Ghozan Yuk Sinau….

[ Sabtu, 02 Agustus 2008 ]

Oleh Ario Djatmiko

Pertanyaan ini seharusnya menjadi pertanyaan untuk semua profesi di negeri ini. Saat ini, kita sedang menunggu ratifikasi piagam ASEAN. Bangsa ini sedang menaruh batu pijakan sejarah.

Pertanyaannya, apakah makna pasar tunggal ASEAN bagi profesi dokter di negeri ini? Seorang teman dokter yang ahli dalam perumahsakitan bercerita. Saat menerangkan business plan di RS, seorang dokter senior mengemukakan keberatan.

Menurut dia, istilah business plan untuk pekerjaan dokter terdengar kurang tepat. Pekerjaan dokter itu pekerjaan mulia. Jangan pernah disamakan dengan bisnis. Ganti saja dengan sebutan action plan atau apalah, asal jangan menggunakan kata bisnis. Nggak pantes, semua mengamini!

Benarkah pekerjaan dokter itu sakral? Anggapan umum, sakralitas selalu bertolak belakang dengan uang. Lha, pekerjaan mulia kok narik ongkos, terkadang mahal. Lantas, di mana letak sakralnya? Hal lain, apakah karena disebut karya mulia, lantas pekerjaan dokter tak boleh tersentuh oleh ukuran lazim suatu profesi?

Prof Laksono melihat sebuah paradoks. Tempat terpencil yang membutuhkan uluran hati, ternyata, sepi dokter. Sebaliknya, dokter (baca: dokter spesialis) justru bertumpuk di kota besar, yang perputaran ekonominya tinggi. Jadi, lebih cocok dikatakan bahwa distribusi dokter lebih mengikuti hukum ekonomi ketimbang rasa perikemanusiaan.

Anda pernah mendengar dokter berpenghasilan Rp 1 miliar per bulan? Tampaknya, banyak dokter yang tangkas berbicara soal uang. Tetapi ironis, ada dokter yang berpenghasilan Rp 1 juta sebulan. Di sini, pasar berbicara. Tetapi bagaimanapun, masyarakat memerlukan kejelasan bagaimana seharusnya berurusan dengan dokter.

Masa Transisi

Ada baiknya kita bertanya, bagaimana profesi dokter dulu, kini, dan kelak di masa datang? Perkembangan teknologi membawa perubahan peradaban. Shortell membagi perjalanan dokter menjadi tiga tahap.

Tahap petama, era sebelum 1980. Shortell menyebut era Solo. Dokter praktik atas nama pribadi. Peran dokter amat dominan, hubungan dokter-pasien paternalistik. Di sini, dokter langsung berperan sebagai deal & price maker. Dokter merasa pasien itu adalah “miliknya”.

Akibatnya, kontrol perilaku dokter mustahil. Ungkapan power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolutely pun terjadi. Lihat, kisah buruk pelayanan medik menghiasi media negeri ini.

Hubungan dokter tamu dan RS swasta sebatas interlock interest. Artinya, hubungan terjadi sejauh kepentingan (baca: finansial) masing-masing terpenuhi. Tanpa ada visi. No client, no business! Pasien “milik” dokter tamu, RS swasta hanya fasilitator. Nilai dokter tamu di mata RS swasta lebih karena kekuatan pasar ketimbang keahliannya. Seahli apa pun si dokter, tanpa mampu mendatangkan pasien, tidak ada harganya.

Tetapi di sisi lain, RS swasta dibuat tidak berdaya. Dokter “top” sering sewenang-wenang mendikte RS. Tapi, apa daya, RS swasta butuh pasien. Terjadi hubungan “benci tapi rindu”. RS Swasta terjebak! Investasi mahal membuat ketergantungan RS swasta semakin besar. Produk medik tak terkontrol, ujung-ujungnya RS tidak kompetitif lagi. Sungguh bencana menanti di era hyper kompetisi nanti.

Tahap kedua, pada 1980-2000, Shortell menyebut era grup. Dokter dalam spesialisasi yang sama membentuk grup kerja. Awalnya, grup kerja itu bertujuan baik. Menjamin ketersediaan dan kualitas dokter. Tentu juga menjaga kualitas hidup si dokter sendiri. Terjadi depersonalization, pasien tidak lagi mencari nama dokter, tetapi keahlian.

