bung Karno membangunkan roh bangsa ini dan memerdekakannya dengan kekuatan spirit itu. Dia memimpin bangsa ini juga dengan kecenderungan menjaga spirit sebagai bangsa yang merdeka. Secara ekonomi dia tidak terlalu berhasil. Namun secara relatif pada masa dia, bangsa bangsa lain juga tidak makmur makmur amat.
>
> Suharto berusaha membangun bangsa ini secara fisik dan dengan itu membunuh spirit bangsa sebagai bangsa yang bermartabat dan sebagai manusia manusia yang merdeka. Kemajuan fisik menjadi nol karena secara cepat fisik itu akan ambruk tanpa roh yang menghidupkan.
>
> Tugas kita saat ini, menurut saya, merevitalisasi spirit itu dan dengan dasar itu mereknstruksi kehidupan politik dan ekonomi bangsa.
>
> Sekali lagi, terima kasih atas pelajaran Bung Andy, Haniwar, Anton serta Pak Maneke dalam debat ini. Yang diatas bukan konklusi namun posisi saya.
>
> Salam, Irry.

—– Original Message —–
From: “Haniwar Syarif”
To:
Sent: Wednesday, January 23, 2008 3:50 PM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> wartawan memverifikasi data ?
>
> saya sudah bosan dgn wartawan yg membuat berita sesuai pesanan..
>
> belum lagikalauinfo resminegara aja bohong..apalagi info wartawan.. ya
> banyak kemungkinan bohong, antara lain utk memenuhi pesanan
> pemerintahnya.., yg saat jaman Bung karno sangat benci Bung Karno..,
> yangberaniberaninya bikin Konf.AA utkmenggalangkekuatan anti koolinialisme,
> yg berani beraninya gotohell with your aid, jika aid nya ada syarat macam
> macam.., ygberani berani bilang PBB tidak objektip krn adanya hak veto dr
> negara barat..
>
> Dan siapa juga tahu betapa media massa Amerika saat itu ikut mendukung
> pernyataan Bush
>
> nggakaneh kalau mrk melempat berita bohong .. utkmembenarkan pendongkelan
> Bung karno..
>
>
> Tapi sudah lah.. saya merasa sudah mengeluarkan segala argumentasi saya..
>
>
> saya ingat betapa bohong nya berita misalnya ttg pencukilan mata para
> jenderal doleh PKI, dan penganiayaan lain
>
> ini terungkap dari hsl otopsi para dokter yg ada dalam berita
> acara pengadilan.
>
> Bayangkan apa yg harus kita percaya datri sebuah pemerintah yang memulai
> pemerintahannya dgn berita bohong..
>
> Soal betapa duit hasil minyak dipakai seenaknya, ini ilustrasinya ..
>
> Saya ingat betapa ketika seorang istri direktur pertamina (
> kalaunggaksalahnamanta Kartika) yg menggugat harta warisan suaminya ( kalau
> nggaksalah Thaher )di Singapore.. , ]
>
> dan uahhh besarnya nilai yg digugat./diperebutkan.
>
> jika bunganya di bungakan lagi.. lalu hasilnya di bungakan lagi.. maka
> cicit bunganya aja sudah besar luar biasa..
>
>
>
> dan itu hanya di satu rekening Singapore dan hanya dari seorang mantan
> direktur perbekalan Pertamina.
>
> Bayangkan bagimana boss nya dan boss dari bossnya..
>
>
>
> Saya pikir ini saat kita biarkan pembaca menilai sendiri semua data dan
> info yg kita berikan..
>
> yang saya .atau . teman teman juga punya orang tua yang hidup dijaman Bung
> karno.. bisa tanya pada orangtua nya apa benar berita ttg mati kelaparan yg
> begitu massal.
>
> Lha massa itu.. kekeluargaan kita kuat sekali.. dipinggir Jakarta banyak
> sekali tanaman pangan, yang bis kita ambil kalau lapar..,mixal singkong..,
> Condet dan Pasar Minggu masih penuh tumbuhan pangan..
>
> Ketika seseorang memulai pemerintahanny dgn supersemar palsu, dan banyak
> bualan spt soal pencungkilan mata para jenderal ( ini dimuat oleh wartawan
> yg kata anda kerjanya memverifikasi data) ketika semua proyek di mark up,
> ketika seorang direktur Pertamina saja punya duit luar biasa banyak…pada
> saat itu saya mau bilang sama Andi… , saya nggak percaya adajasa Eyang
> yg significant,setidaknya salahnya jauh lebihbesar..
>
> Saya rasa teman teman juga sudah bosan dgn diskusi kita..
>
> Dan buat teman teman… jangan salah..mengira saya benci pada seseorang
> ..yang benar saya ingin semua ada pada proporsinya… yang salah harus
> dinyatakan salah.. yang bohong harus dinyatakan bohong..
>
> dengan itu sistim nilai bisa bekerja..dgn baik , agar segalai nilai yang
> kita anggap salah tidak akan dilakukan.lagi .
>
> Ketika kita memaafkan sesorang tanpa mengatakan bhw yg dia buat salah…
> akan ada kemungkin orang mengira bahwa perbuatan itu tidak salah dn pantas
> diulangi
>
>
>
>
> Salam
>
> Haniwar