Tetapi, timbul masalah baru. Lahirnya mafia! Terbentuknya grup mendorong praktik monopoli, satu bentuk kejahatan usaha. Grup mempunyai posisi tawar yang luar biasa. Dengan demikian, kualitas dan harga sepenuhnya ditentukan oleh grup. RS swasta semakin tidak berdaya dan produk semakin tak terkontrol. Ternyata, era grup tidak bertahan lama. Mempekerjakan dokter dengan loyalitas ganda sungguh akan menyulitkan RS swasta.

Tahap tiga, pada 2000-ke depan, disebut era korporasi. Pelayanan medik berubah secara fundamental. Produk medik merupakan hasil kerja sistem. Untuk menghasilkan produk medik yang sesuai dengan harapan pasien, semua komponen dalam sistem harus betul-betul terkontrol. Termasuk, performa dokternya tentunya. Terjadi depersonalization, dokter sepenuhnya membawa bendera RS.

Stephen Young mengingatkan, customers are always the heart of market capitalism. Tidak bisa lagi RS swasta membiarkan “denyut jantungnya” ditentukan oleh dokter tamu. Untuk mampu mengembangkan diri, mutlak RS (baca: RS swasta) harus mandiri. Di sini RS harus menjadi deal & price maker. RS-lah yang bertransaksi, menjamin produknya sesuai dengan harga yang dibayar pasien.

Untuk itu, tidak bisa dihindari, RS harus memiliki home dokter sendiri. Tentu RS swasta sepenuhnya mendukung home dokternya agar unggul bersaing. Lantas, bagaimana nasib dokter tamu? Seorang direktur RS swasta mengingatkan saya, tidak ada tempat lagi untuk “dokter asongan”. Sungguh ungkapan tajam, tetapi dia jujur dan mungkin benar!

Memahami Korporasi

Curtis Schroeder benar, bisnis kesehatan adalah tambang emas. Ruang yang dulu tersedia untuk pekerjaan mulia kini diserbu pebisnis tangguh. Arena pertempuran bakal dahsyat. Para pebisnis yang tangkas bertarung ikut bermain. Pelayanan medik sudah menjadi milik industri. Produksi ditentukan oleh “perintah kompetisi”.

Hanya RS yang mampu menghasilkan produk kompetitiflah yang akan survive. Produk unggul hanya dapat dihasilkan oleh dokter unggul, itu pasti. RS-lah yang berhak menyeleksi siapa dokter yang akan diterima kerja dan siapa tidak. Tentu dengan kriterianya sendiri. Peta berubah, terjadi arus balik. Saatnya dokter harus melamar kerja dan nasib sepenuhnya ditentukan oleh si pemberi kerja, RS swasta!

Pasar tunggal ASEAN berarti pergerakan modal, teknologi, barang, dan manusia unggul bebas hambatan. Pilihan RS swasta tidak berbatas lagi. Dengan dingin, pasar akan memilih dokter yang betul-betul unggul. Artinya, reputable doctors, mengikuti perkembangan teknologi mutahir, dan yang diterima pasar tentunya.

Masihkah kita bisa mengatakan profesi dokter itu sakral? Tampaknya, terjadi ketinggalan cara pandang. Pemahaman dokter terhenti di era solo, banyak dokter yang masih berpikir sebagai penguasa pasar.

Teringat pesan Galileo: measure what can be measured, make measurable what can not be measured. Saatnya, kita harus menerima, dokter hanyalah profesi biasa yang setiap saat siap diukur. Dapatkah pendidikan dokter di negeri ini membawa anak didiknya bersaing di pasar yang kejam nanti? Pertanyaan itu harus dijawab!

Ario Djatmiko, ketua Litbang Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim

Sumber : http://jawapos.com/

Oleh Irwansyah *

Kita seringkali dibingungkan oleh kenyataan bahwa di Indonesia ada Hari Pekerja, yang jatuh pada tanggal 20 Februari, sementara ada juga Hari Buruh, yang jatuh pada tanggal 1 Mei. Belakangan ini, setidaknya dalam tiga tahun terakhir, perayaan Hari Pekerja tidak pernah terdengar lagi gaungnya, sementara perayaan Hari Buruh diikuti oleh puluhan ribu orang.