—– Original Message —–
From: “anton_djakarta”
To:
Sent: Wednesday, January 23, 2008 4:43 PM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Lha, kan Bung Karno udah bilang sendiri ke Cindy Adams. Dia begitu
> mencintai Amerika Serikat, semua tokoh panutannya adalah pemimpin-
> pemimpin Amerika seperti Jefferson dan Lincoln. Tapi kenapa pers
> Amerika selalu memburuk-burukkan dirinya.
>
> Mangkanya kalo cuman TIME jadi rujukan dan itu dianggap gambaran
> sejarah umum tentang Bung Karno, yah diketawain aja.
>
> Ini misalnya kalau majalah/koran luar negeri bilang Indonesia sering
> kena Bom, rusuh sana-sini. Tapi yang di kita biasa aja kan. Rusuh di
> Poso dianggapnya seluruh Indonesia kacau, padahal tau sendiri
> wawasan geografi orang Amerika itu cupet. Dikiranya jarak Poso ke
> Jakarta cuman 2 jam perjalanan darat. Yang jelas berita itu
> mendorong stereotype.
>
> ANTON

—– Original Message —–
From: “M. Danil Daud”
To:
Sent: Thursday, January 24, 2008 9:17 AM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Salam,
> Soal kelaparan zaman Soekarno, kalau kita baca buku Soe Hok Gie,
> Catatan Harian Seorang Demonstran, dimana dinyatakan ketika di
> Istana, dia diundang ke istana, dia menyaksikan Presiden Sokarno
> berdansa-dansi dengan penari istana yang berpakaian kebaya berbelahan
> dada rendah, besoknya dia menyaksikan seorang yang berpakaian rapi
> seperti orang kantoran (bukan orang yang miskin) sedang “meleles”
> kulit mangga untuk dimakan di sekitar Duta Merlin Harmoni yang hanya
> beberapa ratus meter dari Istana Merdeka.
>
> Kakak saya juga bercerita, pada sekitar 1965-an dia ikutan antri beli
> beras di kota kami Kisaran Sumatera Utara.
>
> Salam,
> M. Danil Daud

—– Original Message —–
From: “bungaran”
To:
Sent: Thursday, January 24, 2008 9:43 AM
Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto

> Jaman Suharto angka-angka yang seharusnya minus bisa dipositipkan.
> Mereka mengeluarkan angka-angka yang sdh disulap. Jadi begitu keluar
> angka-angka itu dibuatlah asumsi-asumsi. neraca defisit pun bisa
> menjadi positip dengan jalan minta utangan. Proyek-proyek demi proyek
> dimunculkan seolah-olah Indonesia sedang membangun padahal tidak.
> Coba lihat apa yang terjadi di Papua dan daerah-daerah lain, keadaan
> disana sangat berbeda dengan keadaan jakarta. Makanya tidak heranlah
> jika Aceh,Papua dan daerah-daerah lain memberontak karena tidak ada
> pemerataan. Suharto dan para pejabat suka bermain dengan angka-angka.
> Angka-angka ini banyak disulap dan angka demi angka masuk ke kantong
> rekening hingga bilangan digit 15 jadi tidak heran begitu krisis
> datang ekonomi pun ambruk. Angka-angka ekonomi yang tadinya positip
> berguguran menjadi negatip. Rakyat terpana dan informasi mencuat
> jumlah utang terkini ratusan trilyun dan jumlah yang telah dikorupsi
> nilainya ratusan trilyun juga. Pabrik banyak yang tutup, investor
> pada kabur ke China dan Vietnam( dan pengangguran ada dimana-mana).
>
> 32 tahun bukan masa yang singkat,dan kita lihat hutan-hutan pada
> gundul, kekayaan alam kita menyusut, lingkungan kita tercemar.
> 32 tahun mereka berpesta sorak sorai gembira diatas penderitaan
> rakyat.
> 32 tahun mereka memperkosa Hak-hak asasi Manusia, jutaan orang mati
> terbunuh tanpa alasan yang jelas.
> Apa lagi yang tersisa dari kita.
> 32 tahun menangis, Inilah Indonesiaku.

—– Original Message —–
From: “tin tin”
To:
Sent: Thursday, January 24, 2008 1:57 PM
Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Re: Menyoal Kasus Soeharto - Bung Anton

Dari sekian topik di forum ini, maka topik Soekarno dan Soeharto lah yang paling menarik bagi saya.
Dulu waktu saya kecil, saya suka sama Soekarno dan benci sama Soeharto ( yaitu pada tahun 1982 bertepatan dengan kampanye pemilu, saya benci Soeharto dan partai Golkarnya ). Tetapi keadaan berubah semenjak tahun 1997 - 1998 dimana banyak orang dan mahasiswa yang benci Soeharto maka saya katakan kepada orang/ mahasiswa itu kalo saya salut terhadap Soeharto, saya membela Soeharto atau menjadi pendukung Soeharto. Rekan- rekan FPK, maaf kalo pikiran saya ini bersebrangan dengan pikiran mayoritas di forum ini. Jika ada rekan2 yang akan memaki saya, mengatakan saya bodoh, bego, konyol dan tidak punya otak atau bahkan jika ada yang akan melempar saya dengan sendal,,, he3x,,, saya coba terima dengan senyuman,,, terima kasih ,,, justru dengan hal- hal seperti itulah saya teryakini bahwa setiap individu mempunyai logika berpikir, mempunyai nalar atau naluri masing2 dan dengan begitu pula saya belajar untuk menghormati perbedaan pendapat. Saya dapat memahami perasaan jika kita
dikatakan bego/ konyol oleh orang lain,,, maka itu saya tidak akan mengatakan itu karena saya tahu bagaimana rasanya.

Kembali ke Soekarno dan Soeharto. Saya lihat dalam milis ini selalu berkutat kepada kedua sosok tokoh tersebut. Sebenarnya tulisan Bung Anton dibawah ini mencerahkan karena dipaparkan adanya kekuatan dari luar ( sebut AS ). Sejujurnya saya sudah mempunyai pemikiran bahwa luluh lantahnya bangsa ini dan juga jatuhnya kepemimpinan Soekarno - Soeharto itu karena faktor dari luar ( AS ). Cuma sayangnya masyarakat kita lebih sering mendengung-dengungkan kata- kata 32 tahun lah dan tidak berpikir lebih luas dan jauh lagi.
Yang namanya negara adidaya ingin memperbesar kekayaannya, ingin negara dan rakyatnya makmur sehingga negara tersebut akan “menyelesaikan setiap penyakit” yang dapat menghambat tujuan dari negara tersebut. Sebenarnya kalo kita baca tulisan Bung Anton dengan baik dibawah ini maka kita akan temukan beberapa fakta.
Fakta yang saya temukan adalah Soekarno berusaha untuk mandiri dan berdikari, bebas dari pengaruh negara2 lain. Pemikiran inilah yang membahayakan bagi negara adidaya karena tentunya salah satu pasar potensialnya akan hilang. Untuk itulah Soekarno diselesaikan. Namun juga, negara adidaya itu bermain cantik, dalam setiap aksinya selalu saja ada pihak yang dijadikan kambing hitam dan kambing putihnya, yang selanjutnya kambing putih itu pun dapat dihitamkan juga.
Mengenai Soeharto atau kenapa saya membela Soeharto, bahwa saya lebih berpikir bahwa hancurnya negara ini karena kekuatan luar ( sebut AS ) ketimbang dari Soeharto itu sendiri. Saya punya catatan kecil yang selalu saya ingat dan pergunakan ketika berbicara mengenai terpuruknya negara ini. Bahwa sekali lagi, sikap atau tindakan Soeharto telah dinilai oleh negara adidaya sebagai ” penyakit yang harus diselesaikan ” sebagaimana negara adidaya telah menyelesaikan Sadam Husein.
Seperti halnya dengan Soekarno, di kurang lebih 2 tahun sebelum berakhir kepemimpinannya Soeharto, Soeharto juga melakukan tindakan yang bagi AS adalah sebuah tindakan membangkang. Sampai akhirnya AS memberikan sanksi berupa embargo peresenjataan. Namun Soeharto tetap nyantai,,, tidak dapat dari AS maka dia bisa bekerja sama dengan Rusia.
AS pernah minta wilayah di Indonesia untuk dijadikan pangkalan militernya tetapi Soeharto bilang “tidak bisa” bahkan Soeharto dan Mahatir mendesak agar Philipina mengusir panggkalan militer AS di negeranya, karena itu tidak sesuai dengan jiwanya ASEAN. Di awal pembahasan mengenai pasar bebas,,, negara AS pun mengakui bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan yang paling potensial dan merupakan incaran dari negara2 maju. Namun, sekali lagi Soeharto bersama Mahatir mengkampanyekan agar terjadi dulu pasar bebas diantara negara ASEAN,,, jadi jual dan beli suatu product itu kalo bisa ada dilingkungan negara2 ASEAN saja,,, kalau bisa jangan membeli produk dari luar negara ASEAN. Soeharto adalah presiden yang suka bertemu dengan rakyat kecil,,, berdialog,,, dan didalam kesempatan dialog itu pasti disisipkan nasihat agar membeli dan mencintai produk dalam negeri karena sebentar lagi kita akan menghadapi pasar bebas,,, begitulah ujar beliau. Ada satu lagi tindakan Soeharto tetapi tidak
bisa saya tampilkan di forum ini.
Sekali lagi saya tidak mau terjebak dengan kata-kata 32 tahun,,,, Soekarno dan Soeharto adalah dua orang pemimpin besar dan banyak jasanya walupun kedua- keduanya juga mempunyai lembaran hitam. Sesungguhnya negara AS akan senang sekali karena melihat rakyat Indonesia saling bertikai, saling menyalahkan pemimpin satu dengan pemimpin yang lainnya,,, saling sibuk mencari kesalahan pemimpin dan saling sibuk membela pemimpin,,, sekali lagi umpan/ rekayasanya AS sudah termakan dengan baik oleh rakyat ini,,,
Sesungguhnya akar/ biang kerok dari masalah ini adalah negara adidaya yang menginkan negara kita tidak bisa maju,,, dan negara kita senantiasa dapat dikontrol dan selalu berketergantungan dengan negara adidaya tesebut.

Salam

-Martin-