Memang, Hari Pekerja tidak pernah dimaksudkan untuk berpihak pada kesejahteraan pekerja Indonesia. Tanggal 20 Februari ditetapkan sebagai peringatan atas berdirinya FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia), di tahun 1973, yang merupakan hasil peleburan 21 serikat buruh yang selamat dari pembantaian terhadap aktivis-aktivis buruh yang beraliran kiri atau dianggap beraliran kiri sepanjang tahun-tahun awal berdirinya Orde Baru. Serikat-serikat buruh yang tadinya berafiliasi dengan partai politik tertentu, pada masa itu, dipaksa melepaskan afiliasi politiknya, lalu dipaksa berafiliasi dengan satu-satunya kekuatan politik yang tidak mau mengaku sebagai partai politik—yakni Golongan Karya. Sejak didirikannya, para pimpinan FBSI selalu merupakan tokoh Golkar. Ketua pertamanya adalah Agus Sudono, seorang yang sangat dekat dengan militer dan keluarga Soeharto—dia kini adalah salah satu ketua yayasan yang disinyalir dekat dengan keluarga Soeharto, yakni Yayasan Suryasumirat. Sekjen pertama FSBI adalah Suwarto, seorang perwira Operasi Khusus (Opsus), badan militer yang ditugasi untuk mengendalikan kehidupan politik rakyat Indonesia di awal berdirinya Orde Baru.

Sejak awal, jelas bahwa FBSI ditujukan untuk memberangus buruh dan menutup dunia politik bagi buruh. Ideologi yang dikenakan oleh FBSI adalah ideologi harmoni, yakni antara buruh dan pengusaha harus ada ketenangan, tidak boleh ada konflik. Para pengurus teras FBSI juga selalu merupakan tokoh-tokoh yang dekat atau tergabung dalam Golkar. Dengan komposisi kepengurusan semacam ini, FBSI juga berfungsi sebagai pendulang suara bagi Golkar dalam tiap pemilu, mirip dengan “organisasi-organisasi profesi” lainnya seperti HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) maupun HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia).

Walau demikian, FBSI tetap tidak dapat sepenuhnya mengendalikan perselisihan perburuhan. Terlebih sejak Soeharto mengeluarkan Keputusan 15 Nopember 1978 (KNOP 15) yang mendevaluasi nilai rupiah terhadap dolar, dari Rp 415 per dolar menjadi Rp 625 per dolar. Devaluasi ini melambungkan harga-harga kebutuhan pokok—dan mereka yang upahnya tetap, seperti buruh, adalah yang paling terpukul oleh keadaan ini. Perlawanan buruh berlangsung di mana-mana.

Di tahun 1985, FBSI diganti menjadi SPSI, keadaan menjadi bertambah parah karena SPSI dijadikan sebuah “wadah tunggal”—sebuah penghalusan istilah bagi dijalankannya sistem korporatisme negara oleh Orde Baru. Untuk memperhalus kenyataan bahwa pemberangusan gerakan buruh dilakukan secara lebih sistematis, Soeharto menunjuk Cosmas Batubara, seorang mantan aktivis ’66, menjadi Menteri Tenaga Kerja. Cosmas memperkenalkan konsep Upah Minimum dan Jamsostek sebagai sogokan bagi buruh yang sekarang tidak lagi memiliki kebebasan untuk berorganisasi.

Biar bagaimanapun rejim Orde Baru berusaha—dengan segala represi, siksaan dan terornya—gelombang perlawanan buruh tetap tidak dapat diredam. Bahkan SPSI, yang dirancang sebagai satu alat yang secara sistematik akan menghabisi aspirasi politik buruh, ternyata kemudian dipakai oleh banyak buruh sebagai alat perlawanan. Kita tahu, Marsinah gugur di tahun 1993 ketik a memperjuangkan pembentukan SPSI di pabriknya, di Sidoarjo.

Kegagalan SPSI untuk berfungsi sebagai serikat buruh yang memperjuangkan nasib buruh ketika berhadapan dengan kerakusan pengusaha ini menyebabkan mulai bertumbuhnya serikat-serikat buruh alternatif. Beberapa yang patut disebut adalah SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), SBMSK (Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan) dan PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia).

Perjuangan panjang gerakan buruh Indonesia akhirnya mendapatkan titik-terangnya ketika Soeharto dipaksa turun dari singgasananya. Sekalipun reformasi, yang menyusul lengsernya penguasa Orde Baru itu, tidaklah memberi buah seperti yang diimpikan sebelumnya, reformasi ini tetaplah memberi ruang bagi bertumbuhnya gerakan buruh baru yang lebih segar dan bersemangat. Banyak serikat-serikat independen (baca: berdiri di luar serikat buruh yang bersangkutan dengan SPSI) berdiri di mana-mana. Serikat-serikat yang tadinya dipaksa bergabung dengan SPSI-pun satu-persatu mulai melepaskan diri dari tubuh induknya. Aksi-aksi pemogokan dan demonstrasi buruh besar-besaran mulai menjadi bagian dari berita sehari-hari di media massa.

Gerakan buruh yang baru ini membutuhkan satu identitas pemersatu, yang diakui dan dijadikan titik temu bagi seluruh kelompok buruh. Salah satu bentuk identitas ini adalah perayaan Hari Buruh. Pada titik inilah gerakan buruh yang baru ini mengalami kesulitan. Sudah lama tidak pernah ada perayaan Hari Pekerja versi Orde Baru. Orde Baru terlalu takut pada gerakan buruh, sehingga Hari Pekerja versi mereka sendiripun enggan mereka rayakan. Hari Pekerja bukan bagian dari pengetahuan yang diberikan di sekolah-sekolah. Bahkan, jika Anda mengunjungi pabrik-pabrik dan bertanya pada para buruh, barangkali hampir 100% tidak tahu bahwa di Indonesia ada Hari Pekerja.

Pilihan untuk menghidupkan kembali Hari Pekerja merupakan pilihan yang mengerikan bagi banyak serikat buruh independen. Merayakan Hari Pekerja sama saja dengan merayakan pemberangusan serikat-serikat buruh, penutupan akses politik bagi buruh dan penghapusan sejarah bahwa begitu banyak aktivis buruh radikal harus meregang nyawa di tangan penguasa militer Orde Baru. Hari Pekerja bukanlah hari di mana gerakan buruh mengalami kemenangan, melainkan peringatan akan kekalahannya.

Oleh karena itulah, gerakan buruh independen kemudian memilih 1 Mei sebagai hari perayaan bagi buruh Indonesia. Tanggal 1 Mei mewakili kemenangan sebuah perjuangan, yang buahnya masih dirasakan oleh buruh sedunia sampai sekarang—perjuangan menuntut delapan jam kerja sehari. Perayaan Satu Mei, Mayday, membuat orang bersemangat karena yang diperingati adalah sebuah perlawanan, sebuah pengorbanan, sebuah perjuangan, yang berujung dengan kemenangan. Mayday membuat orang merasa mewarisi sebuah harapan—sebuah harapan akan penghidupan yang lebih sejahtera di masa mendatang.

Kita tentu tidak akan menghalangi perayaan Hari Pekerja. Tidak demokratis jika perayaan semacam itu dihalangi. Namun demikian, secara naluriah, buruh Indonesia, bahkan yang bergabung dalam serikat-serikat yang merupakan pewaris FBSI dan SPSI, dapat merasakan bahwa 1 Mei-lah hari yang seharusnya mereka rayakan. Kegairahan sebuah perjuangan, harapan akan kemenangan. Itulah makna sejati sebuah perayaan Hari Buruh. Dan hanya perayaan Mayday, Hari Buruh Sedunia, yang akan dapat menaburkan kegairahan dan harapan itu di hati dan pikiran buruh Indonesia.

Selamat Hari Buruh Sedunia. Selamat merayakan Mayday 2008!

* Penulis adalah Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rakyat Pekerja, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.

**Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).

Assalamualaikum

Saya heran atas statment Menristek Pak Kusmayanto Kadiman yang lebih akrab di sapa Pak KK.

Mana yang benar

Kompas :

Menristek, Kusmayanto Kadiman menilai semburan lumpur lapindo
merupakan kelalaian manusia. Semburan lumpur lapindo diakibatkan
kesalahan prosedural pengeboran berdasarkan kajian penelitian.

Namun, hasil penelitian ini belum menjadi keputusan pemerintah karena
harus direkomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum.

Dalam penjelasannya pada Raker Komisi VII dengan Menristek di gedung
DPR Senayan. Menristek juga menyatakan bencana lumpur lapindo 50
persen faktor bencana alam, dan 50 persen penyebab kelalaian manusia.
Karenanya, relokasi warga korban semburan lumpur Sidoarjo harus
diutamakan.

Sumber : http://tv.kompas.com/

Tempo :

BPPT Simpulkan Lumpur Lapindo Bencana Alam
Selasa, 18 Maret 2008 | 02:38 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
menyatakan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur merupakan
fenomena alam berupa mud volcano. Kesimpulan itu merupakan hasil kajian BPPT
dengan institusi terkait dalam loka karya pada 6 Oktober 2006 dan 20-21
Februari 2007.

?Rekomendasi kami menyatakan lumpur Lapindo merupakan bencana alam,? kata
Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman dalam rapat kerja dengan
Komisi VII DPR-RI, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Sutan Batoeghana dari
Fraksi Demokrat, Senin.

Kesimpulan itu berbeda dengan pendapat Profesor Rudi Rubiandini (mantan
Ketua tim investigasi yang dibentuk Kementerian Energi dan Sumberdaya
Mineral). Dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu, ia menyatakan secara
ilmiah dan keilmuwan semburan terjadi karena kelalaian manusia.

Berdasarkan data dan analisa BPPT, Kusmayanto melanjutkan, sumber lumpur
berasal dari kedalaman 1000-2000 meter di bawah permukaan. Lumpur mencapai
permukaan akibat peristiwa alam yaitu aktivitas tektonik dan aspek-aspek
geologi terkiat kondisi geohidrologi dan geothermal.

Lumpur tersebut, kata mantan Rektor ITB itu, terjadi di suatu wilayah yang
diketahui sebagai wilayah secara tektonik aktif. Secara geologi, dia
melanjutkan, disebut Jalur Kendeng yang mudah terganggu aktivitas tektonik
sehingga menyebabkan sebagian batuan di bawah permukaan bertekanan lebih.

Semburan lumpur itu berhubungan erat dengan gempa bumi di Yogyakarta dan
Jawa Tengah pada 27 Mei 2006. Gempar bumi di Yogyakarta terjadi 27 Mei 2006,
sedangkan semburan lumpur terjadi 29 Mei 2006. Gempa itu, katanya,
mempengaruhi produktivitas fluida di sumur-sumur di sekitar Banjar Panji-1
(misalnya Sumur Carat) bersamaan dengan peningkatan aktivitas Gunung Merapi.
Selain itu, gempa bumi telah mengaktifkan Gunung Semeru 29 Mei 2006 dengan
terjadinya awas panas. “Kesimpulan tersebut merupakan data dan analisa
NASA,” kata Kusmayanto.

Anggota Komisi VII yang membidangi masalah energi dari Fraksi PAN Alvin Lie
mengatakan rekomendasi tersebut seharusnya diajukan ke pemerintah, bukan ke
DPR. Pemerintah pun harus meyakinkan publik bahwa rekomendasi tersebut dapat
dipertahankan secara ilmiah. ?Jika tidak, kredibilitas pemerintah akan
tenggelam dalam lumpur,? katanya. KURNIASIH BUDI

sumber : http://www.tempointeraktif.com/

Buat saya dua-duanya pedih,perih dan menyakitkan…..

Semuanya sudah berpihak kepada kepentingan segelintir orang.

DPR yang menjadi wakil rakyat ternyata hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah saja.

Pak KK yang meskipun saya belum pernah ketemu, selama ini saya kenal sebagai pribadi yang baik, jujur dan bersih serta mau bertegur sapa dengan
kawulo alit……sebab hanya Menristek ini yang saya tahu aktif di milis.

Seandainya statment Pak KK benar…artinya bukan kesalahan wartawan …..saya sedih.

Lantas kepada siapa Kami wongclik bisa berharap, kalau orang sekaliber Pak KK dengan segudang reputasi yang dimiliknya saja ucapannya seperti itu.

Semoga saudara-saudaraku di sidoarjo….diberikan kesabaran dan ketabahan.amiiin

Semoga yang berwenang segara taubat dan minta maaf sama rakyat indonesia yang sudah ikutan jadi tumbal.

Mengutip Sabda Rasullullah :

“Qulil haq walau kaana muuran” (katakan yang benar meskipun itu pahit)

Wassalamualaikum